20 Kesepakatan dalam KTT Islam-Arab, dari Embargo Senjata ke Israel hingga Bantuan Kemanusiaan

5. Mendorong Ekspoor Senjata ke Israel

Foto/SIndonews/Pool

Menyerukan semua negara untuk berhenti mengekspor senjata dan amunisi kepada otoritas pendudukan yang digunakan oleh tentara mereka dan pemukim teroris untuk membunuh rakyat Palestina dan menghancurkan rumah, rumah sakit, sekolah, masjid, gereja dan seluruh kemampuan mereka.

6. Meminta DK PBB Mengeluarkan Resolusi Mengutuk Penghancuran RS

Menyerukan Dewan Keamanan untuk segera mengeluarkan resolusi yang mengutuk penghancuran rumah sakit yang dilakukan Israel secara biadab di Jalur Gaza, terhambatnya obat-obatan, makanan dan bahan bakar serta terputusnya layanan penting seperti listrik, air, komunikasi dan akses internet. Tindakan hukuman kolektif ini merupakan kejahatan perang menurut hukum internasional. Kami menekankan perlunya menerapkan resolusi ini pada Israel, sebagai kekuatan pendudukan, untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum internasional dan untuk segera menghentikan tindakan biadab dan tidak manusiawi ini. Kami menekankan perlunya pencabutan blokade yang telah diberlakukan Israel terhadap Jalur Gaza selama bertahun-tahun.

7. Mengadili Kejahatan Perang Israel di Gaza

Menyerukan kepada Jaksa Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan penyelidikan atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina di seluruh wilayah pendudukan Palestina, termasuk Al-Quds Timur. Kami menugaskan Sekretariat Jenderal OKI dan Liga Arab untuk menindaklanjuti pelaksanaan investigasi ini dan membentuk dua unit pemantauan hukum khusus untuk mendokumentasikan kejahatan Israel yang dilakukan di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023. Unit tersebut kemudian akan mempersiapkan proses hukum. tentang semua pelanggaran hukum internasional dan hukum humaniter internasional yang dilakukan oleh Israel, kekuatan pendudukan, terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza dan wilayah pendudukan Palestina lainnya, termasuk Al-Quds Timur. Setiap unit wajib menyampaikan laporannya 15 hari setelah pembentukannya untuk disampaikan kepada Dewan Liga Arab di tingkat menteri luar negeri dan Dewan Menteri Luar Negeri OKI. Selanjutnya, laporan bulanan harus diserahkan setelahnya.

Mendukung inisiatif hukum dan politik bagi Negara Palestina untuk meminta pertanggungjawaban otoritas pendudukan Israel atas kejahatan mereka terhadap rakyat Palestina, termasuk proses pemberian pendapat di Mahkamah Internasional, dan mengizinkan komite investigasi yang dibentuk berdasarkan resolusi Dewan Hak Asasi Manusia untuk melakukan penyelidikan. kejahatan ini tanpa halangan.

Menugaskan kedua sekretariat untuk membentuk dua unit pemantauan media untuk mendokumentasikan semua kejahatan yang dilakukan oleh otoritas pendudukan terhadap rakyat Palestina, serta platform media digital untuk mempublikasikan dan mengekspos praktik-praktik mereka yang tidak sah dan tidak manusiawi.

8. Membentuk Tim Kerja

Menugaskan Menteri Luar Negeri Kerajaan Arab Saudi, dalam kapasitasnya sebagai presiden KTT Arab dan Islam ke-32, bersama dengan mitra dari Yordania, Mesir, Qatar, Turki, Indonesia, Nigeria, dan Palestina, serta negara-negara berkepentingan lainnya, dan Sekretaris Jenderal kedua organisasi untuk segera memulai tindakan internasional atas nama semua negara anggota OKI dan Liga Arab untuk merumuskan langkah internasional untuk menghentikan perang di Gaza dan untuk menekan proses politik yang nyata dan serius untuk mencapai tujuan permanen dan perdamaian komprehensif sesuai dengan referensi internasional yang ditetapkan.

Menyerukan kepada negara-negara anggota OKI dan Liga Arab untuk mengerahkan upaya diplomasi dan politik, dan mengambil tindakan pencegahan untuk menghentikan kejahatan yang dilakukan oleh otoritas pendudukan kolonial terhadap kemanusiaan.

9. Mengecam Standar Ganda

Mengecam standar ganda dalam penerapan hukum internasional; memperingatkan bahwa dualitas ini secara serius melemahkan kredibilitas negara-negara yang melindungi Israel dari hukum internasional dan menempatkannya di atas hukum, serta kredibilitas tindakan multilateral, sehingga memperlihatkan selektivitas dalam menerapkan sistem nilai-nilai kemanusiaan; dan menekankan bahwa posisi negara-negara Arab dan Islam akan terpengaruh oleh standar ganda yang menyebabkan keretakan antara peradaban dan budaya.