Kembali Gabung UNESCO, AS Tantang China di Pertempuran Budaya
Senin, 12 Juni 2023 - 21:30 WIB
Logo UNESCO terlihat bersama bendera negara-negara anggota di kantor pusat mereka di Paris, Prancis. Foto/REUTERS/Philippe Wojazer
WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) berencana bergabung kembali dengan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO).
Departemen Luar Negeri AS mengkonfirmasi langkah tersebut pada Minggu (11/6/2023). Bertahun-tahun setelah keluar dari badan tersebut, para pejabat AS sekarang melihatnya sebagai platform penting dalam persaingan multi-ranah Washington dengan China.
Departemen Luar Negeri (Deplu) AS mengirim surat ke badan yang berbasis di Paris pada 8 Juni, menguraikan keinginannya kembali ke organisasi tersebut setelah absen selama lima tahun.
“Kami memahami bahwa kepemimpinan UNESCO akan menyampaikan proposal kami kepada anggota dalam beberapa hari mendatang,” papar Deplu AS mengkonfirmasi kepada AP.
Washington memotong pendanaannya untuk UNESCO di era Presiden Barack Obama saat itu setelah Palestina menjadi anggota penuh organisasi tersebut pada 2011.
Washington secara resmi meninggalkan UNESCO di era pemerintahan Presiden AS Donald Trump pada 2017, diikuti oleh Israel, dengan alasan dugaan "bias pro-Palestina" dalam lembaga itu.
“China saat ini adalah satu-satunya penyumbang terbesar bagi UNESCO,” papar Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mencatat pada Maret.
Diplomat itu mendesak Kongres menyisihkan sekitar USD150 juta untuk potensi kembali ke lembaga itu, karena AS berhutang banyak dalam pembayaran yang terlewatkan.
“Mereka sedang mengerjakan aturan, norma, dan standar untuk kecerdasan buatan. Kami ingin berada di sana,” ungkap Blinken.
“Langkah ini akan membantu mengatasi kesenjangan kritis dalam perangkat dan kapasitas kepemimpinan global kami, dan juga akan membantu kami mengatasi biaya peluang utama yang ditimbulkan oleh ketidakhadiran kami dalam persaingan global kami dengan China,” ungkap Wakil Menteri Luar Negeri untuk Manajemen AS John Bass pada saat itu.
“Jika kita benar-benar serius tentang persaingan era digital dengan China… kita tidak dapat lagi absen dari salah satu forum utama di mana standar seputar pendidikan untuk sains dan teknologi ditetapkan,” ujar dia.
Dia beralasan, ketidakhadiran AS melemahkan kemampuan Washington “untuk menjadi seefektif dalam mempromosikan visi kita tentang dunia yang bebas.”
Pada tahun 2021, tiga tahun setelah pemogokan yang sama dramatisnya atas dugaan bias anti-Israel, AS bergabung kembali dengan Dewan Hak Asasi Manusia PBB.
AS juga khawatir akan pengaruh China yang semakin besar terhadap badan global tersebut saat Washington meninggalkannya.
Departemen Luar Negeri AS mengkonfirmasi langkah tersebut pada Minggu (11/6/2023). Bertahun-tahun setelah keluar dari badan tersebut, para pejabat AS sekarang melihatnya sebagai platform penting dalam persaingan multi-ranah Washington dengan China.
Departemen Luar Negeri (Deplu) AS mengirim surat ke badan yang berbasis di Paris pada 8 Juni, menguraikan keinginannya kembali ke organisasi tersebut setelah absen selama lima tahun.
“Kami memahami bahwa kepemimpinan UNESCO akan menyampaikan proposal kami kepada anggota dalam beberapa hari mendatang,” papar Deplu AS mengkonfirmasi kepada AP.
Washington memotong pendanaannya untuk UNESCO di era Presiden Barack Obama saat itu setelah Palestina menjadi anggota penuh organisasi tersebut pada 2011.
Washington secara resmi meninggalkan UNESCO di era pemerintahan Presiden AS Donald Trump pada 2017, diikuti oleh Israel, dengan alasan dugaan "bias pro-Palestina" dalam lembaga itu.
“China saat ini adalah satu-satunya penyumbang terbesar bagi UNESCO,” papar Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mencatat pada Maret.
Diplomat itu mendesak Kongres menyisihkan sekitar USD150 juta untuk potensi kembali ke lembaga itu, karena AS berhutang banyak dalam pembayaran yang terlewatkan.
“Mereka sedang mengerjakan aturan, norma, dan standar untuk kecerdasan buatan. Kami ingin berada di sana,” ungkap Blinken.
“Langkah ini akan membantu mengatasi kesenjangan kritis dalam perangkat dan kapasitas kepemimpinan global kami, dan juga akan membantu kami mengatasi biaya peluang utama yang ditimbulkan oleh ketidakhadiran kami dalam persaingan global kami dengan China,” ungkap Wakil Menteri Luar Negeri untuk Manajemen AS John Bass pada saat itu.
“Jika kita benar-benar serius tentang persaingan era digital dengan China… kita tidak dapat lagi absen dari salah satu forum utama di mana standar seputar pendidikan untuk sains dan teknologi ditetapkan,” ujar dia.
Dia beralasan, ketidakhadiran AS melemahkan kemampuan Washington “untuk menjadi seefektif dalam mempromosikan visi kita tentang dunia yang bebas.”
Pada tahun 2021, tiga tahun setelah pemogokan yang sama dramatisnya atas dugaan bias anti-Israel, AS bergabung kembali dengan Dewan Hak Asasi Manusia PBB.
AS juga khawatir akan pengaruh China yang semakin besar terhadap badan global tersebut saat Washington meninggalkannya.
(sya)
tulis komentar anda