4 Polemik Kebijakan Suaka Rwanda yang Mengguncang Politik Inggris

Sunak mengajukan rancangan undang-undang Keamanan Rwanda ke parlemen pada bulan Desember namun harus bersaing dengan anggota parlemen sayap kanan dari partainya sendiri yang menyatakan bahwa rancangan undang-undang tersebut masih belum “cukup kedap”. Pada akhirnya, pemimpin Partai Konservatif tersebut mendapatkan suara mayoritas yang mendukung rancangan undang-undang tersebut setelah para pemberontak, yang sebagian besar abstain, memutuskan untuk membiarkan undang-undang tersebut disahkan dengan harapan dapat menahan Sunak pada tahap akhir.

2. Bukan Isu Baru

Foto/Reuters

Undang-undang Rwanda pertama kali diumumkan oleh mantan Perdana Menteri Boris Johnson pada April 2022.

Dua bulan kemudian, pada 14 Juni 2022, penerbangan pertama menuju Rwanda dari Inggris dijadwalkan berangkat dengan membawa pencari suaka. Hal ini dihentikan setelah adanya intervensi pada menit-menit terakhir oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECHR), yang memutuskan bahwa salah satu pencari suaka, seorang pria asal Irak, berada dalam “risiko nyata yang akan mengalami kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi” jika ia berakhir di wilayah Timur. bangsa Afrika.

Pertarungan hukum atas kebijakan pemerintah pun terjadi. Persoalan ini mengemuka ketika Mahkamah Agung mengeluarkan keputusannya dua bulan lalu, namun Sunak tetap berhasil menyeret partainya untuk melakukan tindakan keras hingga pemungutan suara terakhir pada hari Rabu.

3. Memecah Belah Partai Konservatif

Foto/Reuters

Melansir Al Jazeera, kelompok pemberontak Konservatif, termasuk anggota parlemen Robert Jenrick, yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri imigrasi pada bulan Desember setelah menuduh Sunak memimpin undang-undang yang cacat, mencoba melakukan perubahan pada RUU Keamanan Rwanda menjelang pemungutan suara pada hari Rabu.

Hal ini termasuk amandemen yang dirancang Jenrick untuk menghentikan perintah ECHR yang melarang deportasi. Tapi ini ditolak dengan mudah.