4 Polemik Kebijakan Suaka Rwanda yang Mengguncang Politik Inggris
Sabtu, 20 Januari 2024 - 22:22 WIB
Kebijakan untuk mengirim imigran gelap ke Rwanda memicu polemik di Inggris. Foto/Reuters
LONDON - Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak telah berhasil mengajukan rancangan undang-undang (RUU) suaka dan imigrasi yang disebut dengan Suaka Rwanda atau Keamanan Rwanda melalui House of Commons setelah pemberontakan yang diperkirakan dilakukan oleh anggota parlemen Partai Konservatif tidak membuahkan hasil.
Beberapa anggota parlemen dari partai Sunak sendiri mengancam akan memberikan suara menentang rancangan undang-undang deportasi “Keamanan Rwanda” dengan alasan bahwa rencana pemerintah untuk mengirim sejumlah pencari suaka ke Rwanda tidak cukup kuat untuk bertahan menghadapi tuntutan hukum.
Namun pada akhirnya, hanya 11 kelompok Konservatif garis keras yang memberontak dan undang-undang tersebut disahkan pada Rabu malam dengan suara 320-276.
Foto/Reuters
Melansir Al Jazeera, Sunak telah menjadikan kampanye anti-imigrasi “Stop the Boats” (Hentikan Kapal) sebagai hal yang penting dalam program legislatif pemerintahnya ketika ia berupaya menghalangi para pencari suaka untuk mencoba mencapai Inggris melalui Selat Inggris.
Namun rancangan undang-undang deportasi Rwanda, yang bertujuan untuk mendeportasi pengungsi dan migran ke Rwanda agar permohonan suaka mereka didengar dan untuk pemukiman kembali, tidak berjalan mulus.
Pada bulan November, Mahkamah Agung membatalkan rancangan undang-undang Rwanda yang diajukan oleh Sunak setelah memutuskan bahwa republik Afrika yang tidak memiliki daratan tersebut bukanlah negara yang aman bagi para pencari suaka, sehingga mendorong pemimpin Partai Konservatif tersebut untuk memperkenalkan rancangan undang-undang yang disebut dengan rancangan undang-undang Keamanan Rwanda.
RUU baru ini dimaksudkan untuk mempersulit pengadilan dalam menentang undang-undang tersebut dengan meminta House of Commons untuk menyatakan melalui suara mayoritas bahwa Rwanda memang merupakan negara yang aman bagi pencari suaka.
Beberapa anggota parlemen dari partai Sunak sendiri mengancam akan memberikan suara menentang rancangan undang-undang deportasi “Keamanan Rwanda” dengan alasan bahwa rencana pemerintah untuk mengirim sejumlah pencari suaka ke Rwanda tidak cukup kuat untuk bertahan menghadapi tuntutan hukum.
Namun pada akhirnya, hanya 11 kelompok Konservatif garis keras yang memberontak dan undang-undang tersebut disahkan pada Rabu malam dengan suara 320-276.
4 Polemik Suaka Rwanda yang Mengguncang Politik Inggris
1. Sikap Anti-pengungsi dari Partai Konservatif
Foto/Reuters
Melansir Al Jazeera, Sunak telah menjadikan kampanye anti-imigrasi “Stop the Boats” (Hentikan Kapal) sebagai hal yang penting dalam program legislatif pemerintahnya ketika ia berupaya menghalangi para pencari suaka untuk mencoba mencapai Inggris melalui Selat Inggris.
Namun rancangan undang-undang deportasi Rwanda, yang bertujuan untuk mendeportasi pengungsi dan migran ke Rwanda agar permohonan suaka mereka didengar dan untuk pemukiman kembali, tidak berjalan mulus.
Pada bulan November, Mahkamah Agung membatalkan rancangan undang-undang Rwanda yang diajukan oleh Sunak setelah memutuskan bahwa republik Afrika yang tidak memiliki daratan tersebut bukanlah negara yang aman bagi para pencari suaka, sehingga mendorong pemimpin Partai Konservatif tersebut untuk memperkenalkan rancangan undang-undang yang disebut dengan rancangan undang-undang Keamanan Rwanda.
RUU baru ini dimaksudkan untuk mempersulit pengadilan dalam menentang undang-undang tersebut dengan meminta House of Commons untuk menyatakan melalui suara mayoritas bahwa Rwanda memang merupakan negara yang aman bagi pencari suaka.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda