Menlu Ajak BRICS Perjuangkan Hak Pembangunan Setiap Negara
Sabtu, 03 Juni 2023 - 09:18 WIB
Menlu Retno Marsudi ajak BRICS perjuangkan hak pembangunan setiap negara saat memberikan pernyataan secara virtual pada pertemuan BRICS dan negara mitra. Foto/Kemlu
JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menyampaikan pernyataan secara virtual pada pertemuan para Menlu negara-negara BRICS (Brasil, Rusia, India, RRC, Afrika Selatan) dengan negara-negara mitra di Cape Town, Afrika Selatan, Jumat (2/6/2023).
Dalam pernyataannya, Menlu mengajak negara-negara BRICS untuk memperjuangkan hak pembangunan setiap negara dan memperkuat multilateralisme.
Menlu menyampaikan bahwa saat ini dunia semakin terbelah ke dalam blok-blok yang saling berlawanan. Tatanan dunia yang berdasarkan peraturan kehilangan makna karena setiap negara mengejar kepentingan pribadi masing-masing.
Kerja sama internasional gagal mengatasi tantangan-tantangan global, dan kepercayaan terhadap efektivitas multilateralisme makin surut.
“Jika tren ini terus berlanjut, negara berkembang yang akan paling dirugikan. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki tatanan global yang tidak sehat ini. Dan BRICS berpotensi menjadi kekukatan yang positif untuk itu,” kata Retno dalam keterangan tertulis Sabtu (3/6/2023).
Dia menyampaikan dua hal yang perlu didorong oleh BRICS. Pertama, memperjuangkan hak pembangunan setiap negara.
“Kita semua ingin memberikan kesejahteraan bagi rakyat dan menjadi negara maju. Tapi kita tidak dapat melakukannya jika hak atas pembangunan terus dilanggar,” ujarnya.
Sejarah mencatat negara berkembang banyak mengalami ketidakadilan ekonomi. Negara-negara Global South berhak untuk menjadi bagian dari rantai pasok global dan bebas dari diskriminasi perdagangan dan perangkap utang.
Isu ini juga telah diangkat oleh Presiden Jokowi dalam pertemuan KTT G7 Outreach di Hiroshima beberapa waktu lalu.
“Saya harap BRICS dapat ikut mendukung upaya ini dan tidak menjadi bagian dari ketidakadilan ekonomi,” kata Retno.
Kedua, memperkuat multilateralisme. Agar dapat berfungsi dengan baik, multilateralisme harus infklusif dan sesuai denga tujuan. Untuk itu, tata kelola global perlu diperkuat dan direformasi.
“Reformasi tersebut harus mempertimbangkan suara dan kepentingan negara-negara berkembang. BRICS dapat menjadi katalis untuk reformasi ini,” kata Retno.
Dia mengapresiasi inisiatif BRICS membentuk Bank Pembangunan Baru yang menghadirkan perspektif segar dalam sistem keuangan global yang sudah kadaluwarsa.
Sebagai penutup, Retno menegaskan multilateralisme hanya dapat berkembang jika semua pihak menghormati hukum internasional secara konsisten tanpa standar ganda sebagai fondasi tatanan global.
“Mari bekerja bersama untuk membangun masa depan dunia yang lebih cerah,” pungkasnya.
Pertemuan ini dihadiri oleh anggota BRICS dan 14 negara undangan, yakni Arab Saudi, Argentina, Bangladesh, Burundi, Komoro, Gabon, Guinea-Bissau, Iran, Kazahstan, Kuba, Mesir, Rep. Demokratik Kongo, Uni Emirat Arab, dan Uruguay. Tahun ini Indonesia telah diundang pada sejumlah pertemuan BRICS di bawah keketuaan Afrika Selatan.
Lihat Juga: Nasib Gembong Narkoba Mary Jane: Nyaris Dieksekusi di Era Jokowi, Dilepaskan di Era Prabowo
Dalam pernyataannya, Menlu mengajak negara-negara BRICS untuk memperjuangkan hak pembangunan setiap negara dan memperkuat multilateralisme.
Menlu menyampaikan bahwa saat ini dunia semakin terbelah ke dalam blok-blok yang saling berlawanan. Tatanan dunia yang berdasarkan peraturan kehilangan makna karena setiap negara mengejar kepentingan pribadi masing-masing.
Kerja sama internasional gagal mengatasi tantangan-tantangan global, dan kepercayaan terhadap efektivitas multilateralisme makin surut.
“Jika tren ini terus berlanjut, negara berkembang yang akan paling dirugikan. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki tatanan global yang tidak sehat ini. Dan BRICS berpotensi menjadi kekukatan yang positif untuk itu,” kata Retno dalam keterangan tertulis Sabtu (3/6/2023).
Dia menyampaikan dua hal yang perlu didorong oleh BRICS. Pertama, memperjuangkan hak pembangunan setiap negara.
“Kita semua ingin memberikan kesejahteraan bagi rakyat dan menjadi negara maju. Tapi kita tidak dapat melakukannya jika hak atas pembangunan terus dilanggar,” ujarnya.
Sejarah mencatat negara berkembang banyak mengalami ketidakadilan ekonomi. Negara-negara Global South berhak untuk menjadi bagian dari rantai pasok global dan bebas dari diskriminasi perdagangan dan perangkap utang.
Isu ini juga telah diangkat oleh Presiden Jokowi dalam pertemuan KTT G7 Outreach di Hiroshima beberapa waktu lalu.
“Saya harap BRICS dapat ikut mendukung upaya ini dan tidak menjadi bagian dari ketidakadilan ekonomi,” kata Retno.
Kedua, memperkuat multilateralisme. Agar dapat berfungsi dengan baik, multilateralisme harus infklusif dan sesuai denga tujuan. Untuk itu, tata kelola global perlu diperkuat dan direformasi.
Baca Juga
“Reformasi tersebut harus mempertimbangkan suara dan kepentingan negara-negara berkembang. BRICS dapat menjadi katalis untuk reformasi ini,” kata Retno.
Dia mengapresiasi inisiatif BRICS membentuk Bank Pembangunan Baru yang menghadirkan perspektif segar dalam sistem keuangan global yang sudah kadaluwarsa.
Sebagai penutup, Retno menegaskan multilateralisme hanya dapat berkembang jika semua pihak menghormati hukum internasional secara konsisten tanpa standar ganda sebagai fondasi tatanan global.
“Mari bekerja bersama untuk membangun masa depan dunia yang lebih cerah,” pungkasnya.
Pertemuan ini dihadiri oleh anggota BRICS dan 14 negara undangan, yakni Arab Saudi, Argentina, Bangladesh, Burundi, Komoro, Gabon, Guinea-Bissau, Iran, Kazahstan, Kuba, Mesir, Rep. Demokratik Kongo, Uni Emirat Arab, dan Uruguay. Tahun ini Indonesia telah diundang pada sejumlah pertemuan BRICS di bawah keketuaan Afrika Selatan.
Lihat Juga: Nasib Gembong Narkoba Mary Jane: Nyaris Dieksekusi di Era Jokowi, Dilepaskan di Era Prabowo
(ian)
tulis komentar anda