13 Negara yang Bersikeras Membuat Regulasi AI, Mayoritas Mengantisipasi untuk Mengatasi Dampak Buruk
Jum'at, 25 Agustus 2023 - 05:30 WIB
Status: Menyusun Peraturan
Anggota parlemen Uni Eropa pada bulan Juni menyetujui perubahan rancangan undang-undang AI di blok tersebut. Para anggota parlemen sekarang harus membicarakan rinciannya dengan negara-negara UE sebelum rancangan peraturan tersebut menjadi undang-undang.
Masalah terbesarnya diperkirakan adalah pengenalan wajah dan pengawasan biometrik di mana beberapa anggota parlemen menginginkan larangan total sementara negara-negara UE menginginkan pengecualian untuk tujuan keamanan nasional, pertahanan, dan militer.
Foto/Reuters
Status: Menyelidiki kemungkinan pelanggaran
Pengawas privasi Prancis, CNIL, mengatakan pada bulan April bahwa pihaknya sedang menyelidiki beberapa keluhan tentang ChatGPT setelah chatbot tersebut dilarang sementara di Italia karena dugaan pelanggaran aturan privasi.
Majelis Nasional Prancis pada bulan Maret menyetujui penggunaan pengawasan video AI selama Olimpiade Paris 2024, mengabaikan peringatan dari kelompok hak-hak sipil.
Baca Juga: 10 Negara yang Paling Sering Dilanda Badai, Nomor 2 dan 6 Tetangga Indonesia
Pertemuan para pemimpin Kelompok Tujuh (G7) di Hiroshima, Jepang, pada bulan Mei mengakui perlunya tata kelola AI dan teknologi imersif serta setuju agar para menteri membahas teknologi tersebut sebagai "proses AI Hiroshima" dan melaporkan hasilnya pada akhir tahun 2023.
Negara-negara G7 harus mengadopsi peraturan “berbasis risiko” mengenai AI, kata para menteri digital G7 setelah pertemuan pada bulan April.
AI perlu diatur, namun badan pengatur harus mencari cara untuk melakukannya dengan benar sebelum segera melakukan pelarangan yang “benar-benar tidak akan berlaku”. Itu diungkapkan kepala perlindungan data Irlandia pada bulan April.
“Israel telah mengerjakan peraturan AI selama sekitar 18 bulan terakhir untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara inovasi dan pelestarian hak asasi manusia dan perlindungan sipil,” kata Ziv Katzir, direktur perencanaan AI nasional di Otoritas Inovasi Israel, mengatakan pada bulan Juni .
Israel menerbitkan rancangan kebijakan AI setebal 115 halaman pada bulan Oktober dan mengumpulkan masukan masyarakat sebelum keputusan akhir.
Anggota parlemen Uni Eropa pada bulan Juni menyetujui perubahan rancangan undang-undang AI di blok tersebut. Para anggota parlemen sekarang harus membicarakan rinciannya dengan negara-negara UE sebelum rancangan peraturan tersebut menjadi undang-undang.
Masalah terbesarnya diperkirakan adalah pengenalan wajah dan pengawasan biometrik di mana beberapa anggota parlemen menginginkan larangan total sementara negara-negara UE menginginkan pengecualian untuk tujuan keamanan nasional, pertahanan, dan militer.
5. Prancis
Foto/Reuters
Status: Menyelidiki kemungkinan pelanggaran
Pengawas privasi Prancis, CNIL, mengatakan pada bulan April bahwa pihaknya sedang menyelidiki beberapa keluhan tentang ChatGPT setelah chatbot tersebut dilarang sementara di Italia karena dugaan pelanggaran aturan privasi.
Majelis Nasional Prancis pada bulan Maret menyetujui penggunaan pengawasan video AI selama Olimpiade Paris 2024, mengabaikan peringatan dari kelompok hak-hak sipil.
Baca Juga: 10 Negara yang Paling Sering Dilanda Badai, Nomor 2 dan 6 Tetangga Indonesia
6. G7
Status: Mencari masukan mengenai peraturanPertemuan para pemimpin Kelompok Tujuh (G7) di Hiroshima, Jepang, pada bulan Mei mengakui perlunya tata kelola AI dan teknologi imersif serta setuju agar para menteri membahas teknologi tersebut sebagai "proses AI Hiroshima" dan melaporkan hasilnya pada akhir tahun 2023.
Negara-negara G7 harus mengadopsi peraturan “berbasis risiko” mengenai AI, kata para menteri digital G7 setelah pertemuan pada bulan April.
7. Irlandia
Status: Mencari masukan mengenai peraturanAI perlu diatur, namun badan pengatur harus mencari cara untuk melakukannya dengan benar sebelum segera melakukan pelarangan yang “benar-benar tidak akan berlaku”. Itu diungkapkan kepala perlindungan data Irlandia pada bulan April.
8. Israel
Status: Mencari masukan mengenai peraturan“Israel telah mengerjakan peraturan AI selama sekitar 18 bulan terakhir untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara inovasi dan pelestarian hak asasi manusia dan perlindungan sipil,” kata Ziv Katzir, direktur perencanaan AI nasional di Otoritas Inovasi Israel, mengatakan pada bulan Juni .
Israel menerbitkan rancangan kebijakan AI setebal 115 halaman pada bulan Oktober dan mengumpulkan masukan masyarakat sebelum keputusan akhir.
9. Italia
Lihat Juga :