Indonesia Desak Penghentian Pasokan Senjata ke Israel
Rabu, 24 Januari 2024 - 09:50 WIB
Menlu RI Retno Marsudi menyerukan penghentian pasokan senjata untuk Israel di Dewan Keamanan PBB, New York, AS, 23 Januari 2024. Foto/kemlu ri/youtube
NEW YORK - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi menyerukan penghentian pasokan senjata untuk Israel yang digunakan dalam genosida warga Palestina.
Seruan itu muncul pada Selasa (23/1/2024) dalam Debat Terbuka (Open Debate) Dewan Keamanan PBB, New York City, Amerika Serikat (AS).
Ini adalah open debate DK PBB ketiga mengenai Gaza dalam 3 bulan terakhir dan Indonesia hadir di ketiganya. Sikap ini merupakan salah satu perwujudan konsistensi komitmen Indonesia untuk terus mendukung perjuangan Palestina.
“Setiap senjata yang dikirim ke Israel dapat digunakan untuk membunuh rakyat sipil yang tidak bersalah,” tegas Menlu Retno.
Dia juga menegaskan, “Israel harus bertanggung jawab atas aksinya, termasuk kekejaman yang mereka lakukan di Gaza.”
Retno ingatkan bahwa Dewan Keamanan (DK) PBB memiliki mandat untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan bukan untuk mentoleransi perang apalagi genosida.
“Saya juga mengingatkan Piagam PBB secara jelas mengatur bahwa resolusi DK PBB bersifat mengikat dan harus dilaksanakan,” papar dia.
Dia menambahkan, “Pertanyaan saya kepada DK PBB adalah: sudah berapa banyak resolusi mengenai Palestina telah diadopsi? Dan berapa banyak yang telah dilaksanakan?”
Sebagai catatan, pertanyaan tersebut memang sengaja Retno sampaikan ke DK PBB karena dia melihat banyak resolusi yang dilanggar terkait Palestina namun tidak pernah ada sanksi kepada para pelanggar.
“Lebih lanjut dalam statement saya juga menyampaikan ke mana Palestina harus mengadu jika DK PBB selama berpuluh-puluh tahun gagal menjalankan resolusi yang dibuatnya sendiri, sementara Israel membunuh rakyat Palestina tanpa dihukum?” ujar dia.
Dia menjelaskan, “Sekali lagi, saya mendesak anggota DK untuk segera menghentikan ketakutan yang setiap hari dihadapi warga Palestina di Gaza dan juga di Tepi Barat.”
Dia juga bertanya di depan DK PBB, apakah lebih dari 25 ribu nyawa yang telah melayang, ditambah dengan semakin banyaknya yang sekarat karena kelaparan dan kedinginan, termasuk bayi dan anak-anak, masih terlalu sedikit untuk DK PBB segera bertindak?
“Saya tekankan semua dari kita memiliki tanggung jawab untuk menghormati Hukum Humaniter Internasional tanpa kecuali, termasuk situasi di Gaza,” papar dia.
Lebih lanjut, Retno menyampaikan, tanggal 18 Januari lalu Perdana Menteri Netanyahu menyatakan secara terbuka Israel tidak akan mengizinkan Negara Palestina untuk berdiri.
Pernyataan ini sangat berbahaya dan tidak dapat diterima karena mengkonfirmasikan tujuan Israel sesungguhnya, yaitu menghilangkan Palestina dari peta dunia.
“Apakah DK PBB akan terus tinggal diam menghadapi maksud Israel tersebut? Saat ini aksi militer telah meluas di luar Gaza. Ancaman perang terbuka di Timur Tengah merupakan bahaya yang sangat nyata dan sedang terjadi,” ungkap Retno.
“Untuk itu, dalam pernyataan saya tekankan pentingnya 3 hal: Pertama, pentingnya terciptanya gencatan senjata segera dan permanen. Ini akan menjadi game changer untuk segala hal,” ungkap Retno.
Yang paling penting, ini akan menyediakan ruang untuk mengatasi situasi kemanusiaan di Gaza, memulai upaya rekonstruksi paska-konflik, dan proses Solusi Dua Negara.
