5 Kebijakan Kota Akashi di Jepang Tingkatkan Angka Kelahiran, Nomor 3 Memahami Budaya Orang Timur
Selasa, 27 Juni 2023 - 11:14 WIB
Baca Juga: PM Jepang Berupaya Keras Hentikan Penyusutan Populasi
Foto/Reuters
Dalam sebuah wawancara dengan NPR di Tokyo, Izumi mengatakan dia memutuskan untuk menjadi politikus pada usia 10 tahun. "Saya dilahirkan dalam keluarga yang tidak terlalu kaya, dan adik laki-laki saya cacat," katanya, "dan saya selalu ingin menjadikan Akashi kota yang baik bagi yang rentan."
Sebagai walikota, Izumi menggandakan pengeluaran penitipan anak Akashi. "Saya tidak percaya bahwa pertumbuhan populasi adalah tujuannya," jelasnya. "Itu hanya hasil membuat kota menjadi tempat yang mudah untuk ditinggali."
Izumi menjelaskan bahwa alih-alih menaikkan pajak, dia membayar anggaran penitipan anak dengan memotong pengeluaran untuk pekerjaan umum. Meski demikian, dia mengakui hal itu menyinggung beberapa birokrat dan pengusaha.
Baca Juga: Wow! Jepang Tawarkan Rp119 Juta per Anak Bagi Keluarga yang Pindah dari Tokyo
Foto/Reuters
Masahiro Yamada, profesor sosiologi, mengatakan bahwa rencana Pemerintah Jepang memiliki kelemahan yang sama dengan pendahulunya. "Pemerintah Jepang telah membiarkan masalah ini berlangsung selama 30 tahun, menyebabkan angka kelahiran dan depopulasi yang rendah," katanya. "Mereka tidak memahami karakter khusus budaya Jepang dan Asia Timur."
Yamada memeriksa sejumlah faktor budaya: ketidaksetaraan gender yang parah, menempatkan sebagian besar beban pengasuhan anak pada perempuan; ekspektasi wanita untuk menikah dengan pria kaya; anak-anak "tunggal parasit", yang tinggal bersama orang tuanya dan menunda atau menghindari pernikahan; dan orang tua begitu terbiasa dengan kemewahan sehingga, jika anak-anak mereka tidak dapat menikmati standar hidup yang sama atau lebih tinggi, mereka memilih untuk tidak memilikinya sejak awal.
Kesenjangan gender di Jepang tampaknya semakin parah. Forum Ekonomi Dunia menunjukkan Jepang merosot sembilan peringkat tahun ini, ke peringkat 125 dari 146 negara, berdasarkan kesetaraan gender. Itu kinerja terburuk Jepang, menempatkannya di tempat terakhir di Asia Timur.
Budaya tempat kerja di Jepang juga menimbulkan biaya dan risiko yang terkait dengan memiliki anak. “Sementara pekerja berhak atas cuti melahirkan atau paternitas, mereka yang benar-benar mengambilnya sering dianggap tidak pengertian, karena menambah beban kerja rekan mereka,” kata pemimpin kelompok sipil Tae Amano.
2. Memperbanyak Tempat Penitipan Anak
Foto/Reuters
Dalam sebuah wawancara dengan NPR di Tokyo, Izumi mengatakan dia memutuskan untuk menjadi politikus pada usia 10 tahun. "Saya dilahirkan dalam keluarga yang tidak terlalu kaya, dan adik laki-laki saya cacat," katanya, "dan saya selalu ingin menjadikan Akashi kota yang baik bagi yang rentan."
Sebagai walikota, Izumi menggandakan pengeluaran penitipan anak Akashi. "Saya tidak percaya bahwa pertumbuhan populasi adalah tujuannya," jelasnya. "Itu hanya hasil membuat kota menjadi tempat yang mudah untuk ditinggali."
Izumi menjelaskan bahwa alih-alih menaikkan pajak, dia membayar anggaran penitipan anak dengan memotong pengeluaran untuk pekerjaan umum. Meski demikian, dia mengakui hal itu menyinggung beberapa birokrat dan pengusaha.
Baca Juga: Wow! Jepang Tawarkan Rp119 Juta per Anak Bagi Keluarga yang Pindah dari Tokyo
3. Mamahami Budaya Timur
Foto/Reuters
Masahiro Yamada, profesor sosiologi, mengatakan bahwa rencana Pemerintah Jepang memiliki kelemahan yang sama dengan pendahulunya. "Pemerintah Jepang telah membiarkan masalah ini berlangsung selama 30 tahun, menyebabkan angka kelahiran dan depopulasi yang rendah," katanya. "Mereka tidak memahami karakter khusus budaya Jepang dan Asia Timur."
Yamada memeriksa sejumlah faktor budaya: ketidaksetaraan gender yang parah, menempatkan sebagian besar beban pengasuhan anak pada perempuan; ekspektasi wanita untuk menikah dengan pria kaya; anak-anak "tunggal parasit", yang tinggal bersama orang tuanya dan menunda atau menghindari pernikahan; dan orang tua begitu terbiasa dengan kemewahan sehingga, jika anak-anak mereka tidak dapat menikmati standar hidup yang sama atau lebih tinggi, mereka memilih untuk tidak memilikinya sejak awal.
Kesenjangan gender di Jepang tampaknya semakin parah. Forum Ekonomi Dunia menunjukkan Jepang merosot sembilan peringkat tahun ini, ke peringkat 125 dari 146 negara, berdasarkan kesetaraan gender. Itu kinerja terburuk Jepang, menempatkannya di tempat terakhir di Asia Timur.
Budaya tempat kerja di Jepang juga menimbulkan biaya dan risiko yang terkait dengan memiliki anak. “Sementara pekerja berhak atas cuti melahirkan atau paternitas, mereka yang benar-benar mengambilnya sering dianggap tidak pengertian, karena menambah beban kerja rekan mereka,” kata pemimpin kelompok sipil Tae Amano.
4. Perlu Skala Prioritas
Lihat Juga :