Gaza Genting! Guterres Terapkan Pasal 99 Piagam PBB, Apa Artinya?
Kamis, 07 Desember 2023 - 13:15 WIB
Anak Palestina dirawat setelah dibom Israel di rumah sakit di Rafah, Jalur Gaza, 6 Desember 2023. Foto/AP
JALUR GAZA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres, pada Rabu (6/12/2023), menerapkan Pasal 99 dari Piagam PBB. Apa artinya?
Pasal 99 memperbolehkan Sekretaris Jenderal untuk “menyampaikan kepada Dewan Keamanan setiap permasalahan yang menurut pendapatnya dapat mengancam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.”
“Pasal 99 tersebut tidak pernah digunakan selama beberapa dekade,” ungkap juru bicara PBB Stephane Dujarric.
Guterres menegaskan kembali dalam suratnya seruannya untuk segera melakukan gencatan senjata kemanusiaan di Jalur Gaza.
“Saya menulis berdasarkan Pasal 99 Piagam PBB untuk meminta perhatian Dewan Keamanan mengenai suatu masalah yang, menurut pendapat saya, dapat memperburuk ancaman yang ada terhadap pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional,” bunyi surat itu.
"Ini penting. Penduduk sipil harus terhindar dari bahaya yang lebih besar. Dengan gencatan senjata kemanusiaan, sarana untuk bertahan hidup dapat dipulihkan, dan bantuan kemanusiaan dapat disalurkan dengan aman dan tepat waktu di seluruh Jalur Gaza,” tegas dia.
“Warga sipil di seluruh Gaza menghadapi bahaya besar,” papar Sekretaris Jenderal PBB, seraya menambahkan, sejak dimulainya agresi Israel di Jalur Gaza, “Lebih dari 15.000 orang dilaporkan tewas, lebih dari 40% di antaranya adalah anak-anak. Ribuan lainnya terluka. Lebih dari separuh rumah telah hancur. Sekitar 80% dari 2,2 juta penduduk telah terpaksa mengungsi ke wilayah yang semakin kecil.”
“Lebih dari 1,1 juta orang mencari perlindungan di fasilitas UNRWA di seluruh Gaza, sehingga menciptakan kondisi yang penuh sesak, tidak bermartabat, dan tidak higienis. Yang lainnya tidak punya tempat untuk berlindung dan mendapati diri mereka berada di jalanan. Sisa-sisa perang yang bersifat eksplosif membuat wilayah tersebut tidak dapat dihuni. Tidak ada perlindungan efektif terhadap warga sipil,” ujar dia.
Guterres memperingatkan dalam suratnya bahwa sistem layanan kesehatan di Gaza sedang runtuh.
“Rumah sakit telah berubah menjadi medan pertempuran. Hanya 14 rumah sakit dari 36 fasilitas yang berfungsi sebagian. Dua rumah sakit besar di Gaza selatan beroperasi dengan kapasitas tiga kali lipat dari kapasitas tempat tidurnya dan kehabisan pasokan dasar dan bahan bakar. Mereka juga melindungi ribuan pengungsi. Dalam kondisi seperti ini, akan lebih banyak orang meninggal tanpa pengobatan dalam beberapa hari dan minggu mendatang,” ujar dia.
“Tidak ada tempat yang aman di Gaza,” tegas dia.
Sekjen PBB mengatakan dia memperkirakan ketertiban umum akan segera rusak karena kondisi yang menyedihkan di tengah pemboman terus-menerus yang dilakukan pasukan kolonial Israel.
Dia juga menyoroti, tanpa tempat berlindung atau kebutuhan penting untuk bertahan hidup, bantuan kemanusiaan yang terbatas sekalipun tidak mungkin dilakukan.
“Situasi yang lebih buruk dapat terjadi, termasuk penyakit epidemi dan meningkatnya tekanan untuk melakukan pengungsian massal ke negara-negara tetangga,” tutur dia.
“Dalam Resolusi 2712 (2023), Dewan Keamanan ‘menyerukan peningkatan penyediaan pasokan tersebut untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan penduduk sipil, terutama anak-anak’,” ungkap Sekjen PBB.
Dia menekankan kondisi saat ini membuat operasi kemanusiaan yang berarti tidak mungkin dilakukan.
