6 Fakta Kasus ICJ terhadap Pendudukan Ilegal Israel di Palestina yang Diajukan 52 Negara
Kamis, 22 Februari 2024 - 12:12 WIB
Mahkamah Internasional mengadili kasus pendudukan ilegal Israel di Palestina. Foto/Reuters
DEN HAAG - Mahkamah Internasional memulai sidang pada Senin (19/2/2024) dalam kasus yang menentang pendudukan Israel di wilayah Palestina . Itu terjadi hampir sebulan setelah mengeluarkan serangkaian arahan ke Tel Aviv dalam kasus terpisah dimana Israel dituduh melakukan tindakan genosida di Jalur Gaza.
Dalam kasus pertama ini, setidaknya 52 negara akan menyampaikan argumen mengenai kebijakan kontroversial Israel di Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur. Ini merupakan jumlah kelompok terbesar yang berpartisipasi dalam satu kasus ICJ sejak pengadilan tersebut didirikan pada tahun 1945.
Foto/Reuters
Melansir Al Jazeera, Pemerintah Israel, sejak tahun 1967, secara ilegal menduduki Tepi Barat dan Yerusalem Timur – bagian dari Palestina di bawah pembagian Palestina bersejarah yang ditentukan oleh PBB pada tahun 1948 – menjalankan sistem yang membatasi hak kewarganegaraan warga Palestina, menghambat kebebasan bergerak dan melucuti hak-hak mereka. dari tanah leluhur.
Antara tahun 1967 dan 2005, Israel juga secara langsung menduduki Gaza, dan sejak tahun 2007, telah memberlakukan blokade darat, laut dan udara di wilayah pesisir tersebut. Pemerintah memutuskan jenis makanan, air, obat-obatan, bahan bakar, bahan bangunan, dan komoditas lainnya yang boleh masuk ke Gaza, dan menghentikan aliran barang-barang tersebut kapan pun mereka mau.
Bahkan ketika perang di, warga Palestina di Tepi Barat semakin sering mendapat serangan dari pasukan Israel, yang menyebabkan ratusan orang terbunuh.
Foto/Reuters
Dalam sebuah pernyataan pekan lalu, ICJ mengatakan argumen lisan dalam kasus ini akan berlangsung selama sekitar satu minggu, di mana semua negara, serta tiga organisasi internasional, diharapkan menyatakan mengapa mereka mendukung atau menentang tindakan Israel.
Tel Aviv menolak memberikan presentasi dan memilih untuk mengajukan argumen tertulis. Keputusan pengadilan kemungkinan besar akan diambil dalam beberapa bulan.
Foto/Reuters
Kasus tersebut dipicu oleh permintaan Majelis Umum PBB (UNGA) pada 30 Desember 2022, ketika mayoritas anggota memilih untuk meminta pendapat pengadilan mengenai konsekuensi hukum dari berlanjutnya pendudukan Israel di Palestina. Negara-negara Arab, Rusia, dan China mendukung langkah tersebut, sementara Israel, AS, Jerman, dan 24 negara lainnya memberikan suara menentangnya.
Selama Perang Enam Hari pada tahun 1967, Israel menduduki Yerusalem Timur dan Tepi Barat, yang sebelumnya berada di bawah kendali Yordania, dan berpenduduk mayoritas Arab. Sebagian besar negara dan PBB masih memandang Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina di masa depan, dan menganggap pendudukan Israel sebagai tindakan ilegal menurut hukum internasional.
Foto/Reuters
Dalam surat panjang kepada ICJ, yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Majelis Umum PBB meminta para hakim untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana hak-hak warga Palestina terkena dampak pendudukan dan upaya yang terus dilakukan untuk mengusir mereka, serta apa saja tanggung jawab mereka. PBB dan negara-negara anggotanya menghadapi pelanggaran tersebut.
“Apa konsekuensi hukumnya… dari pelanggaran yang terus dilakukan oleh Israel terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, dari pendudukan, pemukiman dan aneksasi yang berkepanjangan… yang bertujuan untuk mengubah komposisi demografis, karakter dan status Kota Suci Yerusalem?” , dan dari penerapan undang-undang dan tindakan diskriminatif terkait?” tanya surat resmi UNGA.
UNGA meminta pengadilan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan menggunakan kombinasi hukum kemanusiaan internasional, serta Piagam PBB dan berbagai resolusi PBB. Menurut Human Rights Watch, kebijakan Israel di wilayah pendudukan sama dengan apartheid dan penganiayaan, keduanya merupakan kejahatan kemanusiaan.
