Pakar: Jika Arab Saudi Bersenjata Nuklir, Efeknya Domino Termasuk pada Iran dan Israel
Jum'at, 29 September 2023 - 09:04 WIB
Ambisi Arab Saudi untuk memiliki senjata nuklir dinilai akan memicu efek domino yang buruk bagi kawasan Timur Tengah. Foto/REUTERS
DOHA - Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman telah memperingatkan bahwa jika Iran ingin memperoleh senjata nuklir, kerajaannya harus mendapatkannya juga.
Hal itu mendorong Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov untuk menunjukkan bahwa Teheran telah berulang kali mengatakan pihaknya tidak memiliki rencana tersebut.
Lavrov menambahkan, “Tidak seorang pun menginginkan lebih banyak negara nuklir muncul di dunia.”
"Jika Arab Saudi menjadi negara yang bersenjata nuklir, hal itu akan memicu reaksi berantai yang berdampak buruk bagi wilayah tersebut," kata Profesor Mehran Kamrava, pakar pemerintahan di Universitas Georgetown Qatar, kepada Sputnik, yang dilansir Jumat (29/9/2023).
“Ini akan menimbulkan dampak yang besar. Tentu saja Iran akan menggunakan nuklir. Dan, tentu saja, Israel...Saya pikir ini akan mempunyai efek domino. Dan efek domino itu hanya menjadi pertanda buruk bagi kawasan ini, semakin besarnya ketidakstabilan, dan tingkat perlombaan senjata yang berbeda,” lanjut Profesor Kamrava.
Pangeran Mohammed bin Salman dalam wawancara dengan Fox News pada 20 September lalu blakblakan tentang ambisi kerajaan memiliki senjata nuklir jika rivalnya memilikinya lebih dulu.
“Jika mereka mendapatkannya, kami harus mendapatkannya,” katanya.
Namun, komentar Pangeran Mohammed bin Salman itu diikuti dengan kekhawatirannya tentang negara mana pun yang mendapatkan senjata nuklir yang dia sebut sebagai "langkah buruk".
"Putra mahkota mengatakan secara terbuka dan gamblang bahwa Arab Saudi akan membutuhkan senjata nuklir jika Iran memilikinya karena alasan keamanan dan untuk menyeimbangkan kekuatan di Timur Tengah," kata Dr Matthew Crosston, profesor keamanan nasional dan direktur transformasi akademik di Bowie State University.
“Bagi saya, hal ini sepenuhnya realistis dan rasional dari sudut pandang kebijakan luar negeri Arab Saudi. Memiliki nuklir Iran di Timur Tengah yang tidak diimbangi dan diseimbangkan oleh nuklir Arab Saudi sama sekali tidak masuk akal bagi Saudi, dan merupakan tindakan yang sangat tidak bertanggung jawab di pihak pemerintah Saudi. Apakah ini opsi yang 'paling disukai'? Tentu saja tidak. Dia pada dasarnya mengatakan hal yang sama dalam pidato yang sama. Namun Arab Saudi akan selalu melindungi dirinya dari saingan utama mereka," papar Crosston.
Iran telah menghabiskan waktu puluhan tahun untuk mengembangkan energi nuklir untuk tujuan damai guna menjamin kemandirian energi jangka panjangnya.
Namun, AS dan sekutunya telah menjatuhkan sanksi terhadap Republik Islam Iran atas program nuklirnya, mengeklaim bahwa Teheran diam-diam ingin membuat bom nuklir—namun hal ini dibantah oleh Teheran.
Israel juga telah lama mengeklaim, tetapi tidak pernah membuktikan, bahwa program nuklir damai Iran mempunyai tujuan militer. Teheran telah meyakinkan bahwa senjata pemusnah massal bertentangan dengan ajaran Islam.
Pernyataan Putra Mahkota Mohammed bin Salman diikuti oleh Arab Saudi yang mengumumkan bahwa mereka berkomitmen untuk melanjutkan programnya untuk membangun industri tenaga nuklir sipil, sambil memungkinkan pengawasan yang lebih besar bagi para inspektur Badan Energi Atom Internasional (IAEA).
“Kerajaan baru-baru ini mengambil keputusan untuk membatalkan Protokol Kuantitas Kecil dan beralih ke penerapan Perjanjian Perlindungan Komprehensif (CSA) dengan cakupan penuh,” kata Menteri Energi Arab Saudi Pangeran Abdulaziz bin Salman al-Saud dalam konferensi tahunan IAEA di Wina pada Senin lalu.
Saat ini, Arab Saudi memiliki reaktor riset daya rendah (LPRR) berkapasitas 30 kWt yang sedang dibangun di King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST) di Riyadh oleh INVAP Argentina.
Proyek ini resmi diluncurkan pada November 2018, dan belum dioperasikan. Protokol Kuantitas Kecil (SQP) IAEA mengecualikan negara-negara yang memiliki sedikit atau tanpa bahan nuklir dari banyak persyaratan inspeksi dan transparansi. Namun, peralihan ke CSA berarti negara Teluk Arab ini akan dapat mengakses pasokan bahan fisil dan, selanjutnya, meluncurkan reaktor pertamanya.
Selain itu, perdebatan seputar kemungkinan Arab Saudi memperoleh senjata nuklir muncul ketika Riyadh dan Tel Aviv bersiap untuk mencapai kesepakatan yang akan menormalisasi hubungan antara kedua negara.
