Hubungan 'Panas-Dingin' Sejak Lama, Inggris-Skotlandia Pecah

Selain faktor Covid-19, kekecewaan Skotlandia sudah tampak ketika Inggris keluar dari Uni Eropa. Kebanyakan warga Skotlandia berpandangan pemerintahan konservatif di Inggris terlalu arogan dan patronase. Padahal rakyat Skotlandia tidak mendukung dan memilih mereka. Johnson pun sebagai politikus yang sangat tidak disukai di Skotlandia. (Baca juga: Dibantu Pemerintah, Pengusaha Besar Kini Bisa Tersenyum Lebar)

Faktor lain menjadi permasalahan munculnya gerakan kemerdekaan adalah performa ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Skotlandia selalu setengah dari rata-rata Inggris. Tingkat pengangguran juga sangat tinggi. Itu diperparah dengan pandemi virus corona yang mengalami krisis ekonomi.

Jajak pendapat terbaru juga menyebutkan kubu nasionalis kini diperkirakan akan memenangkan pemilu parlemen Skotlandia pada tahun depan. Jika hal itu terjadi, mereka akan memiliki hak politik dan moral untuk menggelar referendum. Mereka juga percaya diri akan merebut wilayah-wilayah yang selama ini dikuasai kubu pro-Inggris. Hanya saja, untuk menggelar referendum secara legal, Skotlandia harus mendapatkan izin dari parlemen Inggris yang itu dirasa sangat sulit.

“Untuk pertama kalinya kaum nasionalis yakin akan memenangkan kemerdekaan (jika referendum digelar),” kata John Curtice, profesor politik di Universitas Strathclyde dilansir Reuters. Krisis menyebabkan warga Skotlandia justru lebih percaya pada pemerintahan lokalnya dibandingkan dengan pemerintah pusat.

“Virus corona telah menempatkan pemerintahan Skotlandia berada di garda depan dan pusat kehidupan rakyat,” katanya. Dukungan pada Inggris pun melemah. (Lihat videonya: Akibat Hubungan Arus Pendek Listrik, Gudang Penyimpanan Beras Terbakar)

Pengamat politik prokemerdekaan Skotlandia, Mark Diffley mengungkapkan, jajak pendapat itu menunjukkan hal signifikan kekecewaan rakyat Skotlandia. (Andika H Mustaqim)