Apa Yang Terjadi jika Joe Biden Mencoba Mengambil Alih Garda Nasional Texas?
Rabu, 07 Februari 2024 - 20:20 WIB
Konflik Presiden AS Joe Biden dan Pemerintah Negara Bagian Texas perihal pemanfaatan Garda Nasional untuk pengamanan perbatasan. Foto/Reuters
WASHINGTON - Perdebatan mengenai apakah Presiden Joe Biden harus mengambil kendali Garda Nasional Texas untuk memaksa mereka mematuhi keputusan Mahkamah Agung baru-baru ini terus berlangsung antara Partai Demokrat dan Republik.
Anggota DPR dari Texas Joaquin Castro dan mantan anggota kongres serta calon presiden tahun 2020 Beto O'Rourke, keduanya dari Partai Demokrat, termasuk di antara mereka yang mendesak Biden untuk melakukan federalisasi Garda Nasional negara bagian tersebut agar memungkinkan agen Patroli Perbatasan mencabut kawat berduri yang dipasang di sepanjang perbatasan AS-Meksiko. Penegakan hukum Texas untuk mencegah imigrasi ilegal.
Dalam keputusan 5-4 pada tanggal 22 Januari, Mahkamah Agung memihak pemerintahan Biden, yang mengatakan bahwa kawat yang dipasang di Eagle Pass dipasang secara ilegal dan mencegah Patroli Perbatasan mencoba menahan orang-orang yang mencoba melintasi perbatasan melalui jalur tersebut Rio Grande.
Terlepas dari keputusan tersebut, Gubernur Texas Greg Abbott berpendapat bahwa Biden gagal menjalankan tugasnya sebagai presiden karena tidak mengendalikan rekor jumlah penyeberangan ilegal di perbatasan selatan selama masa jabatannya. Abbott juga menyatakan bahwa Texas saat ini berada di bawah "invasi" dan menggunakan hak konstitusional negara bagian tersebut untuk mempertahankan dan melindungi dirinya sendiri.
“Otoritas tersebut adalah hukum tertinggi di negara tersebut dan menggantikan undang-undang federal mana pun yang menyatakan sebaliknya. Garda Nasional Texas, Departemen Keamanan Publik Texas, dan personel Texas lainnya bertindak berdasarkan otoritas tersebut, serta hukum negara bagian, untuk mengamankan keamanan negara. Perbatasan Texas,” kata Abbott, melansir Newsweek.
Akibatnya, Abbott mengizinkan Garda Nasional Texas untuk terus memasang kawat berduri di sepanjang perbatasan. Dia menolak mengizinkan agen Patroli Perbatasan mengakses Shelby Park—taman tepi sungai di Eagle Pass yang digunakan para migran untuk memasuki AS secara ilegal—untuk melepaskan kabel-kabel tersebut.
Foto/Reuters
Melansir Newsweek, Biden mempunyai wewenang untuk melakukan federalisasi Garda Nasional Texas sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang AS, yang berarti pasukan negara bagian tersebut akan berada di bawah perintah langsung presiden.
Pada tahun 1957, Presiden Dwight D. Eisenhower menempatkan Garda Nasional Arkansas di bawah otoritas federal dan memerintahkan mereka untuk melindungi sembilan siswa kulit hitam yang mendaftar di Sekolah Menengah Atas di Little Rock. Langkah ini dilakukan setelah gubernur negara bagian tersebut, Orval Faubus, sebelumnya meminta pasukan untuk mencegah masuknya siswa kulit hitam ke sekolah yang seluruhnya berkulit putih, meskipun ada keputusan Mahkamah Agung yang menyatakan segregasi di sekolah umum tidak konstitusional.
Saat ini, pasukan Garda Nasional Texas beroperasi di bawah Pasal 32, yang berarti mereka berada di bawah komando gubernur Texas sebagai panglima tertinggi mereka.
"Abbott menggunakan Garda Texas untuk menentang keputusan Mahkamah Agung. Ketika Gubernur Faubus melakukan ini pada tahun 1957, Eisenhower melakukan federalisasi Garda Arkansas untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum," tulis O'Rourke di X, sebelumnya Twitter. “Biden harus mengikuti contoh kepemimpinan yang berani dan tegas untuk mengakhiri krisis ini sebelum menjadi lebih buruk.”
Namun, ada pertanyaan yang muncul mengenai apakah Biden dapat melakukan federalisasi Garda Nasional Texas dalam situasi saat ini, dengan beberapa pihak berpendapat bahwa presiden tidak memiliki alasan hukum untuk melakukan hal tersebut.
"Pasal 10 hanya dapat menggantikan Pasal 32 dalam keadaan darurat nasional. Dalam hal ini, Biden harus mengaktifkan Garda Nasional Texas untuk menjaga perbatasan. Jika tidak, maka itu adalah perintah yang melanggar hukum," pensiunan Jenderal Angkatan Udara Robert Spalding memposting di X.
