Hamas Terbuka pada Pemerintahan Persatuan Nasional untuk Gaza dan Tepi Barat
Rabu, 03 Januari 2024 - 11:15 WIB
Ketua Politik Hamas Ismail Haniyeh. Foto/anadolu
JALUR GAZA - Ketua Politik Hamas Ismail Haniyeh mengatakan kelompoknya terbuka untuk pembentukan pemerintahan persatuan nasional untuk menjalankan Jalur Gaza dan Tepi Barat.
Anadolu Agency melaporkan hal itu pada Selasa (2/1/2024). “Kami terbuka kepada seluruh komponen bangsa untuk membangun kembali rujukan nasional di bawah payung Organisasi Pembebasan Palestina secara demokratis, selain menyetujui pembentukan pemerintahan nasional untuk Tepi Barat dan Jalur Gaza,” papar Haniyeh dalam rekaman pidato.
“Gaza tidak akan mengalami kekacauan atau kekosongan politik sampai tercapai kesepakatan mengenai pembentukan pemerintahan persatuan nasional untuk mengelola Jalur Gaza dan Tepi Barat,” tegas dia.
Jalur Gaza dan Tepi Barat telah terpecah secara politik sejak 2007 saat Hamas menang pemilu dan menguasai Jalur Gaza menyusul bentrokan dengan pasukan Otoritas Palestina.
Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menentang kembalinya Otoritas Palestina yang berbasis di Ramallah ke Jalur Gaza setelah perang Israel di wilayah kantong tersebut.
Haniyeh juga mengatakan kelompoknya menyampaikan tanggapannya kepada Mesir dan Qatar terkait usulan gencatan senjata di Jalur Gaza.
“Pandangan kami didasarkan pada penghentian komprehensif agresi terhadap rakyat kami, memberikan bantuan kepada mereka dan menanggapi hak-hak mereka yang adil,” papar dia.
Israel telah melancarkan serangan udara dan darat di Jalur Gaza sejak serangan lintas batas yang dilakukan kelompok Perlawanan Palestina, Hamas, pada 7 Oktober.
Israel telah membunuh lebih dari 22.185 warga Palestina dan 57.035 orang lainnya terluka, menurut otoritas kesehatan Gaza, sementara hampir 1.200 warga Israel diyakini tewas dalam serangan Hamas.
Namun, sejak saat itu, Haaretz mengungkap helikopter dan tank tentara Israel, pada kenyataannya, telah membunuh banyak dari 1.139 tentara dan warga sipil Israel sendiri.
Anadolu Agency melaporkan hal itu pada Selasa (2/1/2024). “Kami terbuka kepada seluruh komponen bangsa untuk membangun kembali rujukan nasional di bawah payung Organisasi Pembebasan Palestina secara demokratis, selain menyetujui pembentukan pemerintahan nasional untuk Tepi Barat dan Jalur Gaza,” papar Haniyeh dalam rekaman pidato.
“Gaza tidak akan mengalami kekacauan atau kekosongan politik sampai tercapai kesepakatan mengenai pembentukan pemerintahan persatuan nasional untuk mengelola Jalur Gaza dan Tepi Barat,” tegas dia.
Jalur Gaza dan Tepi Barat telah terpecah secara politik sejak 2007 saat Hamas menang pemilu dan menguasai Jalur Gaza menyusul bentrokan dengan pasukan Otoritas Palestina.
Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menentang kembalinya Otoritas Palestina yang berbasis di Ramallah ke Jalur Gaza setelah perang Israel di wilayah kantong tersebut.
Haniyeh juga mengatakan kelompoknya menyampaikan tanggapannya kepada Mesir dan Qatar terkait usulan gencatan senjata di Jalur Gaza.
“Pandangan kami didasarkan pada penghentian komprehensif agresi terhadap rakyat kami, memberikan bantuan kepada mereka dan menanggapi hak-hak mereka yang adil,” papar dia.
Israel telah melancarkan serangan udara dan darat di Jalur Gaza sejak serangan lintas batas yang dilakukan kelompok Perlawanan Palestina, Hamas, pada 7 Oktober.
Israel telah membunuh lebih dari 22.185 warga Palestina dan 57.035 orang lainnya terluka, menurut otoritas kesehatan Gaza, sementara hampir 1.200 warga Israel diyakini tewas dalam serangan Hamas.
Namun, sejak saat itu, Haaretz mengungkap helikopter dan tank tentara Israel, pada kenyataannya, telah membunuh banyak dari 1.139 tentara dan warga sipil Israel sendiri.
(sya)
tulis komentar anda