5 Dampak Pelabelan Teroris bagi Houthi di Yaman oleh AS
Sabtu, 20 Januari 2024 - 18:18 WIB
Pelabelan teroris bagi Houthi oleh AS memiliki dampak besar. Foto/Reuters
SANAA - Pada bulan Februari 2021, kurang dari sebulan setelah masa jabatan presidennya, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden secara resmi menghapus kelompok Houthi Yaman dari daftar “Organisasi Teroris Asing” (FTO) dan “Teroris Global yang Ditunjuk Khusus” (SDGT) untuk memungkinkan lebih banyak bantuan kemanusiaan untuk Yaman.
Tapi, pada Rabu (17/1/2024), pemerintahan Biden kembali menetapkan Houthi sebagai SDGT di tengah bentrokan kelompok tersebut dengan AS di Laut Merah.
Foto/Reuters
Melansir Al Jazeera, organisasi dengan sebutan SDGTs adalah organisasi yang dianggap “mengancam keamanan AS”.
SDGTs adalah sebutan yang menyangkut keuangan individu atau kelompok. Dalam kasus Houthi, tanda tersebut berarti bahwa warga negara Amerika tidak boleh memberikan dukungan finansial atau material apa pun kepada kelompok Yaman. Selain itu, mereka juga akan membekukan aset apa pun yang dimiliki kelompok Houthi di AS.
Karena penetapan tersebut membatasi dana yang diterima Houthi dari warga Amerika, para ahli mengatakan hal itu tidak akan berdampak banyak.
“[Penunjukan SDGT] ini bersifat minimal: membatasi akses terhadap dana dari luar negeri, akses ke pasar internasional. Ini adalah hal-hal yang tidak dimiliki dan tidak pernah dimiliki oleh Houthi. Mereka tidak memiliki saham di Bursa Efek New York,” kata Nabeel Khoury, mantan wakil kepala misi di Kedutaan Besar AS di Yaman, dilansir Al Jazeera.
Foto/Reuters
Melansir Al Jazeera, FTO adalah organisasi asing yang juga diidentifikasi sebagai ancaman terhadap keamanan nasional AS. Terdapat daftar organisasi-organisasi semacam itu yang dapat diakses publik dan disusun oleh Biro Kontra Terorisme AS.
"Kelompok Houthi kemungkinan sebagai sebuah penghinaan yang dapat menyebabkan eskalasi lebih lanjut," kata Khoury.
Terdapat beberapa perbedaan hukum utama antara penetapan FTO dan penetapan SDGTs, dimana definisi SDGTs memiliki cakupan yang lebih sempit dibandingkan FTO.
AS mulai menetapkan organisasi-organisasi tersebut sebagai FTO pada tahun 1997, sedangkan penetapan SDGT terjadi setelah serangan 11 September pada tahun 2001.
Individu yang berafiliasi dengan FTO secara otomatis dilarang memasuki AS, padahal hal ini tidak berlaku bagi individu yang termasuk dalam daftar SDGT.
Warga negara AS yang memberikan dana kepada FTO dapat dihukum karena melakukan kejahatan jika terbukti bahwa mereka mengetahui bahwa mereka memberikan dana kepada organisasi teroris. Sementara itu, untuk SDGT, standar pembuktiannya lebih tinggi: Agar warga AS dihukum karena melakukan kejahatan, diperlukan bukti bahwa mereka “dengan sengaja” mendanai organisasi teroris.
Warga negara AS yang menjadi korban serangan teroris oleh FTO dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap mereka, sedangkan hal ini tidak berlaku untuk SDGTs.
AS dapat melakukan permohonan ekstrateritorial – atau menuntut siapa pun di negara mana pun – dalam kasus FTO. Sementara itu, individu atau badan hanya dapat dituntut karena melanggar sanksi terhadap SDGTs secara sengaja atau tidak sengaja jika perbuatan tersebut terjadi di Amerika Serikat atau dilakukan oleh warga negara Amerika.
Hukuman pidana karena memberikan dukungan materi kepada FTO bisa mencapai hukuman penjara seumur hidup. Dalam kasus SDGTs, ancaman hukumannya hingga 20 tahun penjara.
Foto/Reuters
Biden menghapus kelompok Houthi dari dua penunjukan tersebut pada tahun 2021 setelah PBB dan lembaga kemanusiaan lainnya memperingatkan bahwa penunjukan tersebut menghalangi bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan untuk masuk ke Yaman.
Lebih dari separuh penduduk Yaman – 18,2 juta orang – membutuhkan bantuan kemanusiaan, menurut PBB, ketika negara tersebut bergulat dengan kelaparan, pengungsian, dan krisis ekonomi.
"Keputusan ini dapat berdampak pada keluarga biasa yang tinggal di Yaman karena mungkin mempersulit bantuan kemanusiaan untuk menjangkau mereka," kata Afrah Nasser, peneliti non-residen di Arab Center Washington DC, dan sebelumnya bekerja sebagai peneliti Yaman di Human Rights Watch.
