Junta Militer Myanmar Sudah Kehilangan Kekuatan dan Kekuasaan, Mengapa?

BANGKOK - Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin mengatakan kepada Reuters bahwa sekarang adalah saat yang tepat untuk membuka pembicaraan dengan Myanmar karena rezim militer yang merebut kekuasaan dalam kudeta tahun 2021 melemah.

Myanmar berada dalam pergolakan pemberontakan di berbagai bidang, dengan kelompok anti-junta sekutunya yang didukung oleh pemerintah paralel pro-demokrasi menguasai beberapa pos dan kota militer, termasuk bagian dari kota penting di perbatasan dengan Thailand selama akhir pekan.

Pemberontakan adalah tantangan terbesar yang dihadapi junta Myanmar sejak mereka melakukan kudeta terhadap pemerintahan terpilih pada tahun 2021.



“Rezim saat ini mulai kehilangan kekuatan,” kata Srettha dalam sebuah wawancara di pulau resor Samui pada hari Minggu, menambahkan, “tetapi bahkan jika mereka kalah, mereka memiliki kekuatan, mereka memiliki senjata.”

“Mungkin ini saatnya untuk menjangkau dan membuat kesepakatan,” katanya, dilansir Reuters.

Thailand telah melakukan berbagai upaya dengan Myanmar sejak Srettha berkuasa Agustus lalu, termasuk memberikan bantuan ke Myanmar di bawah inisiatif kemanusiaan yang bertujuan untuk membuka jalan bagi perundingan antara kubu yang bertikai.



Parlemen Thailand juga menjadi tuan rumah seminar bulan lalu mengenai situasi politik di Myanmar yang mencakup kemunculan penentang militer Myanmar, meskipun ada keberatan dari junta.

Srettha mengatakan Myanmar sangat penting bagi Thailand dan dia serta pejabat Thailand lainnya telah berbicara dengan berbagai pemangku kepentingan di Myanmar dan mitra internasional termasuk Tiongkok dan AS.

“Negara yang paling diuntungkan jika Myanmar bersatu, damai dan sejahtera adalah Thailand,” kata Srettha.

Pemerintah Thailand tidak akan memihak dalam konflik internasional dan kebijakannya adalah mengatasi konflik secara damai, kata juru bicara pemerintah Chai Watcharong dalam sebuah pernyataan pada hari Senin setelah media menanyakan situasi di Myanmar.

Srettha mengatakan dia berencana untuk berbicara dengan para menteri kabinet, pejabat senior militer dan keamanan pada hari Selasa untuk menyederhanakan kebijakan pemerintah terhadap Myanmar.

“Saya bertemu dengan lima atau enam orang yang merupakan pemain kunci dan memastikan bahwa kita memiliki pemikiran yang sama,” katanya.