Foto/Reuters
Pengadilan yang bermarkas di Den Haag ini mendengarkan dan mengadili permasalahan antar negara, dan ini adalah kedua kalinya pengadilan tersebut mempertimbangkan pendudukan ilegal Israel.
Pada tahun 2004, ICJ memutuskan bahwa ‘tembok penghalang’ Israel di Tepi Barat yang memisahkan banyak keluarga Palestina adalah ilegal dan harus dibongkar. Namun, Israel menolak keputusan tersebut dan sejak itu memperluas temboknya.
Foto/Reuters
Sebanyak 52 negara – sekitar 10 negara dalam sehari – akan menyampaikan argumen mereka kepada hakim ICJ sepanjang minggu ini. Mayoritas dari mereka awalnya mendukung keputusan PBB untuk mendekati ICJ. Beberapa negara, seperti Kanada, memberikan suara menentang, sementara Swiss abstain.
Tim hukum yang mewakili Negara Palestina akan memulai sidang pada hari Senin. Pada hari Selasa, tim Afrika Selatan dan Kanada akan menjadi salah satu pembicara. AS, Tiongkok, dan Rusia akan hadir antara Rabu dan Kamis, sementara Maladewa akan menyelesaikan presentasi terakhir.
Tiga organisasi multilateral juga akan menyampaikan kasusnya dalam persidangan: Liga Negara-negara Arab, Organisasi Kerjasama Islam dan Uni Afrika.
Foto/Reuters
Kasus ini berbeda dari kasus ICJ lainnya yang diajukan oleh Afrika Selatan pada tanggal 29 Desember yang menuduh bahwa Israel melakukan kejahatan genosida di Gaza dalam perang berkelanjutannya di Jalur Gaza.
Dalam keputusan awal dalam kasus tersebut, pengadilan memerintahkan Israel untuk mencegah dan menghukum hasutan untuk melakukan genosida, dan untuk memberikan bantuan kemanusiaan yang diperlukan pada tanggal 26 Februari.
Kasus yang sidangnya akan dimulai pada hari Senin ini, tidak terkait langsung dengan perang yang sedang dilancarkan Israel di Gaza, meskipun kasus ini berkaitan dengan banyak kekhawatiran akan pelanggaran hukum internasional yang mengikat pendekatan Tel Aviv terhadap seluruh wilayah Palestina.
Dalam kasus pertama ini, setidaknya 52 negara akan menyampaikan argumen mengenai kebijakan kontroversial Israel di Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur. Ini merupakan jumlah kelompok terbesar yang berpartisipasi dalam satu kasus ICJ sejak pengadilan tersebut didirikan pada tahun 1945.
7 Fakta Kasus ICJ terhadap Pendudukan Ilegal Israel di Palestina
1. Ingin Mengakhiri Penjajahan Israel di Palestina
Foto/Reuters
Melansir Al Jazeera, Pemerintah Israel, sejak tahun 1967, secara ilegal menduduki Tepi Barat dan Yerusalem Timur – bagian dari Palestina di bawah pembagian Palestina bersejarah yang ditentukan oleh PBB pada tahun 1948 – menjalankan sistem yang membatasi hak kewarganegaraan warga Palestina, menghambat kebebasan bergerak dan melucuti hak-hak mereka. dari tanah leluhur.
Antara tahun 1967 dan 2005, Israel juga secara langsung menduduki Gaza, dan sejak tahun 2007, telah memberlakukan blokade darat, laut dan udara di wilayah pesisir tersebut. Pemerintah memutuskan jenis makanan, air, obat-obatan, bahan bakar, bahan bangunan, dan komoditas lainnya yang boleh masuk ke Gaza, dan menghentikan aliran barang-barang tersebut kapan pun mereka mau.
Bahkan ketika perang di, warga Palestina di Tepi Barat semakin sering mendapat serangan dari pasukan Israel, yang menyebabkan ratusan orang terbunuh.
2. Sidang Berlangsung Satu Pekan
Foto/Reuters
Dalam sebuah pernyataan pekan lalu, ICJ mengatakan argumen lisan dalam kasus ini akan berlangsung selama sekitar satu minggu, di mana semua negara, serta tiga organisasi internasional, diharapkan menyatakan mengapa mereka mendukung atau menentang tindakan Israel.
Tel Aviv menolak memberikan presentasi dan memilih untuk mengajukan argumen tertulis. Keputusan pengadilan kemungkinan besar akan diambil dalam beberapa bulan.
