Menteri India Ledek Obama soal Seruan Lindungi Umat Islam: AS Mengebom 6 Negara Muslim!
Selasa, 27 Juni 2023 - 12:37 WIB
Mantan Presiden AS Barack Obama diledek seorang menteri India setelah menyerukan New Delhi lindungi umat Islam karena AS di era Obama justru mengebom 6 negara Muslim. Foto/REUTERS
NEW DELHI - Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman meledek mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama yang menyerukan New Delhi berbuat lebih banyak untuk melindungi umat Islam.
Menurut menteri tersebut, Amerika di era pemerintah Obama-lah yang justru mengebom enam negara Muslim. Dia menggambarkan komentar Obama sebagai kemunafikan.
Seruan Obama untuk pemerintah Perdana Menteri India Narendra Modi disampaikan dalam sebuah wawancara dengan CNN pekan laluketika Modi berkunjung ke Amerika dan melakukan pertemuan dengan Presiden AS Joe Biden.
Obama mengatakan masalah perlindungan minoritas Muslim di India yang mayoritas Hindu akan layak diangkat dalam pertemuan Modi dengan Biden.
Baca Juga: Berjuluk Presiden Perdamaian, tapi Obama Mengebom 7 Negara
"Tanpa perlindungan seperti itu ada kemungkinan kuat bahwa India pada titik tertentu mulai terpecah," katanya.
Menteri Nirmala Sitharaman mengatakan dia terkejut bahwa Obama membuat pernyataan seperti itu ketika Modi mengunjungi AS untuk memperdalam hubungan kedua negara.
"Saya terkejut. Ketika PM Modi di AS—dan atas kunjungannya, maksud saya berbicara tentang India—mantan Presiden AS berbicara tentang Muslim India," kata menteri perempuan tersebut.
"Dan saya mengatakan ini dengan menahan diri karena melibatkan negara lain. Kami ingin berteman dengan AS tetapi di sana juga kami mendapat komentar tentang kebebasan beragama di India. Seorang mantan Presiden—yang di bawah pemerintahannya enam negara mayoritas Muslim dibom dengan lebih dari 26.000 bom—bagaimana orang akan mempercayai tuduhannya?" paparnya.
“Saya menemukan upaya yang disengaja untuk merusak suasana di negara ini karena mereka pikir mereka tidak dapat menang melawan kebijakan pembangunan Perdana Menteri Narendra Modi,” imbuh dia, seperti dikutip NDTV, Senin (26/6/2023).
Menteri itu tidak merinci enam negara mayoritas Muslim yang dibombardir pemerintahan Obama. Namun, perlu diketahui bahwa pemerintah Obama memang pernahmengebomIrak, Afghanistan, Pakistan, Somalia, Yaman, Libya, dan Suriah.
Modi, pada konferensi pers dengan Biden pekan lalu, membantah adanya diskriminasi terhadap minoritas di bawah pemerintahannya.
“Kami telah membuktikan bahwa demokrasi dapat mewujudkannya. Ketika saya mengatakan menyampaikan, terlepas dari kasta, kepercayaan, agama, jenis kelamin—sama sekali tidak ada ruang untuk diskriminasi [dalam pemerintahan saya],” kata Modi kepada wartawan di Gedung Putih.
“Demokrasi adalah semangat kami,” imbuh Modi. “Demokrasi mengalir di nadi kami. Kami menjalani demokrasi, dan nenek moyang kami benar-benar telah mengungkapkan konsep ini dengan kata-kata.”
Pemimpin berusia 72 tahun itu dituduh memimpin Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa dengan mengesahkan undang-undang anti-Muslim dan menerapkan kebijakan anti-Muslim.
Itu termasuk undang-undang tentang kewarganegaraan dan berakhirnya status khusus Kashmir yang dikelola India, satu-satunya wilayah mayoritas Muslim di India, pada 2019.