Sebuah outlet media AS melaporkan pada awal bulan ini, mengutip Menteri Urusan Strategis Israel Ron Dermer yang dikenal sebagai “orang kepercayaan utama” Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, bahwa kesepakatan normalisasi akan tercapai dalam waktu dekat.
Hal itu mendorong Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov untuk menunjukkan bahwa Teheran telah berulang kali mengatakan pihaknya tidak memiliki rencana tersebut.
Lavrov menambahkan, “Tidak seorang pun menginginkan lebih banyak negara nuklir muncul di dunia.”
"Jika Arab Saudi menjadi negara yang bersenjata nuklir, hal itu akan memicu reaksi berantai yang berdampak buruk bagi wilayah tersebut," kata Profesor Mehran Kamrava, pakar pemerintahan di Universitas Georgetown Qatar, kepada Sputnik, yang dilansir Jumat (29/9/2023).
“Ini akan menimbulkan dampak yang besar. Tentu saja Iran akan menggunakan nuklir. Dan, tentu saja, Israel...Saya pikir ini akan mempunyai efek domino. Dan efek domino itu hanya menjadi pertanda buruk bagi kawasan ini, semakin besarnya ketidakstabilan, dan tingkat perlombaan senjata yang berbeda,” lanjut Profesor Kamrava.
Pangeran Mohammed bin Salman dalam wawancara dengan Fox News pada 20 September lalu blakblakan tentang ambisi kerajaan memiliki senjata nuklir jika rivalnya memilikinya lebih dulu.
“Jika mereka mendapatkannya, kami harus mendapatkannya,” katanya.
Namun, komentar Pangeran Mohammed bin Salman itu diikuti dengan kekhawatirannya tentang negara mana pun yang mendapatkan senjata nuklir yang dia sebut sebagai "langkah buruk".
"Putra mahkota mengatakan secara terbuka dan gamblang bahwa Arab Saudi akan membutuhkan senjata nuklir jika Iran memilikinya karena alasan keamanan dan untuk menyeimbangkan kekuatan di Timur Tengah," kata Dr Matthew Crosston, profesor keamanan nasional dan direktur transformasi akademik di Bowie State University.
“Bagi saya, hal ini sepenuhnya realistis dan rasional dari sudut pandang kebijakan luar negeri Arab Saudi. Memiliki nuklir Iran di Timur Tengah yang tidak diimbangi dan diseimbangkan oleh nuklir Arab Saudi sama sekali tidak masuk akal bagi Saudi, dan merupakan tindakan yang sangat tidak bertanggung jawab di pihak pemerintah Saudi. Apakah ini opsi yang 'paling disukai'? Tentu saja tidak. Dia pada dasarnya mengatakan hal yang sama dalam pidato yang sama. Namun Arab Saudi akan selalu melindungi dirinya dari saingan utama mereka," papar Crosston.
Iran telah menghabiskan waktu puluhan tahun untuk mengembangkan energi nuklir untuk tujuan damai guna menjamin kemandirian energi jangka panjangnya.
Namun, AS dan sekutunya telah menjatuhkan sanksi terhadap Republik Islam Iran atas program nuklirnya, mengeklaim bahwa Teheran diam-diam ingin membuat bom nuklir—namun hal ini dibantah oleh Teheran.
Israel juga telah lama mengeklaim, tetapi tidak pernah membuktikan, bahwa program nuklir damai Iran mempunyai tujuan militer. Teheran telah meyakinkan bahwa senjata pemusnah massal bertentangan dengan ajaran Islam.
Pernyataan Putra Mahkota Mohammed bin Salman diikuti oleh Arab Saudi yang mengumumkan bahwa mereka berkomitmen untuk melanjutkan programnya untuk membangun industri tenaga nuklir sipil, sambil memungkinkan pengawasan yang lebih besar bagi para inspektur Badan Energi Atom Internasional (IAEA).
“Kerajaan baru-baru ini mengambil keputusan untuk membatalkan Protokol Kuantitas Kecil dan beralih ke penerapan Perjanjian Perlindungan Komprehensif (CSA) dengan cakupan penuh,” kata Menteri Energi Arab Saudi Pangeran Abdulaziz bin Salman al-Saud dalam konferensi tahunan IAEA di Wina pada Senin lalu.
Saat ini, Arab Saudi memiliki reaktor riset daya rendah (LPRR) berkapasitas 30 kWt yang sedang dibangun di King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST) di Riyadh oleh INVAP Argentina.
Proyek ini resmi diluncurkan pada November 2018, dan belum dioperasikan. Protokol Kuantitas Kecil (SQP) IAEA mengecualikan negara-negara yang memiliki sedikit atau tanpa bahan nuklir dari banyak persyaratan inspeksi dan transparansi. Namun, peralihan ke CSA berarti negara Teluk Arab ini akan dapat mengakses pasokan bahan fisil dan, selanjutnya, meluncurkan reaktor pertamanya.
Selain itu, perdebatan seputar kemungkinan Arab Saudi memperoleh senjata nuklir muncul ketika Riyadh dan Tel Aviv bersiap untuk mencapai kesepakatan yang akan menormalisasi hubungan antara kedua negara.
Sebuah outlet media AS melaporkan pada awal bulan ini, mengutip Menteri Urusan Strategis Israel Ron Dermer yang dikenal sebagai “orang kepercayaan utama” Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, bahwa kesepakatan normalisasi akan tercapai dalam waktu dekat.
(mas)
tulis komentar anda