3. Dipicu Kekecewaan di Majelis Umum PBB
Foto/Reuters
Kasus tersebut dipicu oleh permintaan Majelis Umum PBB (UNGA) pada 30 Desember 2022, ketika mayoritas anggota memilih untuk meminta pendapat pengadilan mengenai konsekuensi hukum dari berlanjutnya pendudukan Israel di Palestina. Negara-negara Arab, Rusia, dan China mendukung langkah tersebut, sementara Israel, AS, Jerman, dan 24 negara lainnya memberikan suara menentangnya.
Selama Perang Enam Hari pada tahun 1967, Israel menduduki Yerusalem Timur dan Tepi Barat, yang sebelumnya berada di bawah kendali Yordania, dan berpenduduk mayoritas Arab. Sebagian besar negara dan PBB masih memandang Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina di masa depan, dan menganggap pendudukan Israel sebagai tindakan ilegal menurut hukum internasional.
4. Menuntut Hak Rakyat Palestina
Foto/Reuters
Dalam surat panjang kepada ICJ, yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Majelis Umum PBB meminta para hakim untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana hak-hak warga Palestina terkena dampak pendudukan dan upaya yang terus dilakukan untuk mengusir mereka, serta apa saja tanggung jawab mereka. PBB dan negara-negara anggotanya menghadapi pelanggaran tersebut.
“Apa konsekuensi hukumnya… dari pelanggaran yang terus dilakukan oleh Israel terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, dari pendudukan, pemukiman dan aneksasi yang berkepanjangan… yang bertujuan untuk mengubah komposisi demografis, karakter dan status Kota Suci Yerusalem?” , dan dari penerapan undang-undang dan tindakan diskriminatif terkait?” tanya surat resmi UNGA.
UNGA meminta pengadilan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan menggunakan kombinasi hukum kemanusiaan internasional, serta Piagam PBB dan berbagai resolusi PBB. Menurut Human Rights Watch, kebijakan Israel di wilayah pendudukan sama dengan apartheid dan penganiayaan, keduanya merupakan kejahatan kemanusiaan.
5. Sidang Kedua Berkaitan Penjahan Israel
Foto/Reuters
Pengadilan yang bermarkas di Den Haag ini mendengarkan dan mengadili permasalahan antar negara, dan ini adalah kedua kalinya pengadilan tersebut mempertimbangkan pendudukan ilegal Israel.
Pada tahun 2004, ICJ memutuskan bahwa ‘tembok penghalang’ Israel di Tepi Barat yang memisahkan banyak keluarga Palestina adalah ilegal dan harus dibongkar. Namun, Israel menolak keputusan tersebut dan sejak itu memperluas temboknya.
6. Didukung 52 Negara
Foto/Reuters
Sebanyak 52 negara – sekitar 10 negara dalam sehari – akan menyampaikan argumen mereka kepada hakim ICJ sepanjang minggu ini. Mayoritas dari mereka awalnya mendukung keputusan PBB untuk mendekati ICJ. Beberapa negara, seperti Kanada, memberikan suara menentang, sementara Swiss abstain.
Tim hukum yang mewakili Negara Palestina akan memulai sidang pada hari Senin. Pada hari Selasa, tim Afrika Selatan dan Kanada akan menjadi salah satu pembicara. AS, Tiongkok, dan Rusia akan hadir antara Rabu dan Kamis, sementara Maladewa akan menyelesaikan presentasi terakhir.
Tiga organisasi multilateral juga akan menyampaikan kasusnya dalam persidangan: Liga Negara-negara Arab, Organisasi Kerjasama Islam dan Uni Afrika.
7. Berbeda dengan Kasus Genosida Israel di Gaza
Foto/Reuters
Kasus ini berbeda dari kasus ICJ lainnya yang diajukan oleh Afrika Selatan pada tanggal 29 Desember yang menuduh bahwa Israel melakukan kejahatan genosida di Gaza dalam perang berkelanjutannya di Jalur Gaza.
Dalam keputusan awal dalam kasus tersebut, pengadilan memerintahkan Israel untuk mencegah dan menghukum hasutan untuk melakukan genosida, dan untuk memberikan bantuan kemanusiaan yang diperlukan pada tanggal 26 Februari.
Kasus yang sidangnya akan dimulai pada hari Senin ini, tidak terkait langsung dengan perang yang sedang dilancarkan Israel di Gaza, meskipun kasus ini berkaitan dengan banyak kekhawatiran akan pelanggaran hukum internasional yang mengikat pendekatan Tel Aviv terhadap seluruh wilayah Palestina.
(ahm)
tulis komentar anda