LGBT Dilarang di Rusia, Ini Penjelasan Lengkapnya

MOSKOW - Mahkamah Agung Rusia pada Kamis lalu memutuskan melarang gerakan publik LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) internasional dan menyebutnya sebagai ekstremis.

Menurut Mahkamah Agung, keputusan ini, yang mulai berlaku segera, juga berdampak pada anak perusahaan kampanye tersebut, tanpa menyebutkan nama organisasi tertentu.

Mengutip laman RT, Sabtu (2/12/2023), berikut penjelasan lengkap tentang alasan pelarangan LGBT di Rusia hingga dampak dari keputusan tersebut.

Apa yang Menyebabkan Pelarangan LGBT?

Selama beberapa tahun terakhir, Rusia secara bertahap memperketat undang-undang terkait penyebaran apa yang disebut “ideologi LGBT” di negara yang dipimpin Presiden Vladimir Putin tersebut.

Langkah pertama untuk mengatasi masalah ini diambil pada tahun 2013, ketika negara tersebut melarang penyebaran “ideologi LGBT” di kalangan anak di bawah umur.

Langkah tersebut diperkuat pada bulan Desember lalu, ketika larangan tersebut diperluas ke orang dewasa. Sekarang siapa pun yang dinyatakan bersalah mempromosikan “hubungan seksual non-tradisional”, transgenderisme, atau pedofilia akan menghadapi denda yang besar.

Musim panas ini, Rusia juga memberlakukan larangan operasi penggantian kelamin dan terapi hormon yang dilakukan sebagai bagian dari proses transisi gender. Selain itu, undang-undang tersebut melarang perubahan rincian gender dalam catatan publik.

Apa yang Mendorong Keputusan Mahkmah Agung?

Penunjukan tersebut berasal dari gugatan yang diajukan oleh Kementerian Kehakiman Rusia ke Mahkamah Agung pada awal bulan November, yang berpendapat bahwa aktivitas gerakan LGBT mengkualifikasikannya sebagai “kelompok ekstremis”.

Menurut Kementerian Kehakiman, hal itu antara lain telah menebarkan “perselisihan sosial dan agama” di negara Rusia. Gugatan tersebut, yang disidangkan oleh pengadilan secara tertutup, dilaporkan menganalisis lebih dari 20 volume materi.

Hukuman Apa yang Dikenakan atas Penunjukan Ekstremis untuk LGBT?

Menurut hukum Rusia, aktivitas ekstremis melibatkan tindakan atau upaya melakukan kejahatan yang dimotivasi oleh “kebencian politik, ideologi, ras, kebangsaan atau agama,” serta didorong oleh permusuhan terhadap “kelompok sosial” tertentu.

Kategori terakhir tersebut tidak didefinisikan secara tepat dalam hukum Rusia dan telah lama menjadi subjek kontroversi dan sumber putusan pengadilan yang saling bertentangan.

Mendirikan organisasi ekstremis di Rusia berisiko terkena hukuman hukum yang berat, termasuk denda hingga 800.000 rubel (hampir USD9.000) dan hukuman penjara hingga sepuluh tahun.

Hanya berpartisipasi dalam kelompok ekstremis dapat dihukum dengan denda lebih kecil hingga 600.000 rubel dan hingga enam tahun penjara.

Kelompok Mana yang Terkena Dampak Larangan LGBT?

Masih belum jelas organisasi pro-LGBT mana, jika ada, yang akan terkena dampak dari penunjukan baru ini. Kelompok terbesar di negara ini adalah “jaringan LGBT Rusia”, sebuah platform sipil yang didirikan pada pertengahan tahun 2000-an.

Jaringan ini menyatukan berbagai kelompok regional yang mempromosikan hak-hak seksual minoritas. Platform tersebut, yang ditetapkan sebagai “agen asing” dua tahun lalu, diakui secara internasional dan merupakan bagian dari LIGA – Asosiasi Lesbian, Gay, Biseksual, Trans dan Interseks Internasional—, sebuah LSM hak-hak gay besar yang berbasis di Swiss, yang telah aktif sejak akhir tahun 1970-an.

Apa Dampak Keputusan Ini Terhadap Kelompok LGBT?

Pakar hukum tampaknya berbeda pendapat mengenai potensi konsekuensi dari keputusan Mahkamah Agung, dan beberapa orang percaya bahwa keputusan tersebut tidak akan berdampak pada kehidupan kelompok seksual minoritas.

“Penunjukan tersebut tidak terkait dengan orientasi seksual, namun terkait dengan ekstremis dan organisasi yang bermusuhan, yang menggunakan mereka sebagai agendanya,” kata pengacara Dmitry Agranovsky kepada RIA Novosti.

“Keputusan ini tidak akan memengaruhi kehidupan masyarakat. Kelompok LGBT tidak pernah dianiaya di Rusia atas dasar ini, dan tidak ada indikasi bahwa mereka akan dianiaya,” kata Agranovsky.

Pendapat serupa diungkapkan pengacara Aleksey Mikhalchik dalam wawancara dengan RAPSI, kantor berita yang fokus pada berita hukum dan pengadilan. Dia mengatakan keputusan tersebut kemungkinan besar akan berdampak pada mereka yang berpartisipasi dalam kegiatan terkait ekstremisme dan mengidentifikasi diri mereka sebagai aktivis pro-LGBT. Namun, kata dia, seseorang tidak perlu memiliki “kartu anggota LGBT” atau menjadi anggota kelompok mana pun agar bisa mendapat masalah hukum.

Kendati demikian, beberapa pihak menyatakan kekhawatirannya bahwa penunjukan tersebut mungkin berdampak pada “sejumlah besar” orang, mengingat sifat sidang pengadilan yang penuh rahasia dan definisi yang tidak jelas mengenai “gerakan LGBT internasional.”

“Tidak ada yang tahu siapa yang akan dimintai pertanggungjawaban, karena negara menyembunyikan apa yang sebenarnya mereka akui sebagai ekstremis,” kata Aleksey Bushmakov, seorang pengacara dan aktivis hak asasi manusia yang tinggal di Yekaterinburg, kepada Federalpress.

“Tidak jelas apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan, dan hanya praktik peradilan yang memungkinkan kita untuk menavigasi hal ini.”