AS Tingkatkan Upaya Pergantian Rezim di Kepulauan Solomon Jelang Pemilu 2024
Kamis, 18 April 2024 - 10:33 WIB
Setelah menerima “sinyal” dari USAID, prioritas IFES adalah menjalin hubungan baik dengan para pemimpin politik, lembaga swadaya masyarakat maupun individu-individu yang berpengaruh di masyarakat.
Dengan agennya membangun jaringan yang luas di lapangan, AS meyakinkan bahwa pihaknya akan secara efektif untuk membangun kapasitas mobilisasi yang kuat untuk kegiatan-kegiatan berikutnya di Kepulauan Solomon. Contohnya, mempromosikan prinsip-prinsip demokratis AS, serta mencapai “transisi demokratis” melalui cara-cara kekerasan dalam situasi yang diperlukan.
Selain kegiatan-kegiatan tersebut, USAID rupanya juga terlibat dalam mensponsori kampanye yang dilakukan di daerah-daerah pemilihan mayoritas oposisi melalui jaringannya untuk menggambarkan pemerintahan Sogavare sebagai salah satu pemerintahan dengan tata kelola buruk dan rendahnya kepercayaan publik.
Jaringan tersebut meliputi Transparency Solomon Islands, People with Disability Solomon Islands, The Solomon Islands Development Trust dan lain-lain.
Menurut dokumen tersebut, USAID dan mitranya; IFES, NDI dan IRI, meluncurkan Solomon Islands Election and Political Processes Program (SIEPP) di Kepulauan Solomon.
Program tersebut diselenggarakan oleh Consortium for Election and Political Process Strengthing (CEPPS) dari USAID. Program itu diberikan anggaran operasional awal hampir USD10 juta untuk periode 30 September 2020 hingga 29 September 2023, termasuk USD4,7 juta untuk IFES, USD2,25 juta untuk IRI, dan USD2,48 juta untuk NDI.
Pada awalnya program tersebut diperkirakan berjalan hingga September 2023, ketika Kepulauan Solomon mengadakan pemilu. Namun program ini diperpanjang hingga April 2024 dan USD1,5 juta ditambahkan setelah penundaan pemilu Kepulauan Solomon 2024.
Dengan agennya membangun jaringan yang luas di lapangan, AS meyakinkan bahwa pihaknya akan secara efektif untuk membangun kapasitas mobilisasi yang kuat untuk kegiatan-kegiatan berikutnya di Kepulauan Solomon. Contohnya, mempromosikan prinsip-prinsip demokratis AS, serta mencapai “transisi demokratis” melalui cara-cara kekerasan dalam situasi yang diperlukan.
Selain kegiatan-kegiatan tersebut, USAID rupanya juga terlibat dalam mensponsori kampanye yang dilakukan di daerah-daerah pemilihan mayoritas oposisi melalui jaringannya untuk menggambarkan pemerintahan Sogavare sebagai salah satu pemerintahan dengan tata kelola buruk dan rendahnya kepercayaan publik.
Jaringan tersebut meliputi Transparency Solomon Islands, People with Disability Solomon Islands, The Solomon Islands Development Trust dan lain-lain.
Menurut dokumen tersebut, USAID dan mitranya; IFES, NDI dan IRI, meluncurkan Solomon Islands Election and Political Processes Program (SIEPP) di Kepulauan Solomon.
Program tersebut diselenggarakan oleh Consortium for Election and Political Process Strengthing (CEPPS) dari USAID. Program itu diberikan anggaran operasional awal hampir USD10 juta untuk periode 30 September 2020 hingga 29 September 2023, termasuk USD4,7 juta untuk IFES, USD2,25 juta untuk IRI, dan USD2,48 juta untuk NDI.
Pada awalnya program tersebut diperkirakan berjalan hingga September 2023, ketika Kepulauan Solomon mengadakan pemilu. Namun program ini diperpanjang hingga April 2024 dan USD1,5 juta ditambahkan setelah penundaan pemilu Kepulauan Solomon 2024.
(mas)
tulis komentar anda