Partai Republik Tolak RUU Pendanaan, Shutdown Tak Bisa Dihindari
Sabtu, 30 September 2023 - 07:06 WIB
Partai Republik tolak RUU pendanaan, penutupan pemerintahan (shut down) AS tak bisa dihindari. Foto/Ilustrasi
WASHINGTON - Partai Republik garis keras di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) menolak rancangan undang-undang yang diusulkan oleh pemimpin mereka untuk mendanai sementara pemerintah, sehingga memastikan bahwa sebagian lembaga federal akan ditutup (shut down) mulai hari Minggu waktu setempat.
Dalam pemungutan suara yang menunjukkan hasil 232 berbanding 198, DPR AS menolak rancangan undang-undnag yang akan memperpanjang pendanaan pemerintah selama 30 hari dan mencegah penutupan pemerintahan. RUU itu akan memotong pengeluaran dan memberlakukan pembatasan imigrasi dan keamanan perbatasan, yang merupakan prioritas Partai Republik yang memiliki peluang kecil untuk lolos di Senat yang mayoritas penduduknya berasal dari Partai Demokrat.
Sementara itu, Senat telah mengajukan rancangan undang-undang sementara bipartisan untuk mendanai pemerintah hingga 17 November, meskipun tidak jelas kapan mereka akan melakukan pemungutan suara.
“Ini belum berakhir, saya punya ide lain,” kata Ketua DPR dari Partai Republik Kevin McCarthy kepada wartawan menyusul kekalahan RUU yang didukungnya seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (30/9/2023).
Namun dia menolak untuk mengatakan apa ide-ide tersebut.
Jika Kongres AS tidak meloloskan paket pengeluaran yang dapat ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Joe Biden sebelum pukul 12:01 pada hari Minggu waktu setempat, Taman nasional AS akan ditutup, Komisi Sekuritas dan Bursa akan menangguhkan sebagian besar aktivitas peraturannya, dan gaji hingga 4 juta pekerja federal akan terganggu.
Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan bahwa penutupan pemerintahan akan "merusak" kemajuan ekonomi AS dengan menghentikan program-program untuk usaha kecil dan anak-anak, serta dapat menunda perbaikan infrastruktur besar-besaran.
Sementara itu, Presiden AS Joe Biden memperingatkan bahwa penutupan pemerintahan bisa berdampak besar pada angkatan bersenjata.
"Kami tidak bisa bermain politik sementara pasukan kami melakukan pelanggaran. Ini benar-benar melalaikan tugas," kata Biden pada upacara pensiun jenderal senior AS Mark Milley.
McCarthy berharap ketentuan perbatasan dalam undang-undang anggaran belanja Partai Republik akan memenangkan setidaknya sembilan kelompok garis keras yang sejauh ini menentang upaya untuk mencegah penutupan pemerintahan.
Partai Demokrat telah memperingatkan bahwa RUU Partai Republik akan memangkas tunjangan bagi perempuan dan anak-anak miskin serta sumber daya untuk memerangi kebakaran hutan.
Pada akhirnya, 21 anggota Partai Republik garis keras memihak Demokrat untuk menggagalkan tindakan tersebut.
“Beberapa rekan saya tidak bisa melihat bahwa mengamankan perbatasan dan memotong pengeluaran adalah cara yang tepat. Dan menurut saya itu penting,” kata anggota Partai Republik Byron Donalds, anggota Kaukus Kebebasan DPR garis keras yang memilih RUU.
McCarthy meraih kemenangan kecil pada Kamis malam ketika Partai Republik berhasil meloloskan tiga dari empat rancangan undang-undang yang akan mendanai empat lembaga federal untuk tahun fiskal penuh yang dimulai pada 1 Oktober. RUU itu tidak memiliki peluang untuk lolos dari Senat yang dikuasai Partai Demokrat dan tidak akan menghindari penutupan pemerintahan karena mereka tidak mendanai seluruh pemerintahan bahkan jika undang-undang tersebut menjadi undang-undang.
