Rusia: Zelensky Adalah Target Militer yang Sah
Selasa, 21 Mei 2024 - 12:50 WIB
Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev menyatakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebagai target militer yang sah. Foto/REUTERS
MOSKOW - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, sebagai pemimpin “rezim politik yang bermusuhan", adalah target militer yang sah. Demikian disampaikan Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev.
Berbicara kepada TASS, Medvedev mengatakan bahwa pertanyaan tentang legitimasi Zelensky sebagai presiden tidak terlalu penting bagi Moskow.
“Bagi Rusia, hilangnya legitimasi terakhir yang dilakukan oleh presiden palsu bekas Ukraina tidak akan mengubah apa pun,” kata Medvedev, yang pernah menjabat sebagai presiden Rusia.
Dia menekankan bahwa para pemimpin negara yang berperang selalu dianggap sebagai target militer yang sah.
Medvedev menyebut Zelensky sebagai penjahat perang yang harus ditangkap dan diadili atau "dilikuidasi" sebagai teroris atas kejahatannya terhadap Rusia dan Ukraina.
Zelensky telah muncul dalam daftar orang yang diburu Kementerian Dalam Negeri Rusia awal bulan ini meskipun tidak ada data yang dirilis mengenai proses pidana terhadapnya.
Kekuasaan konstitusional presiden Ukraina saat ini berakhir pada 20 Mei.
Pemilihan presiden awalnya dijadwalkan pada bulan Maret lalu, tetapi ditunda dengan dalih darurat militer yang diberlakukan setelah dimulainya perang dengan Rusia pada Februari 2022, dan telah berulang kali diperpanjang oleh badan legislatif negara tersebut.
Zelensky mengumumkan pada bulan Desember 2023 bahwa tidak ada pemilihan presiden atau parlemen yang akan diadakan selama darurat militer masih berlaku.
Pada awal Mei, anggota parlemen memperpanjang masa darurat militer selama tiga bulan.
Menurut Medvedev, Zelensky secara efektif merebut kekuasaan di negara tersebut setelah pemilu dibatalkan.
“Dia meludahi konstitusi negaranya, mengabaikan Mahkamah Konstitusi, dan bahkan tidak memperpanjang, tapi merebut kekuasaan tertinggi,” kata Medvedev.
"Zelensky menutupi dirinya dengan deklarasi Verkhovna Rada (Parlemen Ukraina) yang tidak jelas mengenai penghapusan pemilihan presiden pada masa perang," paparnya, seperti dikutip dari Russia Today, Selasa (21/5/2024).
Pada bulan Maret, media Ukraina; Ukrainskaya Pravda mengeklaim—dengan mengutip anggota Parlemen—bahwa Zelensky sebenarnya telah mencabut kekuasaan legislatif dan menetapkan pemerintahan pribadi secara de facto.
Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov baru-baru ini mengatakan: “Suatu momen akan segera tiba ketika banyak orang, termasuk mereka yang berada di Ukraina, akan mempertanyakan legitimasi [Presiden Zelensky].”
Berbicara kepada TASS, Medvedev mengatakan bahwa pertanyaan tentang legitimasi Zelensky sebagai presiden tidak terlalu penting bagi Moskow.
“Bagi Rusia, hilangnya legitimasi terakhir yang dilakukan oleh presiden palsu bekas Ukraina tidak akan mengubah apa pun,” kata Medvedev, yang pernah menjabat sebagai presiden Rusia.
Dia menekankan bahwa para pemimpin negara yang berperang selalu dianggap sebagai target militer yang sah.
Medvedev menyebut Zelensky sebagai penjahat perang yang harus ditangkap dan diadili atau "dilikuidasi" sebagai teroris atas kejahatannya terhadap Rusia dan Ukraina.
Zelensky telah muncul dalam daftar orang yang diburu Kementerian Dalam Negeri Rusia awal bulan ini meskipun tidak ada data yang dirilis mengenai proses pidana terhadapnya.
Kekuasaan konstitusional presiden Ukraina saat ini berakhir pada 20 Mei.
Pemilihan presiden awalnya dijadwalkan pada bulan Maret lalu, tetapi ditunda dengan dalih darurat militer yang diberlakukan setelah dimulainya perang dengan Rusia pada Februari 2022, dan telah berulang kali diperpanjang oleh badan legislatif negara tersebut.
Zelensky mengumumkan pada bulan Desember 2023 bahwa tidak ada pemilihan presiden atau parlemen yang akan diadakan selama darurat militer masih berlaku.
Pada awal Mei, anggota parlemen memperpanjang masa darurat militer selama tiga bulan.
Menurut Medvedev, Zelensky secara efektif merebut kekuasaan di negara tersebut setelah pemilu dibatalkan.
“Dia meludahi konstitusi negaranya, mengabaikan Mahkamah Konstitusi, dan bahkan tidak memperpanjang, tapi merebut kekuasaan tertinggi,” kata Medvedev.
"Zelensky menutupi dirinya dengan deklarasi Verkhovna Rada (Parlemen Ukraina) yang tidak jelas mengenai penghapusan pemilihan presiden pada masa perang," paparnya, seperti dikutip dari Russia Today, Selasa (21/5/2024).
Pada bulan Maret, media Ukraina; Ukrainskaya Pravda mengeklaim—dengan mengutip anggota Parlemen—bahwa Zelensky sebenarnya telah mencabut kekuasaan legislatif dan menetapkan pemerintahan pribadi secara de facto.
Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov baru-baru ini mengatakan: “Suatu momen akan segera tiba ketika banyak orang, termasuk mereka yang berada di Ukraina, akan mempertanyakan legitimasi [Presiden Zelensky].”
(mas)
tulis komentar anda