Foto/Reuters
Agaknya, langkah untuk melakukan federalisasi Garda Nasional Texas berarti Patroli Perbatasan akan segera mengambil tindakan dan mencabut kawat berduri, yang telah menjadi fokus perdebatan di negara bagian Lone Star.
Ada pula yang berpendapat bahwa langkah seperti itu bisa berdampak lebih luas bagi Biden, serta berpotensi menimbulkan tantangan dan permasalahan hukum lebih lanjut.
"Jika Garda Nasional Texas difederalisasikan berdasarkan Pasal 10 untuk tujuan menarik mereka keluar dari perbatasan Texas dan keluar dari rantai komando Panglima Militer Texas setelah Gubernur Abbott menggunakan otoritas konstitusionalnya untuk mempertahankan perbatasan Texas, para pendirinya akan menganggap hal ini sebagai kejahatan dan pelanggaran ringan. dan pelanggaran yang bisa dimakzulkan,” kata Jonathan Hullihan, pakar hukum konstitusi dan hukum keamanan nasional, kepada The Center Square.
Jaksa Agung Texas Ken Paxton juga menyatakan bahwa Partai Demokrat yang menyerukan Biden untuk melakukan federalisasi Garda Nasional "tidak memahami hukum" dan presiden harus terlebih dahulu mengumumkan keadaan darurat nasional.
"Itulah yang menjadi pertanyaan, mengapa dia mengumumkan keadaan darurat? Tentu saja, kita punya keadaan darurat, kan? Dan sekarang dia mengakuinya," kata Paxton kepada Newsmax. "Saya pikir itu menjadi isu politik baginya, dan menjadi masalah nyata baginya secara politik."
Foto/Reuters
Selain terus menentang Pemerintahan Biden dan memerintahkan penegak hukum untuk tetap memasang kawat berduri, Abbott juga mengindikasikan bahwa dia bersedia mengajukan banding atas keputusan apa pun dari presiden ke Mahkamah Agung.
Profesor Peter Shane, dosen hukum di Universitas New York dan pakar hukum tata negara, menolak anggapan Abbott bahwa ia dapat memiliki kekuasaan tertinggi di Texas setelah menyatakan bahwa negara bagian tersebut sedang "invasi" dari orang-orang yang melintasi perbatasan secara ilegal.
"Ini tidak masuk akal. Para gubernur tidak mempunyai kekuasaan untuk menyatakan apa pun berdasarkan Konstitusi AS, dan Konstitusi juga tidak memberikan kekuasaan hukum kepada negara bagian untuk membatalkan pelaksanaan otoritas federal," kata Shane sebelumnya kepada Newsweek.
Anggota DPR dari Texas Joaquin Castro dan mantan anggota kongres serta calon presiden tahun 2020 Beto O'Rourke, keduanya dari Partai Demokrat, termasuk di antara mereka yang mendesak Biden untuk melakukan federalisasi Garda Nasional negara bagian tersebut agar memungkinkan agen Patroli Perbatasan mencabut kawat berduri yang dipasang di sepanjang perbatasan AS-Meksiko. Penegakan hukum Texas untuk mencegah imigrasi ilegal.
Dalam keputusan 5-4 pada tanggal 22 Januari, Mahkamah Agung memihak pemerintahan Biden, yang mengatakan bahwa kawat yang dipasang di Eagle Pass dipasang secara ilegal dan mencegah Patroli Perbatasan mencoba menahan orang-orang yang mencoba melintasi perbatasan melalui jalur tersebut Rio Grande.
Terlepas dari keputusan tersebut, Gubernur Texas Greg Abbott berpendapat bahwa Biden gagal menjalankan tugasnya sebagai presiden karena tidak mengendalikan rekor jumlah penyeberangan ilegal di perbatasan selatan selama masa jabatannya. Abbott juga menyatakan bahwa Texas saat ini berada di bawah "invasi" dan menggunakan hak konstitusional negara bagian tersebut untuk mempertahankan dan melindungi dirinya sendiri.
“Otoritas tersebut adalah hukum tertinggi di negara tersebut dan menggantikan undang-undang federal mana pun yang menyatakan sebaliknya. Garda Nasional Texas, Departemen Keamanan Publik Texas, dan personel Texas lainnya bertindak berdasarkan otoritas tersebut, serta hukum negara bagian, untuk mengamankan keamanan negara. Perbatasan Texas,” kata Abbott, melansir Newsweek.
Akibatnya, Abbott mengizinkan Garda Nasional Texas untuk terus memasang kawat berduri di sepanjang perbatasan. Dia menolak mengizinkan agen Patroli Perbatasan mengakses Shelby Park—taman tepi sungai di Eagle Pass yang digunakan para migran untuk memasuki AS secara ilegal—untuk melepaskan kabel-kabel tersebut.
Apa Yang Terjadi jika Joe Biden Mencoba Mengambil Alih Garda Nasional Texas?