Foto/Reuters
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu bahwa penunjukan kembali tersebut telah diterapkan oleh AS dalam upaya untuk mengekang serangan Houthi di Laut Merah.
Namun, pejabat AS juga menyatakan bahwa penetapan tersebut tidak akan berlaku selama 30 hari berikutnya. “Jika Houthi menghentikan serangan mereka di Laut Merah dan Teluk Aden, Amerika Serikat akan segera mengevaluasi kembali penunjukan ini,” kata Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan.
Namun, para ahli ragu bahwa langkah tersebut akan mengekang serangan kelompok Houthi yang telah bersumpah untuk terus melakukan protes atas perang Israel di Gaza.
“Tampaknya sangat kecil kemungkinannya hal ini akan berdampak positif pada perilaku Houthi,” kata Brian Finucane, penasihat program senior AS di lembaga think tank International Crisis Group.
“Saya pikir ini adalah bentuk ‘melakukan sesuatu-isme’,” katanya kepada Al Jazeera. Penerapan kembali penetapan SDGT, tambahnya, merupakan cerminan dari penolakan Washington untuk mengakui bahwa serangan Houthi baru-baru ini terkait dengan perang di Gaza.
Foto/Reuters
Afrah Nasser dari Arab Center Washington DC menambahkan bahwa penunjukan tersebut dapat semakin menguatkan kelompok Houthi dan “berkontribusi dalam meradikalisasi beberapa bagian masyarakat dan memperkuat sistem perekrutan Houthi”.
Kelompok Houthi sendiri telah mengumumkan bahwa mereka tidak akan mundur mengikuti penetapan tersebut.
Juru bicara kelompok Yaman, Mohammed Abdulsalam, mengatakan penunjukan itu tidak akan mempengaruhi operasi kelompok tersebut untuk mencegah kapal-kapal yang terkait dengan Israel atau kapal-kapal yang menuju ke Israel melintasi Laut Merah, Laut Arab, dan Selat Bab al-Mandeb.
Kelompok tersebut “tidak akan mundur dalam posisinya dalam mendukung rakyat Palestina”, katanya.
Apa implikasi geopolitiknya?
Penunjukan tersebut “akan memicu sanksi bagi siapa pun atau negara atau entitas mana pun yang sekarang mencoba memberikan dukungan material kepada Houthi. Kami tahu bahwa mereka adalah kelompok yang didukung Iran, jadi Iran, misalnya, kini bisa terkena sanksi lebih lanjut,” lapor Kimberly Halkett dari Al Jazeera dari Washington, DC.
Tapi, pada Rabu (17/1/2024), pemerintahan Biden kembali menetapkan Houthi sebagai SDGT di tengah bentrokan kelompok tersebut dengan AS di Laut Merah.
5 Dampak Pelabelan Teroris bagi Houthi di Yaman oleh AS
1. Disebut Organisasi yang Mengancam Keamanan AS
Foto/Reuters
Melansir Al Jazeera, organisasi dengan sebutan SDGTs adalah organisasi yang dianggap “mengancam keamanan AS”.
SDGTs adalah sebutan yang menyangkut keuangan individu atau kelompok. Dalam kasus Houthi, tanda tersebut berarti bahwa warga negara Amerika tidak boleh memberikan dukungan finansial atau material apa pun kepada kelompok Yaman. Selain itu, mereka juga akan membekukan aset apa pun yang dimiliki kelompok Houthi di AS.
Karena penetapan tersebut membatasi dana yang diterima Houthi dari warga Amerika, para ahli mengatakan hal itu tidak akan berdampak banyak.
“[Penunjukan SDGT] ini bersifat minimal: membatasi akses terhadap dana dari luar negeri, akses ke pasar internasional. Ini adalah hal-hal yang tidak dimiliki dan tidak pernah dimiliki oleh Houthi. Mereka tidak memiliki saham di Bursa Efek New York,” kata Nabeel Khoury, mantan wakil kepala misi di Kedutaan Besar AS di Yaman, dilansir Al Jazeera.
2. Menyolidkan Perjuangan Houthi
Foto/Reuters
Melansir Al Jazeera, FTO adalah organisasi asing yang juga diidentifikasi sebagai ancaman terhadap keamanan nasional AS. Terdapat daftar organisasi-organisasi semacam itu yang dapat diakses publik dan disusun oleh Biro Kontra Terorisme AS.
"Kelompok Houthi kemungkinan sebagai sebuah penghinaan yang dapat menyebabkan eskalasi lebih lanjut," kata Khoury.
Terdapat beberapa perbedaan hukum utama antara penetapan FTO dan penetapan SDGTs, dimana definisi SDGTs memiliki cakupan yang lebih sempit dibandingkan FTO.
AS mulai menetapkan organisasi-organisasi tersebut sebagai FTO pada tahun 1997, sedangkan penetapan SDGT terjadi setelah serangan 11 September pada tahun 2001.
