Inefisiensi dan Buruknya Birokrasi Perparah Dampak Banjir di China
Jum'at, 01 September 2023 - 10:52 WIB
Pemerintahan Xi Jinping mengeluarkan bantuan keuangan sebesar RMB520 juta ke daerah yang terkena dampak banjir termasuk Beijing, Tianjin, Hebei.
Di saat media berita nasional China terus memuji langkah-langkah bantuan banjir yang dilakukan pemerintahan Xi Jinping, sebagian masyarakat menyuarakan pendapat mereka yang kuat terhadap penanganan yang tidak memadai di media sosial.
Para korban juga melakukan protes di depan kantor-kantor pemerintah, meneriakkan beragam slogan seperti "Kembalikan rumah kami!"
Sebagian masyarakat China meragukan bantuan yang telah disalurkan sampai ke para korban. Mereka yakin bantuan tersebut cenderung disalahgunakan atau disedot oleh pejabat pemerintah, seperti yang terjadi pada banjir Henan tahun 2021.
Audit pemerintah mengungkap adanya penyelewengan dana, yang tidak diketahui oleh para pejabat terkait. "Berita memalukan seperti itu terjadi saat ini, di saat banjir terjadi" kata salah satu pengguna Weibo.
Di masa lalu, sebagian masyarakat China kerap membahas masalah korupsi dana bantuan banjir via media sosial, meski pihak berwenang terus meningkatkan sensor internet. Oleh karena itu, banyak warga meyakini penyaluran dana untuk banjir terbaru ini akan mengalami nasib serupa. "Mari bersama-sama untuk tidak mendonasikan uang (untuk dana bantuan banjir)," tulis pengguna Weibo lainnya.
Warga terdampak banjir terbaru marah setelah Ni Yuefeng, salah satu pemimpin Partai Komunis China (PKC), menyerukan kepada orang-orang yang tinggal di pinggiran Beijing untuk sukarela menjadi “parit” demi melindungi wilayah ibu kota.
Area terdampak banjir di luar ibu kota diminta secara sukarela “menahan” debit air agar tidak membanjiri Beijing. Seorang warga Hebei mengecam pemerintahan Xi Jinping dengan mengatakan, "Demi melindungi Beijing, tidak ada yang peduli jika kami di Hebei kebanjiran."
Di saat media berita nasional China terus memuji langkah-langkah bantuan banjir yang dilakukan pemerintahan Xi Jinping, sebagian masyarakat menyuarakan pendapat mereka yang kuat terhadap penanganan yang tidak memadai di media sosial.
Para korban juga melakukan protes di depan kantor-kantor pemerintah, meneriakkan beragam slogan seperti "Kembalikan rumah kami!"
Transparansi Dana Bantuan
Sebagian masyarakat China meragukan bantuan yang telah disalurkan sampai ke para korban. Mereka yakin bantuan tersebut cenderung disalahgunakan atau disedot oleh pejabat pemerintah, seperti yang terjadi pada banjir Henan tahun 2021.
Audit pemerintah mengungkap adanya penyelewengan dana, yang tidak diketahui oleh para pejabat terkait. "Berita memalukan seperti itu terjadi saat ini, di saat banjir terjadi" kata salah satu pengguna Weibo.
Di masa lalu, sebagian masyarakat China kerap membahas masalah korupsi dana bantuan banjir via media sosial, meski pihak berwenang terus meningkatkan sensor internet. Oleh karena itu, banyak warga meyakini penyaluran dana untuk banjir terbaru ini akan mengalami nasib serupa. "Mari bersama-sama untuk tidak mendonasikan uang (untuk dana bantuan banjir)," tulis pengguna Weibo lainnya.
Warga terdampak banjir terbaru marah setelah Ni Yuefeng, salah satu pemimpin Partai Komunis China (PKC), menyerukan kepada orang-orang yang tinggal di pinggiran Beijing untuk sukarela menjadi “parit” demi melindungi wilayah ibu kota.
Area terdampak banjir di luar ibu kota diminta secara sukarela “menahan” debit air agar tidak membanjiri Beijing. Seorang warga Hebei mengecam pemerintahan Xi Jinping dengan mengatakan, "Demi melindungi Beijing, tidak ada yang peduli jika kami di Hebei kebanjiran."
tulis komentar anda