Macron ingin Crimea Direbut dari Rusia, Tegaskan Prancis Musuh Moskow

Presiden Prancis telah mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang semakin agresif akhir-akhir ini, sejalan dengan pernyataan yang dibuatnya pada akhir bulan Februari, bahwa potensi pengerahan pasukan NATO ke Ukraina tidak dapat “dikecualikan.”

Pernyataan tersebut memicu gelombang penolakan dari sesama anggota blok pimpinan AS. Dalam wawancara terbaru ini, Macron menolak menjelaskan lebih lanjut mengenai masalah ini, dan mengklaim dia ingin mempertahankan “ambiguitas strategis” dan dia memiliki “alasan untuk tidak menjelaskan secara tepat.”

Pernyataan Macron menggemakan posisi yang berulang kali disuarakan para pemimpin tertinggi Ukraina, yang menyatakan tujuan merebut semua wilayah itu dari Rusia yang akhirnya dikuasai Kiev setelah runtuhnya Uni Soviet.

Crimea memisahkan diri dari Ukraina setelah kudeta Maidan tahun 2014 di Kiev, dan segera bergabung kembali dengan Rusia setelah referendum di seluruh semenanjung.

Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk juga muncul pada tahun tersebut, akibat kegagalan upaya pemerintah baru Kiev dalam menindas mereka dengan kekerasan sehingga mengakibatkan konflik selama bertahun-tahun di Donbass, Ukraina.

Kedua republik tersebut, serta wilayah Zaporozhye dan Kherson yang dulunya milik Ukraina, dimasukkan ke dalam Rusia pada akhir tahun 2022 setelah gagasan tersebut mendapat dukungan besar dari penduduk setempat dalam referendum yang diadakan secara terpisah di setiap wilayah.

Moskow telah berulang kali mengisyaratkan kedaulatannya atas Crimea dan wilayah Rusia lainnya tidak dapat dinegosiasikan dengan siapa pun.