Kantor hak asasi manusia (HAM) PBB menggambarkan undang-undang kewarganegaraan sebagai "diskriminatif secara mendasar" karena mengecualikan migran Muslim.
Para kritikus juga menganggap undang-undang anti-konversi di India menentang hak kebebasan berkeyakinan yang dilindungi secara konstitusional.
Menurut menteri tersebut, Amerika di era pemerintah Obama-lah yang justru mengebom enam negara Muslim. Dia menggambarkan komentar Obama sebagai kemunafikan.
Seruan Obama untuk pemerintah Perdana Menteri India Narendra Modi disampaikan dalam sebuah wawancara dengan CNN pekan laluketika Modi berkunjung ke Amerika dan melakukan pertemuan dengan Presiden AS Joe Biden.
Obama mengatakan masalah perlindungan minoritas Muslim di India yang mayoritas Hindu akan layak diangkat dalam pertemuan Modi dengan Biden.
Baca Juga: Berjuluk Presiden Perdamaian, tapi Obama Mengebom 7 Negara
"Tanpa perlindungan seperti itu ada kemungkinan kuat bahwa India pada titik tertentu mulai terpecah," katanya.
Menteri Nirmala Sitharaman mengatakan dia terkejut bahwa Obama membuat pernyataan seperti itu ketika Modi mengunjungi AS untuk memperdalam hubungan kedua negara.
"Saya terkejut. Ketika PM Modi di AS—dan atas kunjungannya, maksud saya berbicara tentang India—mantan Presiden AS berbicara tentang Muslim India," kata menteri perempuan tersebut.
"Dan saya mengatakan ini dengan menahan diri karena melibatkan negara lain. Kami ingin berteman dengan AS tetapi di sana juga kami mendapat komentar tentang kebebasan beragama di India. Seorang mantan Presiden—yang di bawah pemerintahannya enam negara mayoritas Muslim dibom dengan lebih dari 26.000 bom—bagaimana orang akan mempercayai tuduhannya?" paparnya.
“Saya menemukan upaya yang disengaja untuk merusak suasana di negara ini karena mereka pikir mereka tidak dapat menang melawan kebijakan pembangunan Perdana Menteri Narendra Modi,” imbuh dia, seperti dikutip NDTV, Senin (26/6/2023).
Menteri itu tidak merinci enam negara mayoritas Muslim yang dibombardir pemerintahan Obama. Namun, perlu diketahui bahwa pemerintah Obama memang pernahmengebomIrak, Afghanistan, Pakistan, Somalia, Yaman, Libya, dan Suriah.
Modi, pada konferensi pers dengan Biden pekan lalu, membantah adanya diskriminasi terhadap minoritas di bawah pemerintahannya.
“Kami telah membuktikan bahwa demokrasi dapat mewujudkannya. Ketika saya mengatakan menyampaikan, terlepas dari kasta, kepercayaan, agama, jenis kelamin—sama sekali tidak ada ruang untuk diskriminasi [dalam pemerintahan saya],” kata Modi kepada wartawan di Gedung Putih.
“Demokrasi adalah semangat kami,” imbuh Modi. “Demokrasi mengalir di nadi kami. Kami menjalani demokrasi, dan nenek moyang kami benar-benar telah mengungkapkan konsep ini dengan kata-kata.”
Pemimpin berusia 72 tahun itu dituduh memimpin Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa dengan mengesahkan undang-undang anti-Muslim dan menerapkan kebijakan anti-Muslim.
Itu termasuk undang-undang tentang kewarganegaraan dan berakhirnya status khusus Kashmir yang dikelola India, satu-satunya wilayah mayoritas Muslim di India, pada 2019.
Kantor hak asasi manusia (HAM) PBB menggambarkan undang-undang kewarganegaraan sebagai "diskriminatif secara mendasar" karena mengecualikan migran Muslim.
Para kritikus juga menganggap undang-undang anti-konversi di India menentang hak kebebasan berkeyakinan yang dilindungi secara konstitusional.
(mas)
tulis komentar anda