Menteri India Ledek Obama soal Seruan Lindungi Umat Islam: AS Mengebom 6 Negara Muslim!
Selasa, 27 Juni 2023 - 12:37 WIB
“Saya menemukan upaya yang disengaja untuk merusak suasana di negara ini karena mereka pikir mereka tidak dapat menang melawan kebijakan pembangunan Perdana Menteri Narendra Modi,” imbuh dia, seperti dikutip NDTV, Senin (26/6/2023).
Menteri itu tidak merinci enam negara mayoritas Muslim yang dibombardir pemerintahan Obama. Namun, perlu diketahui bahwa pemerintah Obama memang pernahmengebomIrak, Afghanistan, Pakistan, Somalia, Yaman, Libya, dan Suriah.
Modi, pada konferensi pers dengan Biden pekan lalu, membantah adanya diskriminasi terhadap minoritas di bawah pemerintahannya.
“Kami telah membuktikan bahwa demokrasi dapat mewujudkannya. Ketika saya mengatakan menyampaikan, terlepas dari kasta, kepercayaan, agama, jenis kelamin—sama sekali tidak ada ruang untuk diskriminasi [dalam pemerintahan saya],” kata Modi kepada wartawan di Gedung Putih.
“Demokrasi adalah semangat kami,” imbuh Modi. “Demokrasi mengalir di nadi kami. Kami menjalani demokrasi, dan nenek moyang kami benar-benar telah mengungkapkan konsep ini dengan kata-kata.”
Pemimpin berusia 72 tahun itu dituduh memimpin Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa dengan mengesahkan undang-undang anti-Muslim dan menerapkan kebijakan anti-Muslim.
Itu termasuk undang-undang tentang kewarganegaraan dan berakhirnya status khusus Kashmir yang dikelola India, satu-satunya wilayah mayoritas Muslim di India, pada 2019.
Kantor hak asasi manusia (HAM) PBB menggambarkan undang-undang kewarganegaraan sebagai "diskriminatif secara mendasar" karena mengecualikan migran Muslim.
Para kritikus juga menganggap undang-undang anti-konversi di India menentang hak kebebasan berkeyakinan yang dilindungi secara konstitusional.
Menteri itu tidak merinci enam negara mayoritas Muslim yang dibombardir pemerintahan Obama. Namun, perlu diketahui bahwa pemerintah Obama memang pernahmengebomIrak, Afghanistan, Pakistan, Somalia, Yaman, Libya, dan Suriah.
Modi, pada konferensi pers dengan Biden pekan lalu, membantah adanya diskriminasi terhadap minoritas di bawah pemerintahannya.
“Kami telah membuktikan bahwa demokrasi dapat mewujudkannya. Ketika saya mengatakan menyampaikan, terlepas dari kasta, kepercayaan, agama, jenis kelamin—sama sekali tidak ada ruang untuk diskriminasi [dalam pemerintahan saya],” kata Modi kepada wartawan di Gedung Putih.
“Demokrasi adalah semangat kami,” imbuh Modi. “Demokrasi mengalir di nadi kami. Kami menjalani demokrasi, dan nenek moyang kami benar-benar telah mengungkapkan konsep ini dengan kata-kata.”
Pemimpin berusia 72 tahun itu dituduh memimpin Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa dengan mengesahkan undang-undang anti-Muslim dan menerapkan kebijakan anti-Muslim.
Itu termasuk undang-undang tentang kewarganegaraan dan berakhirnya status khusus Kashmir yang dikelola India, satu-satunya wilayah mayoritas Muslim di India, pada 2019.
Kantor hak asasi manusia (HAM) PBB menggambarkan undang-undang kewarganegaraan sebagai "diskriminatif secara mendasar" karena mengecualikan migran Muslim.
Para kritikus juga menganggap undang-undang anti-konversi di India menentang hak kebebasan berkeyakinan yang dilindungi secara konstitusional.
(mas)
tulis komentar anda