Profil Yair Lapid, Pemimpin Oposisi yang Serukan Pemecatan PM Israel Netanyahu
Rabu, 27 Desember 2023 - 14:01 WIB
Lapid memasuki dunia politik pada tahun 2012 ketika dia mendirikan partai politik Yesh Atid, yang fokus pada isu-isu sosial dan ekonomi.
Dalam pemilihan umum Knesset (parlemen Israel) pada tahun yang sama, partainya meraih sukses luar biasa dengan memenangkan 19 kursi dari total 120 kursi.
Keberhasilan ini membuat Yair Lapid menjadi Menteri Keuangan Israel dalam pemerintahan koalisi yang dipimpin Benjamin Netanyahu.
Sebagai Menteri Keuangan, Lapid terlibat dalam berbagai reformasi ekonomi dan sosial yang diarahkan untuk mengatasi ketidaksetaraan ekonomi dan memperbaiki sistem pendidikan.
Meskipun beberapa kebijakannya menuai kritik, Lapid berhasil mencapai beberapa perubahan positif dalam struktur ekonomi Israel.
Pada tahun 2014, pemerintahan koalisi mengalami perpecahan, dan Lapid dan partainya keluar dari kabinet.
Sejak saat itu, Yair Lapid telah menjadi salah satu vokal terhadap pemerintahan Netanyahu dan terlibat aktif dalam membangun kritik terhadap kebijakan pemerintah, terutama dalam konteks isu-isu keamanan, hubungan internasional, dan masalah pendudukan di Tepi Barat.
Dalam pemilihan umum Knesset (parlemen Israel) pada tahun yang sama, partainya meraih sukses luar biasa dengan memenangkan 19 kursi dari total 120 kursi.
Keberhasilan ini membuat Yair Lapid menjadi Menteri Keuangan Israel dalam pemerintahan koalisi yang dipimpin Benjamin Netanyahu.
Sebagai Menteri Keuangan, Lapid terlibat dalam berbagai reformasi ekonomi dan sosial yang diarahkan untuk mengatasi ketidaksetaraan ekonomi dan memperbaiki sistem pendidikan.
Meskipun beberapa kebijakannya menuai kritik, Lapid berhasil mencapai beberapa perubahan positif dalam struktur ekonomi Israel.
Oposisi dan Kritik pada Pemerintah
Pada tahun 2014, pemerintahan koalisi mengalami perpecahan, dan Lapid dan partainya keluar dari kabinet.
Sejak saat itu, Yair Lapid telah menjadi salah satu vokal terhadap pemerintahan Netanyahu dan terlibat aktif dalam membangun kritik terhadap kebijakan pemerintah, terutama dalam konteks isu-isu keamanan, hubungan internasional, dan masalah pendudukan di Tepi Barat.
Lihat Juga :