Hadirkan RUU Bipartisan, AS Ingin Batasi Pembelian Drone dari China

"Walau terdapat kebutuhan yang jelas akan kemampuan pengawasan tak berawak, kita tidak dapat mengabaikan pentingnya keamanan nasional demi kepentingan, terutama ketika pabrikan Amerika memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan ini," papar Wittman.

Keamanan Nasional AS

Gallagher mengatakan meningkatnya ketergantungan AS pada drone yang diproduksi di China telah memberikan dampak besar pada bidang keamanan internasional. Ketergantungan ini dinilai secara tidak langsung mendukung perusahaan-perusahaan terkait Partai Komunis China yang memungkinkan terjadinya agresi terhadap sekutu dan mitra AS.

"Partai Komunis China secara konsisten mempersenjatai monopolinya di pasar drone untuk melawan pihak-pihak yang baik; membatasi ekspor drone ke Ukraina, sementara Hamas menggunakannya untuk melakukan serangan teroris brutal," ujar Gallagher dalam sebuah pernyataan.

"RUU ini akan melarang pemerintah federal menggunakan uang pajak Amerika untuk membeli peralatan ini dari negara-negara seperti China, yang mendukung perilaku jahat dan menimbulkan ancaman keamanan nasional yang serius bagi Amerika Serikat dan sekutu kita," lanjut dia.

Jika disahkan, RUU tersebut akan segera melarang penggunaan formulir kartu pembelian pemerintah untuk memperoleh drone semacam itu dan akan mengamanatkan pembuatan laporan mengenai rantai pasokan drone AS dalam waktu satu tahun dan larangan total dalam waktu dua tahun.

"Jika Amerika ingin menang di era persaingan kekuatan besar ini, pemerintah AS tidak bisa menggunakan drone yang diproduksi oleh musuh-musuh kita," ungkap Wittman.

"Saya bangga bisa bergabung dengan rekan-rekan saya dari seluruh penjuru dalam memperkenalkan kembali RUU Drone Keamanan Amerika, yang akan mempromosikan keunggulan dan daya saing Amerika dalam pasar drone, melindungi terhadap pencurian kekayaan intelektual serta pelanggaran keamanan data oleh Partai Komunis China, dan membentengi keamanan nasional kita," pungkasnya.