Larangan Poligami di India Picu Kontroversi, Mengapa?

Para pemimpin BJP mengatakan undang-undang baru ini merupakan reformasi besar, yang berakar pada konstitusi India tahun 1950, yang bertujuan untuk memodernisasi undang-undang pribadi Muslim di negara tersebut dan menjamin kesetaraan penuh bagi perempuan.

Sebuah survei pada tahun 2013 menemukan bahwa 91,7% wanita Muslim di seluruh negeri mengatakan bahwa pria Muslim tidak boleh memiliki istri lagi saat menikah dengan pria pertama.

Namun, banyak umat Islam yang menuduh partai Modi menjalankan agenda Hindu yang mendiskriminasi mereka dan menerapkan undang-undang yang mengganggu Islam. Syariah mengizinkan laki-laki Muslim untuk memiliki hingga empat istri dan tidak ada aturan ketat yang melarang pernikahan anak di bawah umur.

Jafar, yang mencalonkan diri bersama partai oposisi utama Kongres, menyebut pengesahan undang-undang tersebut sebagai taktik pemerintahan Modi untuk menampilkan Islam dalam sudut pandang yang buruk dan mengalihkan perhatian dari isu-isu mendesak seperti peningkatan taraf hidup umat Islam.

Mahkamah Agung pada tahun 2017 menyatakan bahwa perceraian instan dalam Islam tidak konstitusional, namun perintah tersebut tidak melarang poligami atau praktik lain yang menurut para kritikus melanggar persamaan hak bagi perempuan.

Selain larangan poligami, undang-undang baru ini menetapkan usia minimum untuk menikah bagi kedua jenis kelamin dan menjamin pembagian yang sama dalam harta warisan bagi anak angkat, anak yang lahir di luar nikah, dan anak yang dilahirkan melalui kelahiran pengganti.

Meskipun para pemimpin BJP dan aktivis hak-hak perempuan mengatakan bahwa undang-undang tersebut bertujuan untuk mengakhiri praktik regresif, beberapa politisi Muslim mengatakan bahwa undang-undang tersebut melanggar hak dasar untuk menjalankan agama.

Dewan Hukum Personal Muslim Seluruh India menyebut peraturan tersebut tidak praktis dan merupakan ancaman langsung terhadap masyarakat multi-agama India.

“Larangan poligami tidak masuk akal karena data menunjukkan sangat sedikit pria Muslim yang memiliki lebih dari satu istri di India,” kata pejabat dewan S.Q.R. Ilyas menambahkan, pemerintah tidak berhak mempertanyakan hukum syariah.

Jafar, yang tinggal bersama dua anaknya di negara bagian utara Uttar Pradesh, mengatakan, “Islam memiliki ketentuan yang cukup untuk memberikan kehidupan yang bermartabat. Kami tidak memerlukan (kode etik) tetapi yang kami butuhkan adalah keadilan yang cepat bagi perempuan yang memperjuangkan hak asasi manusia dan martabat mereka."