Intervensi Kerajaan Bayangi Pertarungan Perebutan Kursi Perdana Menteri Thailand

BANGKOK - Peran monarki di Thailand menjadi inti dari kebuntuan yang membayangi yang dapat membawa ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara itu ke dalam krisis, dengan para reformis sekali lagi berlomba-lomba untuk melepaskan cengkeraman kekuasaan militer royalis. pembentukan.

Terlepas dari kemenangan yang menakjubkan dengan sekutunya dalam pemilihan 14 Mei atas partai-partai pro-militer, partai Move Forward berhaluan progresif yang dipimpin oleh Pita Limjaroenrat menghadapi jalan yang tidak pasti menuju pemerintahan.

Alasan utamanya adalah bahwa bagian dari platform politik Move Forward adalah proposal yang pernah terpikirkan untuk mengubah undang-undang "lese majeste" Thailand, Pasal 112 KUHP yang menghukum penghinaan terhadap monarki hingga 15 tahun penjara.





Di negara di mana penghormatan terhadap raja selama beberapa dekade telah dipromosikan sebagai pusat identitas nasional, gagasannya sangat radikal sehingga partai minoritas dan banyak anggota Senat yang ditunjuk telah bersumpah untuk menghalangi Pita menjadi perdana menteri.

"Amandemen yang diusulkan itu tidak menghormati dan menghina monarki," kata Senator Seri Suwanpanon kepada Reuters.

Militer selama beberapa dekade menjalankan tugasnya untuk mempertahankan monarki untuk membenarkan intervensi dalam politik, dan menggunakan hukum lese majeste untuk membungkam perbedaan pendapat.

Di parlemen, potret raksasa Raja Maha Vajiralongkorn digantung di atas ruangan tempat anggota akan memilih perdana menteri pada Kamis.

Tetapi pertempuran tentang siapa yang mendapatkan pekerjaan dapat menyebabkan kebuntuan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan berkat suara dari 250 kursi Senat, yang ditunjuk oleh junta, yang dapat menghalangi aliansi progresif pemenang pemilu untuk mengamankan pilihannya dalam pemungutan suara gabungan dari kedua majelis.



Sistem itu ditetapkan dalam konstitusi yang dirancang setelah kudeta tahun 2014 yang dipimpin oleh panglima militer saat itu Prayuth Chan-ocha, perdana menteri yang partainya kalah telak dalam pemilihan Mei.

Banyak hal bergantung pada apakah sekutu utama Move Forward, pemenang tempat kedua Pheu Thai, bertahan atau mencari mitra koalisi lain jika tawaran Pita terlihat gagal.

Raja Vajiralongkorn, 70, yang tidak memiliki peran dalam memilih pemerintahan, tetap diam tentang masalah lese majeste sejak pemilihan. Istana Kerajaan tidak menanggapi permintaan komentar.

Amandemen yang diusulkan Move Forward mencerminkan perubahan budaya yang dalam beberapa tahun melanda Thailand, di mana raja selama beberapa dekade dianggap hampir setengah dewa.

Di permukaan, banyak yang tetap sama. Potret raja digantung di jalan-jalan kota dan gedung-gedung. Royal News setiap malam menyiarkan perbuatan baik keluarga kerajaan.

Tetapi perubahan halus terlihat jelas. Di bioskop, banyak yang tidak lagi mendukung lagu kerajaan sebelum setiap film. Meme satir muncul di media sosial sebelum pemerintah memerintahkan mereka dihapus.

Namun, perubahan terbesar adalah politik. Pada pemilu terakhir tahun 2019, tidak ada partai yang berani mengusulkan perubahan undang-undang lese majeste.

Tapi Move Forward tidak hanya berani, ia memenangkan kursi terbanyak di bulan Mei meskipun amandemennya hanya satu bagian dari platform progresif.

Pergeseran tersebut muncul dengan demonstrasi yang dipimpin mahasiswa pada tahun 2020 yang dimulai sebagai protes terhadap kekuasaan militer tetapi berkembang menjadi kritik terhadap apa yang oleh para pengunjuk rasa disebut sebagai hubungan kekuatan istana militer, dan akhirnya menjadi kritik terhadap raja.

Politisi tidak memimpin protes tetapi Move Forward menyerukan reformasi hukum lese majeste ketika para aktivis mulai dituntut di bawahnya.

Sekitar 250 dari 1.900 tuntutan yang terkait dengan protes tahun 2020 berada di bawah Pasal 112, menurut kelompok Pengacara Hak Asasi Manusia Thailand.

Penuntutan begitu banyak orang di bawah hukum mendorong masalah ini ke dalam wacana arus utama.

“Kita sekarang dapat melihat kesalahan nyata dalam politik adalah peran monarki dalam tatanan politik Thailand,” kata Thitinan Pongsudhirak, seorang analis politik di Universitas Chulalongkorn Bangkok.

Dengan banyak senator diperkirakan akan memberikan suara menentang Pita untuk perdana menteri, aliansi 312 kursi Move Forward dari delapan partai di Dewan Perwakilan Rendah 500 kursi mungkin tidak cukup untuk mengamankannya sebagai perdana menteri.

Untuk mendapatkan 376 suara yang dia butuhkan, Move Forward dan mitra utama Pheu Thai perlu meyakinkan 64 anggota parlemen dari Senat, atau dari partai lain di majelis rendah.

Jika Pita gagal, skenario lain akan ikut bermain.

Pheu Thai, yang memiliki 141 kursi dari 151 kursi Move Forward, dapat mencalonkan calon perdana menterinya dengan aliansi delapan partai utuh.

Setia kepada mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra yang mengasingkan diri yang digulingkan dalam kudeta tahun 2006, Pheu Thai lebih berhati-hati dalam menyampaikan pesannya di lese majeste, jadi salah satu kandidat perdana menterinya bisa meraih suara yang cukup.

Kemungkinan lain adalah Pheu Thai mencari mitra lain di majelis rendah untuk koalisi tanpa Maju. Pheu Thai, bagaimanapun, bersumpah untuk tetap dengan Move Forward.

Titipol Phakdeewanich, dekan fakultas ilmu politik di Universitas Ubon Ratchathani, mengatakan menggunakan undang-undang untuk menghancurkan perbedaan pendapat telah menjadi bumerang.

"Dengan menggunakan Pasal 112 secara berlebihan, kaum konservatif menyeret institusi kerajaan lebih dalam ke politik," katanya.

Move Forward mengatakan mengubah undang-undang akan mencegah penyalahgunaan dan menguntungkan monarki. Ia ingin hukuman dikurangi menjadi paling banyak satu tahun penjara, dan hanya Biro Rumah Tangga Kerajaan yang dapat mengajukan pengaduan, bukan siapa pun.

"Beberapa senator salah paham ... menuduh Move Forward ingin menggulingkan monarki," kata anggota komite eksekutif partai Amarat Chokepamitkul kepada Reuters.

"Kami ingin mengubahnya untuk menjaga hubungan baik antara monarki dan rakyat."