“Kami, bagaimanapun, sedang mempersiapkan opsi untuk memantau implementasi resolusi tersebut, meskipun kami menyadari bahwa dalam kondisi saat ini, hal tersebut tidak dapat dipertahankan,” ujar dia.
Meskipun pengiriman pasokan melalui Rafah terus berlanjut, jumlahnya tidak mencukupi dan jumlahnya menurun sejak jeda berakhir, menurut dia.
“Kami tidak mampu menjangkau mereka yang membutuhkan di Gaza. Kapasitas PBB dan mitra kemanusiaannya telah hancur akibat kekurangan pasokan, kekurangan bahan bakar, gangguan komunikasi, dan meningkatnya ketidakamanan,” ungkap dia.
Dia mengatakan personel kemanusiaan telah bergabung dengan sebagian besar warga sipil Gaza dalam mengungsi ke Gaza selatan sebelum serangan militer Israel.
“Sebanyak 130 rekan UNRWA terbunuh, banyak di antaranya bersama keluarga mereka,” papar Guterres.
“Kita menghadapi risiko besar runtuhnya sistem kemanusiaan. Situasi ini dengan cepat memburuk menjadi bencana dengan dampak yang berpotensi tidak dapat diubah lagi bagi rakyat Palestina secara keseluruhan dan bagi perdamaian dan keamanan di wilayah tersebut. Hasil seperti itu harus dihindari dengan cara apa pun,” papar surat itu.
“Komunitas internasional mempunyai tanggung jawab menggunakan seluruh pengaruhnya untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dan mengakhiri krisis ini. Saya mendesak anggota Dewan Keamanan untuk mendesak guna mencegah bencana kemanusiaan. Saya mengulangi seruan saya agar gencatan senjata kemanusiaan diumumkan,” tegas dia.
"Ini penting. Penduduk sipil harus terhindar dari bahaya yang lebih besar. Dengan gencatan senjata kemanusiaan, sarana untuk bertahan hidup dapat dipulihkan, dan bantuan kemanusiaan dapat disalurkan dengan aman dan tepat waktu di seluruh Jalur Gaza,” pungkas surat itu.
Seruan itu sungguh ironis, karena sebagai lembaga penjaga perdamaian dan keamanan dunia, jangankan melindungi warga Palestina, PBB sendiri tak dapat melindungi para pekerjanya dari kebrutalan militer kolonial Israel.
Pasal 99 memperbolehkan Sekretaris Jenderal untuk “menyampaikan kepada Dewan Keamanan setiap permasalahan yang menurut pendapatnya dapat mengancam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.”
“Pasal 99 tersebut tidak pernah digunakan selama beberapa dekade,” ungkap juru bicara PBB Stephane Dujarric.
Guterres menegaskan kembali dalam suratnya seruannya untuk segera melakukan gencatan senjata kemanusiaan di Jalur Gaza.
Apa Isi Surat Itu?
“Saya menulis berdasarkan Pasal 99 Piagam PBB untuk meminta perhatian Dewan Keamanan mengenai suatu masalah yang, menurut pendapat saya, dapat memperburuk ancaman yang ada terhadap pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional,” bunyi surat itu.
"Ini penting. Penduduk sipil harus terhindar dari bahaya yang lebih besar. Dengan gencatan senjata kemanusiaan, sarana untuk bertahan hidup dapat dipulihkan, dan bantuan kemanusiaan dapat disalurkan dengan aman dan tepat waktu di seluruh Jalur Gaza,” tegas dia.
“Warga sipil di seluruh Gaza menghadapi bahaya besar,” papar Sekretaris Jenderal PBB, seraya menambahkan, sejak dimulainya agresi Israel di Jalur Gaza, “Lebih dari 15.000 orang dilaporkan tewas, lebih dari 40% di antaranya adalah anak-anak. Ribuan lainnya terluka. Lebih dari separuh rumah telah hancur. Sekitar 80% dari 2,2 juta penduduk telah terpaksa mengungsi ke wilayah yang semakin kecil.”
“Lebih dari 1,1 juta orang mencari perlindungan di fasilitas UNRWA di seluruh Gaza, sehingga menciptakan kondisi yang penuh sesak, tidak bermartabat, dan tidak higienis. Yang lainnya tidak punya tempat untuk berlindung dan mendapati diri mereka berada di jalanan. Sisa-sisa perang yang bersifat eksplosif membuat wilayah tersebut tidak dapat dihuni. Tidak ada perlindungan efektif terhadap warga sipil,” ujar dia.
