Hadirkan RUU Bipartisan, AS Ingin Batasi Pembelian Drone dari China

Gallagher menggarisbawahi bagaimana Partai Komunis China dalam beberapa kesempatan mengeksploitasi monopoli mereka di pasar drone global untuk memenuhi kepentingan mereka.

Dia mengutip contoh-contoh Partai Komunis China membatasi ekspor drone ke Ukraina, sementara memungkinkan kelompok lain, seperti Hamas, dalam menggunakan drone untuk melancarkan aksi mereka.

Ketergantungan kepada Teknologi China

RUU Drone Keamanan Amerika bertujuan membatasi penggunaan dana pembayar pajak AS untuk pengadaan peralatan tersebut dari negara-negara seperti China. Dengan melakukan hal ini, RUU tersebut berupaya menghalangi perilaku jahat yang didukung ekspor drone China, yang dinilai menimbulkan ancaman keamanan nasional secara signifikan bagi AS dan sekutunya.

Jika berhasil disahkan, maka aturan tersebut akan segera melarang penggunaan kartu pembelian pemerintah untuk memperoleh drone buatan China. Kehadiran RUU ini juga akan mendorong pembuatan laporan komprehensif mengenai rantai pasokan drone AS dalam waktu satu tahun, yang pada akhirnya mengarah pada pelarangan total dalam waktu dua tahun.

Meski usulan larangan tersebut bersifat komprehensif, terdapat pengecualian seperti penggunaan drone asal China untuk tujuan tertentu, termasuk memadamkan kebakaran hutan dan mengumpulkan informasi intelijen.

Anggota DPR AS lainnya, Raja Krishnamoorthi (D-Illinois) dan Rob Wittman (R-Virginia), bergabung dalam memperkenalkan RUU tersebut. Mereka menekankan bahwa ketergantungan yang terus-menerus pada teknologi China akan melemahkan AS dalam persaingan global yang sedang berlangsung.

Wittman menekankan bahwa untuk menang di era persaingan kekuatan besar ini, pemerintah AS tidak boleh menggunakan drone yang diproduksi musuh-musuhnya.

Dia mengaku bangga bisa bergabung dengan rekan-rekannya dari berbagai penjuru dalam memperkenalkan kembali RUU Drone Keamanan Amerika, yang berupaya mempromosikan superioritas dan daya saing AS dalam pasar drone.

Selain itu, RUU tersebut juga bertujuan melindungi AS dari upaya pencurian kekayaan intelektual dan pelanggaran keamanan data yang terkait dengan Partai Komunis China, yang pada akhirnya dapat memperkuat keamanan nasional.