Setelah Niger, Chad Isyaratkan Bakal Usir Pasukan AS
Senin, 22 April 2024 - 08:45 WIB
Chad mengisyaratkan akan mengusir pasukan AS dari negara di Afrika Tengah tersebut. Sebelumnya Niger mengusir 1.000 tentara AS. Foto/REUTERS
NDJAMENA - Chad telah mengisyaratkan akan mengusir pasukan Amerika Serikat (AS) dari pangkalan udara di dekat ibu kota setempat, N'Djamena.
Jika pengusiran itu benar-benar terjadi, maka Chad akan mengikuti langkah Niger—negara Afrika Barat yang tidak lagi menginginkan kehadiaran tentara Amerika di wilayah mereka.
Menurut laporan beberapa media, mengutip surat-surat yang dikirim oleh menteri angkatan bersenjata negara tersebut; Kepala Staf Angkatan Udara Idriss Amine Ahmed, Chad meminta pasukan AS untuk menghentikan aktivitas di pangkalan udara dekat N'Djamena—satu-satunya tempat kehadiran militer Amerika di negara tersebut.
Surat-surat tersebut dilaporkan ditujukan kepada atase pertahanan AS. Namun, laporan yang ada berbeda-beda mengenai isi surat tersebut.
Menurut Bloomberg, yang mengaku telah melihat salah satu surat tersebut dan memverifikasinya dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri, Chad hanya memperingatkan AS untuk menghentikan aktivitas mereka di pangkalan tersebut.
Sedangkan CNN, mengutip sumber intelijen, melaporkan bahwa dalam surat terpisah militer AS diperintahkan untuk membersihkan seluruh Pangkalan Udara Adji Kossei.
Chad juga dilaporkan mengancam akan membatalkan Status of Forces Agreement (Perjanjian Status Pasukan), dokumen yang mengatur bagaimana militer AS dapat beroperasi di negara tersebut.
“Chad belum meminta pasukan AS untuk pergi. AS dan Chad telah sepakat bahwa periode setelah pemilihan presiden Chad mendatang adalah waktu yang tepat untuk meninjau kembali kerja sama keamanan kami,” kata seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS kepada Bloomberg.
Menurut Reuters, Senin (22/4/2024), dalam surat lain yang ditujukan kepada pemerintahan transisi Chad, Amine Ahmed mengatakan dia telah mengatakan kepada atase pertahanan AS untuk menghentikan aktivitas di pangkalan udara tersebut setelah pasukan Amerika gagal memberikan dokumen yang membenarkan kehadiran mereka di sana.
“Kami meminta Anda untuk memberi tahu Amerika bahwa kami telah membuat keputusan ini,” tulisnya.
Pihak berwenang Chad tidak menanggapi permintaan komentar media.
Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan kepada Reuters: "Washington sedang melakukan pembicaraan dengan para pejabat Chad mengenai masa depan kemitraan keamanan kami.”
Pejabat lain mengatakan kepada Reuters bahwa masih belum jelas apakah Chad benar-benar ingin pasukan AS meninggalkan negaranya atau apakah situasi saat ini lebih merupakan permainan politik sebelum pemilu bulan depan.
AS dilaporkan memiliki kontingen kurang dari 100 tentara bergilir di Chad.
Laporan tersebut muncul sebulan setelah negara Afrika lainnya, Niger, mengakhiri perjanjian militer selama satu dekade dengan Washington, yang memungkinkan AS untuk mempertahankan sekitar 1.000 kontingen di negara tersebut.
Sentimen anti-Barat meningkat di seluruh Afrika, seperti Niger, Mali, dan Burkina Faso yang juga baru-baru ini membatalkan perjanjian militer dengan Prancis.
Sementara itu, pengaruh Rusia di kawasan ini semakin berkembang.
Moskow dan Niamey pada bulan Januari sepakat untuk mengembangkan kerja sama militer dan bekerja sama untuk memerangi terorisme di wilayah Sahel.
Pada pertengahan tahun 2023, Moskow telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan lebih dari 40 negara Afrika.
Jika pengusiran itu benar-benar terjadi, maka Chad akan mengikuti langkah Niger—negara Afrika Barat yang tidak lagi menginginkan kehadiaran tentara Amerika di wilayah mereka.
Menurut laporan beberapa media, mengutip surat-surat yang dikirim oleh menteri angkatan bersenjata negara tersebut; Kepala Staf Angkatan Udara Idriss Amine Ahmed, Chad meminta pasukan AS untuk menghentikan aktivitas di pangkalan udara dekat N'Djamena—satu-satunya tempat kehadiran militer Amerika di negara tersebut.
Surat-surat tersebut dilaporkan ditujukan kepada atase pertahanan AS. Namun, laporan yang ada berbeda-beda mengenai isi surat tersebut.
Menurut Bloomberg, yang mengaku telah melihat salah satu surat tersebut dan memverifikasinya dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri, Chad hanya memperingatkan AS untuk menghentikan aktivitas mereka di pangkalan tersebut.
Sedangkan CNN, mengutip sumber intelijen, melaporkan bahwa dalam surat terpisah militer AS diperintahkan untuk membersihkan seluruh Pangkalan Udara Adji Kossei.
Chad juga dilaporkan mengancam akan membatalkan Status of Forces Agreement (Perjanjian Status Pasukan), dokumen yang mengatur bagaimana militer AS dapat beroperasi di negara tersebut.
“Chad belum meminta pasukan AS untuk pergi. AS dan Chad telah sepakat bahwa periode setelah pemilihan presiden Chad mendatang adalah waktu yang tepat untuk meninjau kembali kerja sama keamanan kami,” kata seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS kepada Bloomberg.
Menurut Reuters, Senin (22/4/2024), dalam surat lain yang ditujukan kepada pemerintahan transisi Chad, Amine Ahmed mengatakan dia telah mengatakan kepada atase pertahanan AS untuk menghentikan aktivitas di pangkalan udara tersebut setelah pasukan Amerika gagal memberikan dokumen yang membenarkan kehadiran mereka di sana.
“Kami meminta Anda untuk memberi tahu Amerika bahwa kami telah membuat keputusan ini,” tulisnya.
Pihak berwenang Chad tidak menanggapi permintaan komentar media.
Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan kepada Reuters: "Washington sedang melakukan pembicaraan dengan para pejabat Chad mengenai masa depan kemitraan keamanan kami.”
Pejabat lain mengatakan kepada Reuters bahwa masih belum jelas apakah Chad benar-benar ingin pasukan AS meninggalkan negaranya atau apakah situasi saat ini lebih merupakan permainan politik sebelum pemilu bulan depan.
AS dilaporkan memiliki kontingen kurang dari 100 tentara bergilir di Chad.
Laporan tersebut muncul sebulan setelah negara Afrika lainnya, Niger, mengakhiri perjanjian militer selama satu dekade dengan Washington, yang memungkinkan AS untuk mempertahankan sekitar 1.000 kontingen di negara tersebut.
Sentimen anti-Barat meningkat di seluruh Afrika, seperti Niger, Mali, dan Burkina Faso yang juga baru-baru ini membatalkan perjanjian militer dengan Prancis.
Sementara itu, pengaruh Rusia di kawasan ini semakin berkembang.
Moskow dan Niamey pada bulan Januari sepakat untuk mengembangkan kerja sama militer dan bekerja sama untuk memerangi terorisme di wilayah Sahel.
Pada pertengahan tahun 2023, Moskow telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan lebih dari 40 negara Afrika.
(mas)
tulis komentar anda