Sistem Layanan Kesehatan Runtuh
Guterres memperingatkan dalam suratnya bahwa sistem layanan kesehatan di Gaza sedang runtuh.
“Rumah sakit telah berubah menjadi medan pertempuran. Hanya 14 rumah sakit dari 36 fasilitas yang berfungsi sebagian. Dua rumah sakit besar di Gaza selatan beroperasi dengan kapasitas tiga kali lipat dari kapasitas tempat tidurnya dan kehabisan pasokan dasar dan bahan bakar. Mereka juga melindungi ribuan pengungsi. Dalam kondisi seperti ini, akan lebih banyak orang meninggal tanpa pengobatan dalam beberapa hari dan minggu mendatang,” ujar dia.
“Tidak ada tempat yang aman di Gaza,” tegas dia.
Sekjen PBB mengatakan dia memperkirakan ketertiban umum akan segera rusak karena kondisi yang menyedihkan di tengah pemboman terus-menerus yang dilakukan pasukan kolonial Israel.
Dia juga menyoroti, tanpa tempat berlindung atau kebutuhan penting untuk bertahan hidup, bantuan kemanusiaan yang terbatas sekalipun tidak mungkin dilakukan.
“Situasi yang lebih buruk dapat terjadi, termasuk penyakit epidemi dan meningkatnya tekanan untuk melakukan pengungsian massal ke negara-negara tetangga,” tutur dia.
“Dalam Resolusi 2712 (2023), Dewan Keamanan ‘menyerukan peningkatan penyediaan pasokan tersebut untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan penduduk sipil, terutama anak-anak’,” ungkap Sekjen PBB.
Dia menekankan kondisi saat ini membuat operasi kemanusiaan yang berarti tidak mungkin dilakukan.
“Kami, bagaimanapun, sedang mempersiapkan opsi untuk memantau implementasi resolusi tersebut, meskipun kami menyadari bahwa dalam kondisi saat ini, hal tersebut tidak dapat dipertahankan,” ujar dia.
Meskipun pengiriman pasokan melalui Rafah terus berlanjut, jumlahnya tidak mencukupi dan jumlahnya menurun sejak jeda berakhir, menurut dia.
“Kami tidak mampu menjangkau mereka yang membutuhkan di Gaza. Kapasitas PBB dan mitra kemanusiaannya telah hancur akibat kekurangan pasokan, kekurangan bahan bakar, gangguan komunikasi, dan meningkatnya ketidakamanan,” ungkap dia.
Dia mengatakan personel kemanusiaan telah bergabung dengan sebagian besar warga sipil Gaza dalam mengungsi ke Gaza selatan sebelum serangan militer Israel.
Bencana yang Tidak Dapat Dipulihkan
“Sebanyak 130 rekan UNRWA terbunuh, banyak di antaranya bersama keluarga mereka,” papar Guterres.
“Kita menghadapi risiko besar runtuhnya sistem kemanusiaan. Situasi ini dengan cepat memburuk menjadi bencana dengan dampak yang berpotensi tidak dapat diubah lagi bagi rakyat Palestina secara keseluruhan dan bagi perdamaian dan keamanan di wilayah tersebut. Hasil seperti itu harus dihindari dengan cara apa pun,” papar surat itu.
“Komunitas internasional mempunyai tanggung jawab menggunakan seluruh pengaruhnya untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dan mengakhiri krisis ini. Saya mendesak anggota Dewan Keamanan untuk mendesak guna mencegah bencana kemanusiaan. Saya mengulangi seruan saya agar gencatan senjata kemanusiaan diumumkan,” tegas dia.
"Ini penting. Penduduk sipil harus terhindar dari bahaya yang lebih besar. Dengan gencatan senjata kemanusiaan, sarana untuk bertahan hidup dapat dipulihkan, dan bantuan kemanusiaan dapat disalurkan dengan aman dan tepat waktu di seluruh Jalur Gaza,” pungkas surat itu.
Seruan itu sungguh ironis, karena sebagai lembaga penjaga perdamaian dan keamanan dunia, jangankan melindungi warga Palestina, PBB sendiri tak dapat melindungi para pekerjanya dari kebrutalan militer kolonial Israel.
Baca Juga
(sya)
tulis komentar anda