Putin Tegaskan Zelensky Bukan Lagi Presiden Sah Ukraina

MOSKOW - Masa jabatan Volodymyr Zelenesky yang diamanatkan konstitusi sebagai presiden Ukraina berakhir pada 21 Mei.

Zelenesky membatalkan pemilu yang direncanakan pada Maret atau April pada November lalu, dengan alasan "sama sekali tidak bertanggung jawab" untuk membahas hal-hal tersebut di tengah konflik yang sedang berlangsung dengan Rusia.

Legitimasi Presiden Zelensky telah habis masa berlakunya, dan Rusia akan mengambil tindakan berdasarkan fakta ini, menurut Presiden Rusia Vladimir Putin.

“Tentu saja, kami sadar bahwa legitimasi kepala negara (Ukraina) saat ini telah berakhir,” tegas Putin pada konferensi pers di Minsk pada Jumat (24/5/2024) setelah pembicaraan dengan Presiden Belarusia Alexander Lukashenko.



Putin merekomendasikan siapa pun yang mencari jawaban mengenai status hukum Zelensky untuk melihat Konstitusi Ukraina yang tidak mengizinkan perpanjangan masa jabatan presiden secara artifisial dengan dalih darurat militer.

Lukashenko menggemakan penilaian Putin, dengan mengatakan "tidak ada integritas hukum, dan tidak ada integritas hukum apa pun" dalam pertanyaan ini.

“Bagaimanapun juga, saya percaya bahwa baik presiden saat ini maupun presiden di masa depan tidak dapat menyelesaikan permasalahan besar yang dihadapi negara Ukraina dan rakyat Ukraina. Permasalahan ini tidak akan diselesaikan oleh presiden. Anda tahu siapa yang akan memutuskannya. Banyak hal sudah diputuskan di luar negeri, dan apa yang belum, akan diputuskan nanti,” ungkap Lukashenko.



Presiden Belarusia menambahkan ada banyak orang di Ukraina, baik di kalangan militer maupun warga sipil, yang ingin memimpin negaranya, dan “dengan cara baru, (baik) menuju perang atau melawan perang.”

Zelensky telah menolak pertanyaan tentang legitimasinya dari para pengkritiknya di Ukraina, dan dari 'mitra' Barat Kiev. "Masa jabatan lima tahun saya belum berakhir. Masa jabatan saya masih berlanjut karena darurat militer," tegas Zelensky kepada Reuters pada Selasa.

Ketua parlemen Ukraina Ruslan Stefanchuk pada Rabu memperingatkan Kiev akan menganggap siapa pun yang meragukan legitimasi Zelensky sebagai "musuh Ukraina" dan "pengumpan politik terbawah".

Putin menekankan pada konferensi pers hari Jumat bahwa Rusia tetap siap melanjutkan perundingan perdamaian dengan Ukraina, termasuk berdasarkan rancangan perjanjian yang ditandatangani selama perundingan di Belarusia dan Turki pada musim semi tahun 2022, namun dengan mempertimbangkan kenyataan yang ada di lapangan.

“Jika dan ketika perundingan tersebut dilanjutkan, kita harus benar-benar yakin bahwa kita sedang berhadapan dengan pihak berwenang yang sah. Pertanyaan ini harus dijawab di Ukraina sendiri. Pertama-tama, saya yakin, dari sudut pandang parlemen, Mahkamah Konstitusi, dan badan-badan pemerintah lainnya,” tegas Putin.

Mengenai 'pembicaraan perdamaian' mendatang di Swiss yang dijadwalkan pada pertengahan Juni, yang tidak direncanakan akan dihadiri Rusia, Putin menyatakan perundingan tersebut merupakan upaya sponsor rezim Kiev untuk memberikan legitimasi kepada Zelensky setelah masa jabatan resminya sebagai presiden telah berakhir.

Pemerintahan Biden belum mengomentari masalah status Zelensky secara terbuka. Namun, Komisi Eropa dan Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock pada Selasa meyakinkan bahwa dia sah.

“Mustahil menyelenggarakan pemilu dalam situasi seperti ini,” ungkap juru bicara Komisi Eropa Peter Stano kepada wartawan. “Kami (di UE) juga yakin bahwa presiden Ukraina adalah Volodymyr Zelensky.”

Keterlibatan Rusia dalam perang proksi dengan NATO di Ukraina tidak mengganggu kemampuannya untuk menyelenggarakan pemilu, dengan pemilu presiden Rusia diadakan pada Maret lalu, dan melibatkan semua orang yang berhak memilih, termasuk tentara di garis depan. Pemilu lokal berlangsung pada September 2023.

Volodymyr Zelensky mulai menjabat sebagai presiden Ukraina pada Mei 2019 dengan platform yang mencakup normalisasi hubungan dengan Rusia dan mengakhiri konflik di Donbass.

Mantan bintang dunia hiburan dan komedian ini membatalkan rencana tersebut pada Desember 2019 ketika menghadapi protes jalanan yang mengancam akan menggulingkan pemerintahannya atas kesiapannya menyetujui penerapan Perjanjian Minsk.

Dia tidak melakukan langkah-langkah tambahan menuju resolusi damai terhadap krisis tersebut setelah itu, dan malah berusaha mengarahkan Ukraina ke arah bergabung dengan NATO, salah satu kunci penting dalam kudeta Euromaidan pada Februari 2014 yang memicu krisis saat ini.