Dokumen Peretasan Bocor, China Dituding Intai Banyak Negara termasuk Indonesia

Juru bicara Komando Siber AS tidak mau berkomentar apakah Badan Keamanan Nasional atau Cybercom terlibat dalam kebocoran tersebut. Satu email ke kantor pers di X menjawab, “Sibuk sekarang, silakan periksa lagi nanti.”

Pemerintah negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat, telah mengambil langkah-langkah untuk memblokir pengawasan negara China dan pelecehan terhadap kritikus pemerintah di luar negeri dalam beberapa tahun terakhir.

Laura Harth, direktur kampanye di Safeguard Defenders, kelompok advokasi yang berfokus pada hak asasi manusia di China, mengatakan taktik semacam itu menimbulkan ketakutan terhadap pemerintah China pada warga China dan warga negara asing di luar negeri, membungkam kritik dan mengarah pada sensor mandiri.

“Mereka adalah ancaman yang terus-menerus ada dan sangat sulit dihilangkan,” ujar dia.

Tahun lalu, para pejabat AS mendakwa 40 anggota unit polisi China yang ditugaskan untuk melecehkan anggota keluarga pembangkang China di luar negeri serta menyebarkan konten pro-Beijing secara online.

“Dakwaan tersebut menggambarkan taktik serupa dengan yang dirinci dalam dokumen I-Soon,” papar Harth.

Para pejabat China menuduh Amerika Serikat melakukan aktivitas serupa. Pejabat AS termasuk Direktur FBI Chris Wray baru-baru ini mengeluhkan peretas negara China yang menanam malware yang dapat digunakan untuk merusak infrastruktur sipil.

Pada Senin, Mao Ning, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, mengatakan pemerintah AS telah lama berupaya mengkompromikan infrastruktur penting China.

Dia menuntut AS “berhenti menggunakan masalah keamanan siber untuk mencoreng negara lain.”