Mereka yang menentang mengatakan Kongres harus fokus pada anggaran belanja dibandingkan perpanjangan sementara, bahkan jika hal itu berujung pada penutupan pemerintahan.
“Apa yang berhasil adalah menyingsingkan lengan baju kita dan menerapkan RUU ini dan memindahkannya,” kata politisi Partai Republik Matt Gaetz dalam podcast setelah memberikan suara menentang RUU sementara.
Gaetz dan segelintir tokoh garis keras Partai Republik lainnya mengancam akan memecat McCarthy dari jabatan kepemimpinannya jika ia mengandalkan suara Partai Demokrat untuk mencegah penutupan pemerintahan.
“Kita berada di tengah-tengah perang saudara Partai Republik yang telah berlangsung selama berbulan-bulan, dan kini mengancam akan terjadi penutupan pemerintahan yang dahsyat,” kata petinggi Partai Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries, kepada wartawan.
Banyak anggota DPR dari Partai Republik juga menyatakan rasa frustrasinya terhadap rekan-rekan garis keras mereka.
McCarthy dan Biden pada bulan Juni menyetujui kesepakatan yang akan menetapkan pengeluaran lembaga sebesar USD1,59 triliun pada tahun fiskal 2024, namun kelompok garis keras seperti Gaetz mengatakan angka tersebut seharusnya lebih rendah USD120 miliar. Anggota parlemen tidak mempertimbangkan pemotongan program bantuan populer seperti Jaminan Sosial dan Medicare yang menghabiskan porsi lebih besar dari anggaran pemerintah sebesar USD6,4 triliun.
Mantan Presiden Donald Trump, yang kemungkinan menjadi lawan Biden pada pemilu tahun 2024, mengkritik Senat Partai Republik karena bekerja sama dengan Demokrat dalam perjanjian pendanaan.
Penutupan ini akan menjadi yang keempat dalam satu dekade dan hanya empat bulan setelah kebuntuan serupa menyebabkan pemerintah federal mengalami gagal bayar (default) atas utangnya sebesar USD31 triliun. Risiko yang berulang kali terjadi telah meningkatkan kekhawatiran di Wall Street, di mana lembaga pemeringkat Moody's telah memperingatkan hal ini dapat merusak kelayakan kredit AS.
Dalam pemungutan suara yang menunjukkan hasil 232 berbanding 198, DPR AS menolak rancangan undang-undnag yang akan memperpanjang pendanaan pemerintah selama 30 hari dan mencegah penutupan pemerintahan. RUU itu akan memotong pengeluaran dan memberlakukan pembatasan imigrasi dan keamanan perbatasan, yang merupakan prioritas Partai Republik yang memiliki peluang kecil untuk lolos di Senat yang mayoritas penduduknya berasal dari Partai Demokrat.
Sementara itu, Senat telah mengajukan rancangan undang-undang sementara bipartisan untuk mendanai pemerintah hingga 17 November, meskipun tidak jelas kapan mereka akan melakukan pemungutan suara.
“Ini belum berakhir, saya punya ide lain,” kata Ketua DPR dari Partai Republik Kevin McCarthy kepada wartawan menyusul kekalahan RUU yang didukungnya seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (30/9/2023).
Namun dia menolak untuk mengatakan apa ide-ide tersebut.
Jika Kongres AS tidak meloloskan paket pengeluaran yang dapat ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Joe Biden sebelum pukul 12:01 pada hari Minggu waktu setempat, Taman nasional AS akan ditutup, Komisi Sekuritas dan Bursa akan menangguhkan sebagian besar aktivitas peraturannya, dan gaji hingga 4 juta pekerja federal akan terganggu.
Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan bahwa penutupan pemerintahan akan "merusak" kemajuan ekonomi AS dengan menghentikan program-program untuk usaha kecil dan anak-anak, serta dapat menunda perbaikan infrastruktur besar-besaran.
Sementara itu, Presiden AS Joe Biden memperingatkan bahwa penutupan pemerintahan bisa berdampak besar pada angkatan bersenjata.