Di saat yang sama, penting untuk terus mendukung upaya Senior Humanitarian and Reconstruction Coordinator untuk membuka jalan bagi pengiriman bantuan kemanusiaan di Gaza.
Kedua, Palestina harus segera diterima sebagai anggota penuh PBB. Ini penting agar dapat segera dimulai proses yang adil dan seimbang untuk mewujudkan solusi dua negara serta mencegah kekejaman lebih jauh oleh Israel.
Ketiga, menghentikan pasokan senjata ke Israel. Setiap senjata yang dikirim ke Israel dapat digunakan untuk membunuh rakyat sipil yang tidak bersalah. Retno juga tegaskan tidak ada negara yang kebal hukum.
Bulan depan, Indonesia akan menyampaikan pernyataan lisan untuk memberikan advisory opinion kepada Mahkamah Internasional atas pertanyaan yang diajukan oleh SMU PBB.
“Pernyataan saya tutup dengan kalimat bahwa Indonesia akan mengambil semua langkah yang memungkinkan untuk terus mendukung Palestina,” ujar dia.
Di sela-sela pertemuan, Menlu Retno juga melakukan beberapa pertemuan bilateral, yaitu dengan Menlu Lebanon, Rusia, Norwegia, Aljazair, Palestina, Austria, Yordania dan Presiden Palang Merah Internasional (ICRC).
Pertemuan bilateral utamanya membahas situasi di Gaza, termasuk mendorong gencatan senjata segera dan pengiriman bantuan kemanusiaan.
Dengan Menlu Rusia, saya bahas juga mengenai kerja sama ekonomi. Kita berkomitmen mempercepat negosiasi FTA antara Indonesia dengan Eurasian Economic Union.
Dengan Menlu Norwegia, saya bahas implementasi kerja sama Just Energy Transition Partnership.
Norwegia telah berkomitmen memberikan dana sebesar USD250 juta melalui Norfund. Saya juga apresiasi Norwegia yang mengakui upaya Indonesia dalam mengurangi deforestasi dan penggunaan lahan.
Dengan Presiden Palang Merah Internasional (ICRC), Retno juga membahas mengenai upaya kemanusiaan di Myanmar dan Afghanistan. Setelah pertemuan itu, Retno langsung terbang kembali ke Indonesia.
Seruan itu muncul pada Selasa (23/1/2024) dalam Debat Terbuka (Open Debate) Dewan Keamanan PBB, New York City, Amerika Serikat (AS).
Ini adalah open debate DK PBB ketiga mengenai Gaza dalam 3 bulan terakhir dan Indonesia hadir di ketiganya. Sikap ini merupakan salah satu perwujudan konsistensi komitmen Indonesia untuk terus mendukung perjuangan Palestina.
“Setiap senjata yang dikirim ke Israel dapat digunakan untuk membunuh rakyat sipil yang tidak bersalah,” tegas Menlu Retno.
Dia juga menegaskan, “Israel harus bertanggung jawab atas aksinya, termasuk kekejaman yang mereka lakukan di Gaza.”
Retno ingatkan bahwa Dewan Keamanan (DK) PBB memiliki mandat untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan bukan untuk mentoleransi perang apalagi genosida.
“Saya juga mengingatkan Piagam PBB secara jelas mengatur bahwa resolusi DK PBB bersifat mengikat dan harus dilaksanakan,” papar dia.
Dia menambahkan, “Pertanyaan saya kepada DK PBB adalah: sudah berapa banyak resolusi mengenai Palestina telah diadopsi? Dan berapa banyak yang telah dilaksanakan?”
Sebagai catatan, pertanyaan tersebut memang sengaja Retno sampaikan ke DK PBB karena dia melihat banyak resolusi yang dilanggar terkait Palestina namun tidak pernah ada sanksi kepada para pelanggar.
“Lebih lanjut dalam statement saya juga menyampaikan ke mana Palestina harus mengadu jika DK PBB selama berpuluh-puluh tahun gagal menjalankan resolusi yang dibuatnya sendiri, sementara Israel membunuh rakyat Palestina tanpa dihukum?” ujar dia.