1. Biden Bisa Mengambil Alih Garda Nasional Texas
Foto/Reuters
Melansir Newsweek, Biden mempunyai wewenang untuk melakukan federalisasi Garda Nasional Texas sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang AS, yang berarti pasukan negara bagian tersebut akan berada di bawah perintah langsung presiden.
Pada tahun 1957, Presiden Dwight D. Eisenhower menempatkan Garda Nasional Arkansas di bawah otoritas federal dan memerintahkan mereka untuk melindungi sembilan siswa kulit hitam yang mendaftar di Sekolah Menengah Atas di Little Rock. Langkah ini dilakukan setelah gubernur negara bagian tersebut, Orval Faubus, sebelumnya meminta pasukan untuk mencegah masuknya siswa kulit hitam ke sekolah yang seluruhnya berkulit putih, meskipun ada keputusan Mahkamah Agung yang menyatakan segregasi di sekolah umum tidak konstitusional.
Saat ini, pasukan Garda Nasional Texas beroperasi di bawah Pasal 32, yang berarti mereka berada di bawah komando gubernur Texas sebagai panglima tertinggi mereka.
"Abbott menggunakan Garda Texas untuk menentang keputusan Mahkamah Agung. Ketika Gubernur Faubus melakukan ini pada tahun 1957, Eisenhower melakukan federalisasi Garda Arkansas untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum," tulis O'Rourke di X, sebelumnya Twitter. “Biden harus mengikuti contoh kepemimpinan yang berani dan tegas untuk mengakhiri krisis ini sebelum menjadi lebih buruk.”
Namun, ada pertanyaan yang muncul mengenai apakah Biden dapat melakukan federalisasi Garda Nasional Texas dalam situasi saat ini, dengan beberapa pihak berpendapat bahwa presiden tidak memiliki alasan hukum untuk melakukan hal tersebut.
"Pasal 10 hanya dapat menggantikan Pasal 32 dalam keadaan darurat nasional. Dalam hal ini, Biden harus mengaktifkan Garda Nasional Texas untuk menjaga perbatasan. Jika tidak, maka itu adalah perintah yang melanggar hukum," pensiunan Jenderal Angkatan Udara Robert Spalding memposting di X.
2. Biden Bisa Mengendalikan Perbatasan
Foto/Reuters
Agaknya, langkah untuk melakukan federalisasi Garda Nasional Texas berarti Patroli Perbatasan akan segera mengambil tindakan dan mencabut kawat berduri, yang telah menjadi fokus perdebatan di negara bagian Lone Star.
Ada pula yang berpendapat bahwa langkah seperti itu bisa berdampak lebih luas bagi Biden, serta berpotensi menimbulkan tantangan dan permasalahan hukum lebih lanjut.
"Jika Garda Nasional Texas difederalisasikan berdasarkan Pasal 10 untuk tujuan menarik mereka keluar dari perbatasan Texas dan keluar dari rantai komando Panglima Militer Texas setelah Gubernur Abbott menggunakan otoritas konstitusionalnya untuk mempertahankan perbatasan Texas, para pendirinya akan menganggap hal ini sebagai kejahatan dan pelanggaran ringan. dan pelanggaran yang bisa dimakzulkan,” kata Jonathan Hullihan, pakar hukum konstitusi dan hukum keamanan nasional, kepada The Center Square.
Jaksa Agung Texas Ken Paxton juga menyatakan bahwa Partai Demokrat yang menyerukan Biden untuk melakukan federalisasi Garda Nasional "tidak memahami hukum" dan presiden harus terlebih dahulu mengumumkan keadaan darurat nasional.
"Itulah yang menjadi pertanyaan, mengapa dia mengumumkan keadaan darurat? Tentu saja, kita punya keadaan darurat, kan? Dan sekarang dia mengakuinya," kata Paxton kepada Newsmax. "Saya pikir itu menjadi isu politik baginya, dan menjadi masalah nyata baginya secara politik."
3. Gubernur Tidak Bisa Melawan Pemerintah Federal
Foto/Reuters
Selain terus menentang Pemerintahan Biden dan memerintahkan penegak hukum untuk tetap memasang kawat berduri, Abbott juga mengindikasikan bahwa dia bersedia mengajukan banding atas keputusan apa pun dari presiden ke Mahkamah Agung.
Profesor Peter Shane, dosen hukum di Universitas New York dan pakar hukum tata negara, menolak anggapan Abbott bahwa ia dapat memiliki kekuasaan tertinggi di Texas setelah menyatakan bahwa negara bagian tersebut sedang "invasi" dari orang-orang yang melintasi perbatasan secara ilegal.
"Ini tidak masuk akal. Para gubernur tidak mempunyai kekuasaan untuk menyatakan apa pun berdasarkan Konstitusi AS, dan Konstitusi juga tidak memberikan kekuasaan hukum kepada negara bagian untuk membatalkan pelaksanaan otoritas federal," kata Shane sebelumnya kepada Newsweek.
(ahm)
tulis komentar anda