"Kami tidak bisa bermain politik sementara pasukan kami melakukan pelanggaran. Ini benar-benar melalaikan tugas," kata Biden pada upacara pensiun jenderal senior AS Mark Milley.
McCarthy berharap ketentuan perbatasan dalam undang-undang anggaran belanja Partai Republik akan memenangkan setidaknya sembilan kelompok garis keras yang sejauh ini menentang upaya untuk mencegah penutupan pemerintahan.
Partai Demokrat telah memperingatkan bahwa RUU Partai Republik akan memangkas tunjangan bagi perempuan dan anak-anak miskin serta sumber daya untuk memerangi kebakaran hutan.
Pada akhirnya, 21 anggota Partai Republik garis keras memihak Demokrat untuk menggagalkan tindakan tersebut.
“Beberapa rekan saya tidak bisa melihat bahwa mengamankan perbatasan dan memotong pengeluaran adalah cara yang tepat. Dan menurut saya itu penting,” kata anggota Partai Republik Byron Donalds, anggota Kaukus Kebebasan DPR garis keras yang memilih RUU.
McCarthy meraih kemenangan kecil pada Kamis malam ketika Partai Republik berhasil meloloskan tiga dari empat rancangan undang-undang yang akan mendanai empat lembaga federal untuk tahun fiskal penuh yang dimulai pada 1 Oktober. RUU itu tidak memiliki peluang untuk lolos dari Senat yang dikuasai Partai Demokrat dan tidak akan menghindari penutupan pemerintahan karena mereka tidak mendanai seluruh pemerintahan bahkan jika undang-undang tersebut menjadi undang-undang.
Mereka yang menentang mengatakan Kongres harus fokus pada anggaran belanja dibandingkan perpanjangan sementara, bahkan jika hal itu berujung pada penutupan pemerintahan.
“Apa yang berhasil adalah menyingsingkan lengan baju kita dan menerapkan RUU ini dan memindahkannya,” kata politisi Partai Republik Matt Gaetz dalam podcast setelah memberikan suara menentang RUU sementara.
Gaetz dan segelintir tokoh garis keras Partai Republik lainnya mengancam akan memecat McCarthy dari jabatan kepemimpinannya jika ia mengandalkan suara Partai Demokrat untuk mencegah penutupan pemerintahan.
“Kita berada di tengah-tengah perang saudara Partai Republik yang telah berlangsung selama berbulan-bulan, dan kini mengancam akan terjadi penutupan pemerintahan yang dahsyat,” kata petinggi Partai Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries, kepada wartawan.
Banyak anggota DPR dari Partai Republik juga menyatakan rasa frustrasinya terhadap rekan-rekan garis keras mereka.
McCarthy dan Biden pada bulan Juni menyetujui kesepakatan yang akan menetapkan pengeluaran lembaga sebesar USD1,59 triliun pada tahun fiskal 2024, namun kelompok garis keras seperti Gaetz mengatakan angka tersebut seharusnya lebih rendah USD120 miliar. Anggota parlemen tidak mempertimbangkan pemotongan program bantuan populer seperti Jaminan Sosial dan Medicare yang menghabiskan porsi lebih besar dari anggaran pemerintah sebesar USD6,4 triliun.
Mantan Presiden Donald Trump, yang kemungkinan menjadi lawan Biden pada pemilu tahun 2024, mengkritik Senat Partai Republik karena bekerja sama dengan Demokrat dalam perjanjian pendanaan.
Penutupan ini akan menjadi yang keempat dalam satu dekade dan hanya empat bulan setelah kebuntuan serupa menyebabkan pemerintah federal mengalami gagal bayar (default) atas utangnya sebesar USD31 triliun. Risiko yang berulang kali terjadi telah meningkatkan kekhawatiran di Wall Street, di mana lembaga pemeringkat Moody's telah memperingatkan hal ini dapat merusak kelayakan kredit AS.
Baca Juga
(ian)
tulis komentar anda