Dia menjelaskan, “Sekali lagi, saya mendesak anggota DK untuk segera menghentikan ketakutan yang setiap hari dihadapi warga Palestina di Gaza dan juga di Tepi Barat.”
Dia juga bertanya di depan DK PBB, apakah lebih dari 25 ribu nyawa yang telah melayang, ditambah dengan semakin banyaknya yang sekarat karena kelaparan dan kedinginan, termasuk bayi dan anak-anak, masih terlalu sedikit untuk DK PBB segera bertindak?
“Saya tekankan semua dari kita memiliki tanggung jawab untuk menghormati Hukum Humaniter Internasional tanpa kecuali, termasuk situasi di Gaza,” papar dia.
Lebih lanjut, Retno menyampaikan, tanggal 18 Januari lalu Perdana Menteri Netanyahu menyatakan secara terbuka Israel tidak akan mengizinkan Negara Palestina untuk berdiri.
Pernyataan ini sangat berbahaya dan tidak dapat diterima karena mengkonfirmasikan tujuan Israel sesungguhnya, yaitu menghilangkan Palestina dari peta dunia.
“Apakah DK PBB akan terus tinggal diam menghadapi maksud Israel tersebut? Saat ini aksi militer telah meluas di luar Gaza. Ancaman perang terbuka di Timur Tengah merupakan bahaya yang sangat nyata dan sedang terjadi,” ungkap Retno.
“Untuk itu, dalam pernyataan saya tekankan pentingnya 3 hal: Pertama, pentingnya terciptanya gencatan senjata segera dan permanen. Ini akan menjadi game changer untuk segala hal,” ungkap Retno.
Yang paling penting, ini akan menyediakan ruang untuk mengatasi situasi kemanusiaan di Gaza, memulai upaya rekonstruksi paska-konflik, dan proses Solusi Dua Negara.
Di saat yang sama, penting untuk terus mendukung upaya Senior Humanitarian and Reconstruction Coordinator untuk membuka jalan bagi pengiriman bantuan kemanusiaan di Gaza.
Kedua, Palestina harus segera diterima sebagai anggota penuh PBB. Ini penting agar dapat segera dimulai proses yang adil dan seimbang untuk mewujudkan solusi dua negara serta mencegah kekejaman lebih jauh oleh Israel.
Ketiga, menghentikan pasokan senjata ke Israel. Setiap senjata yang dikirim ke Israel dapat digunakan untuk membunuh rakyat sipil yang tidak bersalah. Retno juga tegaskan tidak ada negara yang kebal hukum.
Bulan depan, Indonesia akan menyampaikan pernyataan lisan untuk memberikan advisory opinion kepada Mahkamah Internasional atas pertanyaan yang diajukan oleh SMU PBB.
“Pernyataan saya tutup dengan kalimat bahwa Indonesia akan mengambil semua langkah yang memungkinkan untuk terus mendukung Palestina,” ujar dia.
Di sela-sela pertemuan, Menlu Retno juga melakukan beberapa pertemuan bilateral, yaitu dengan Menlu Lebanon, Rusia, Norwegia, Aljazair, Palestina, Austria, Yordania dan Presiden Palang Merah Internasional (ICRC).
Pertemuan bilateral utamanya membahas situasi di Gaza, termasuk mendorong gencatan senjata segera dan pengiriman bantuan kemanusiaan.
Dengan Menlu Rusia, saya bahas juga mengenai kerja sama ekonomi. Kita berkomitmen mempercepat negosiasi FTA antara Indonesia dengan Eurasian Economic Union.
Dengan Menlu Norwegia, saya bahas implementasi kerja sama Just Energy Transition Partnership.
Norwegia telah berkomitmen memberikan dana sebesar USD250 juta melalui Norfund. Saya juga apresiasi Norwegia yang mengakui upaya Indonesia dalam mengurangi deforestasi dan penggunaan lahan.
Dengan Presiden Palang Merah Internasional (ICRC), Retno juga membahas mengenai upaya kemanusiaan di Myanmar dan Afghanistan. Setelah pertemuan itu, Retno langsung terbang kembali ke Indonesia.
(sya)
Lihat Juga :
tulis komentar anda