Individu yang berafiliasi dengan FTO secara otomatis dilarang memasuki AS, padahal hal ini tidak berlaku bagi individu yang termasuk dalam daftar SDGT.
Warga negara AS yang memberikan dana kepada FTO dapat dihukum karena melakukan kejahatan jika terbukti bahwa mereka mengetahui bahwa mereka memberikan dana kepada organisasi teroris. Sementara itu, untuk SDGT, standar pembuktiannya lebih tinggi: Agar warga AS dihukum karena melakukan kejahatan, diperlukan bukti bahwa mereka “dengan sengaja” mendanai organisasi teroris.
Warga negara AS yang menjadi korban serangan teroris oleh FTO dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap mereka, sedangkan hal ini tidak berlaku untuk SDGTs.
AS dapat melakukan permohonan ekstrateritorial – atau menuntut siapa pun di negara mana pun – dalam kasus FTO. Sementara itu, individu atau badan hanya dapat dituntut karena melanggar sanksi terhadap SDGTs secara sengaja atau tidak sengaja jika perbuatan tersebut terjadi di Amerika Serikat atau dilakukan oleh warga negara Amerika.
Hukuman pidana karena memberikan dukungan materi kepada FTO bisa mencapai hukuman penjara seumur hidup. Dalam kasus SDGTs, ancaman hukumannya hingga 20 tahun penjara.
3. Bantuan Kemanusiaan untuk Yaman Akan Berkurang
Foto/Reuters
Biden menghapus kelompok Houthi dari dua penunjukan tersebut pada tahun 2021 setelah PBB dan lembaga kemanusiaan lainnya memperingatkan bahwa penunjukan tersebut menghalangi bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan untuk masuk ke Yaman.
Lebih dari separuh penduduk Yaman – 18,2 juta orang – membutuhkan bantuan kemanusiaan, menurut PBB, ketika negara tersebut bergulat dengan kelaparan, pengungsian, dan krisis ekonomi.
"Keputusan ini dapat berdampak pada keluarga biasa yang tinggal di Yaman karena mungkin mempersulit bantuan kemanusiaan untuk menjangkau mereka," kata Afrah Nasser, peneliti non-residen di Arab Center Washington DC, dan sebelumnya bekerja sebagai peneliti Yaman di Human Rights Watch.
4. Tidak Akan Mengekang Houthi
Foto/Reuters
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu bahwa penunjukan kembali tersebut telah diterapkan oleh AS dalam upaya untuk mengekang serangan Houthi di Laut Merah.
Namun, pejabat AS juga menyatakan bahwa penetapan tersebut tidak akan berlaku selama 30 hari berikutnya. “Jika Houthi menghentikan serangan mereka di Laut Merah dan Teluk Aden, Amerika Serikat akan segera mengevaluasi kembali penunjukan ini,” kata Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan.
Namun, para ahli ragu bahwa langkah tersebut akan mengekang serangan kelompok Houthi yang telah bersumpah untuk terus melakukan protes atas perang Israel di Gaza.
“Tampaknya sangat kecil kemungkinannya hal ini akan berdampak positif pada perilaku Houthi,” kata Brian Finucane, penasihat program senior AS di lembaga think tank International Crisis Group.
“Saya pikir ini adalah bentuk ‘melakukan sesuatu-isme’,” katanya kepada Al Jazeera. Penerapan kembali penetapan SDGT, tambahnya, merupakan cerminan dari penolakan Washington untuk mengakui bahwa serangan Houthi baru-baru ini terkait dengan perang di Gaza.
5. Memperkuat Soliditas Organisasi Houthi di Yaman
Foto/Reuters
Afrah Nasser dari Arab Center Washington DC menambahkan bahwa penunjukan tersebut dapat semakin menguatkan kelompok Houthi dan “berkontribusi dalam meradikalisasi beberapa bagian masyarakat dan memperkuat sistem perekrutan Houthi”.
Kelompok Houthi sendiri telah mengumumkan bahwa mereka tidak akan mundur mengikuti penetapan tersebut.
Juru bicara kelompok Yaman, Mohammed Abdulsalam, mengatakan penunjukan itu tidak akan mempengaruhi operasi kelompok tersebut untuk mencegah kapal-kapal yang terkait dengan Israel atau kapal-kapal yang menuju ke Israel melintasi Laut Merah, Laut Arab, dan Selat Bab al-Mandeb.
Kelompok tersebut “tidak akan mundur dalam posisinya dalam mendukung rakyat Palestina”, katanya.
Apa implikasi geopolitiknya?
Penunjukan tersebut “akan memicu sanksi bagi siapa pun atau negara atau entitas mana pun yang sekarang mencoba memberikan dukungan material kepada Houthi. Kami tahu bahwa mereka adalah kelompok yang didukung Iran, jadi Iran, misalnya, kini bisa terkena sanksi lebih lanjut,” lapor Kimberly Halkett dari Al Jazeera dari Washington, DC.
(ahm)
tulis komentar anda