10 Polemik Pemilu yang Kontroversial di Bangladesh

DHAKA - Pada Minggu (7/1/2024), Bangladesh , negara berpenduduk 170 juta orang, akan pergi ke tempat pemungutan suara untuk memilih pemerintahan baru dalam pemilihan umum ke-12 di negara tersebut.

Namun di negara yang memiliki sejarah kekerasan dan protes terhadap hasil pemilu yang meragukan, pemilu tersebut sudah menimbulkan kontroversi.

Sejak tahun 1971, ketika negara tersebut memisahkan diri dari Pakistan, hanya empat dari 11 pemilu di Bangladesh yang dianggap “bebas dan adil”. Sisanya sering terperosok dalam kekerasan, protes, dan tuduhan kecurangan dalam pemilu.

Tahun ini, menyusul penolakan Perdana Menteri Sheikh Hasina untuk menerima tuntutan oposisi Partai Nasional Bangladesh (BNP) agar pemerintah sementara yang netral menyelenggarakan pemilu, BNP memilih untuk memboikot pemilu tersebut. Pemerintahan sementara di masa lalu telah memberikan hasil yang secara umum dianggap kredibel – dan, biasanya, merupakan kemenangan bagi pihak oposisi.

Ada spekulasi luas bahwa pemungutan suara ini – yang bisa membuat Hasina menang untuk keempat kalinya berturut-turut dan kelima kalinya secara keseluruhan – akan dirusak. Lagi.



Komunitas internasional telah menyatakan keprihatinannya atas pelaksanaan pemungutan suara tersebut. Charles Whiteley, duta besar Uni Eropa untuk negara tersebut, mengatakan dalam suratnya kepada Komisi Pemilihan Umum Bangladesh bahwa blok tersebut tidak akan mengirimkan tim pemantau penuh, karena “belum cukup jelas apakah persyaratan yang diperlukan akan dipenuhi.”

Negara ini juga mengerahkan militer pada hari Rabu untuk memantau pemilu di tengah kekhawatiran akan terjadinya kekerasan.

10 Polemik Pemilu yang Kontroversial di Bangladesh

1. 1973 – Liga Awami menang setelah Bangladesh berpisah dari Pakistan

Foto/Reuters