Ledakan di Beirut Jadi Titik Balik Perubahan Libanon
Selasa, 11 Agustus 2020 - 12:11 WIB
Pascaledakan Beirut, rakyat menuntut perubahan yang dinilai pemerintahan saat ini terlalu korup. Foto/Reuters
BEIRUT - Ledakan hebat yang terjadi di Beirut dinilai sebagai buah dari korupsi yang menggerogoti Libanon selama beberapa dekade. Dampak kehancuran dan kerugian yang ditimbulkan menjadikan beban yang ditanggung masyarakat kian berat.
Peristiwa itu diharapkan menjadi titik balik perubahan Libanon, meski memerlukan upaya keras dan waktu panjang. Namun, Libanon dinilai akan mampu melewati masa sulit apabila berhasil menghapus kolusi, korupsi, dan nepotisme serta meningkatkan kemampuan manajemen.
Kursi kepemimpinan Libanon sejak perang sipil 1975-1990 banyak diduduki komandan perang dan militer. Sebagian besar dari mereka tidak terkalahkan, mengingat adanya sistem bagi-bagi "jatah" kekuasaan dan aturan pemilu yang mendukung keberlangsungan karier politik mereka.
Sebagian rakyat Libanon menentang keras sistem politik tersebut dan beberapa kali melakukan perlawanan dengan mengangkat senjata, termasuk pembunuhan Perdana Menteri Rafik Hariri sekitar 15 tahun yang lalu. Belakangan ini, masyarakat juga melakukan unjuk rasa selama krisis ekonomi dan krisis pangan. (Baca: Imbas Ledakan Beirut, Menteri Penerangan Lebanon Mengundurkan Diri)
Fawaz Gerges, profesor politik Timur Tengah dari London School of Economics, mengatakan kepentingan para politisi Libanon sudah mengakar di dalam sistem pemerintahan Libanon. "Saya sendiri pesimistis elite politik di dalam institusi Libanon akan berubah," kata Fawaz, dikutip Reuters.
Namun, beberapa orang mengaku optimistis Libanon akan dapat berubah. Sebab, ledakan di Beirut menguak kelalaian pemerintah dan semakin membuka mata masyarakat. Keputusan yang berlawanan dengan masyarakat akan menyebabkan kekuasaan pemerintah runtuh dengan sendirinya.
Bahkan, saat ini, masyarakat Libanon menumpahkan kemarahannya di berbagai media. Sebagian besar dari mereka menyalahkan pemerintah yang dianggap lalai menyimpan 2.750 ton amonium nitrat selama enam tahun tanpa dilindungi sistem keamanan yang memadai. Mereka bahkan meminta pemimpin mereka digantung mati.
Sebagai negara yang memiliki sejarah panjang dengan Prancis, Presiden Prancis Emmanuel Macron telah mengunjungi lokasi ledakan di Beirut, Libanon. Di sana, dia bertemu dengan masyatakat lokal yang meminta agar Prancis dapat membebaskan mereka dari pemerintah saat ini.
Peristiwa itu diharapkan menjadi titik balik perubahan Libanon, meski memerlukan upaya keras dan waktu panjang. Namun, Libanon dinilai akan mampu melewati masa sulit apabila berhasil menghapus kolusi, korupsi, dan nepotisme serta meningkatkan kemampuan manajemen.
Kursi kepemimpinan Libanon sejak perang sipil 1975-1990 banyak diduduki komandan perang dan militer. Sebagian besar dari mereka tidak terkalahkan, mengingat adanya sistem bagi-bagi "jatah" kekuasaan dan aturan pemilu yang mendukung keberlangsungan karier politik mereka.
Sebagian rakyat Libanon menentang keras sistem politik tersebut dan beberapa kali melakukan perlawanan dengan mengangkat senjata, termasuk pembunuhan Perdana Menteri Rafik Hariri sekitar 15 tahun yang lalu. Belakangan ini, masyarakat juga melakukan unjuk rasa selama krisis ekonomi dan krisis pangan. (Baca: Imbas Ledakan Beirut, Menteri Penerangan Lebanon Mengundurkan Diri)
Fawaz Gerges, profesor politik Timur Tengah dari London School of Economics, mengatakan kepentingan para politisi Libanon sudah mengakar di dalam sistem pemerintahan Libanon. "Saya sendiri pesimistis elite politik di dalam institusi Libanon akan berubah," kata Fawaz, dikutip Reuters.
Namun, beberapa orang mengaku optimistis Libanon akan dapat berubah. Sebab, ledakan di Beirut menguak kelalaian pemerintah dan semakin membuka mata masyarakat. Keputusan yang berlawanan dengan masyarakat akan menyebabkan kekuasaan pemerintah runtuh dengan sendirinya.
Bahkan, saat ini, masyarakat Libanon menumpahkan kemarahannya di berbagai media. Sebagian besar dari mereka menyalahkan pemerintah yang dianggap lalai menyimpan 2.750 ton amonium nitrat selama enam tahun tanpa dilindungi sistem keamanan yang memadai. Mereka bahkan meminta pemimpin mereka digantung mati.
Sebagai negara yang memiliki sejarah panjang dengan Prancis, Presiden Prancis Emmanuel Macron telah mengunjungi lokasi ledakan di Beirut, Libanon. Di sana, dia bertemu dengan masyatakat lokal yang meminta agar Prancis dapat membebaskan mereka dari pemerintah saat ini.
tulis komentar anda