Benarkah KKB Papua Sedot Bantuan Pemerintah Indonesia untuk Beli Senjata?

Juru bicara Pemerintah Kabupaten Nduga, Otomi Djiwage, mengatakan: "Dana Desa tidak didukung pengawasan yang benar dan pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengawasinya."

“Jadi wajar jika penggunaan Dana Desa agak longgar dan siapa saja bisa melakukan apa saja dengan itu," ujarnya.

Dia tidak mengomentari klaim bantuan Dana Desa yang digunakan oleh KKB Papua. Sebab, lanjut dia, itu hanya dugaan.

Tidak jelas berapa dari miliaran bantuan Dana Desa yang dialokasikan untuk wilayah Papua pada tahun 2023 diselewengkan untuk senjata.

Namun Faizal Ramadhani, kepala gugus tugas Operasi Perdamaian Cartenz yang mengawasi keamanan di Papua, mengatakan kepada Reuters sekitar 40 persen kasus senjata ilegal yang dia selidiki melibatkan dana dari program Dana Desa.

Dia menolak untuk memberikan rincian lebih lanjut.

Juru bicara Polri dan TNI menolak berkomentar untuk laporan ini.

Kementerian Keuangan, yang mengawasi distribusi bantuan Dana Desa, mengatakan ada mekanisme pemantauan untuk memastikan dana digunakan sebagaimana mestinya, tetapi menolak mengomentari klaim bahwa KKB Papua telah menyalahgunakan uang bantuan pemerintah.

Pada tahun 2021, LSM Indonesia Corruption Watch mengidentifikasi 154 kasus dugaan korupsi terkait dana tersebut, tertinggi dari pengeluaran sektor pemerintah mana pun.

Sebby Sambom, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), sayap bersenjata dari Organisasi Papua Merdeka (OPM), membantah pemberontak menggunakan bantuan Dana Desa. Namun dia mengatakan kelompok itu sebagian secara tidak sengaja didanai oleh uang negara.