5 Tantangan Pemilu Parlemen di Pakistan, Salah Satunya Militer Tetap Berkuasa di Belakang Layar

ISLAMABAD - Pemerintah sementara Pakistan di bawah Perdana Menteri (PM) sementara Anwaar-ul-Haq Kakar akan mengawasi pemilihan umum setelah pembubaran majelis rendah parlemen.

Pemilu untuk diadakan dalam waktu 90 hari, pada bulan November, tetapi ketidakpastian membayangi tanggal tersebut karena negara tersebut bergulat dengan krisis konstitusional, politik dan ekonomi.

Kakar dan kabinetnya akan menjalankan pemerintahan sampai pemilihan nasional diadakan dan pemenangnya dapat mengamankan mayoritas parlemen dan memilih perdana menteri baru.

Berikut adalah 5 tantangan pemilu Pakistan dengan berbagai situasi dan bagaimana beberapa bulan ke depan diperkirakan akan terjadi.

1. Pemilu Bisa Ditunda

Foto/Reuters



Pemerintah sementara Kakar harus mengadakan pemilu dalam waktu 90 hari. Namun, setelah pemerintahan yang keluar menyetujui sensus baru di hari-hari terakhirnya, batas pemilihan baru harus dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum.

Pelaksanaan menggambar batas-batas baru untuk ratusan daerah pemilihan federal dan provinsi di negara berpenduduk 241 juta orang mungkin memakan waktu enam bulan atau lebih.

Komisi Pemilihan harus mengumumkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan latihan, yang mungkin juga melibatkan litigasi oleh para kandidat atas formasi baru dari daerah pemilihan, dan, berdasarkan itu, memberikan tanggal pemilihan.

2. Tugas Pemerintahan Sementara Dipertanyakan