AS dan Negara Baltik Bantah Klaim Putin Setuju Dianeksasi Soviet
Kamis, 23 Juli 2020 - 23:18 WIB
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo. Foto/WBUR
VILNIUS - Amerika Serikat (AS) bergabung dengan Lithuania, Latvia dan Estonia dalam menentang apa yang disebut sebagai upaya Rusia untuk menulis ulang sejarah. Ini terkait dengan pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin yang mengatakan bahwa negara-negara Baltik telah menyetujui aneksasi mereka oleh Uni Soviet pada 1940.
"Kami menentang keras segala upaya Rusia untuk menulis ulang sejarah guna membenarkan pendudukan dan pencaplokan negara-negara Baltik pada tahun 1940 oleh Uni Soviet," tulis Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dalam pernyataan bersama dengan para menteri luar negeri dari tiga Baltik negara seperti disitir dari Reuters, Kamis (23/7/2020).(Baca: PM Johnson: Inggris Memilih Brexit Bukan Karena Tekanan Rusia )
Pernyataan itu menandai peringatan ke-80 deklarasi tahun 1940 oleh plt Menteri Luar Negeri AS Sumner Welles yang saat itu mengecam pengambilalihan Soviet atas ketiga negara tersebut.
Kementerian Luar Negeri Estonia mengatakan bahwa pihaknya telah memanggil duta besar Rusia untuk memprotes pernyataan yang berusaha menggambarkan pendudukan Estonia dan pencaplokannya ke Uni Soviet sebagai tindak yang sah.
"Rusia berusaha memberi kesan bahwa legitimasi dapat lahir dengan ancaman senjata, penindasan dengan kesepakatan bersama - ini sangat sinis," kata Menteri Luar Negeri Estonia Urmas Reinsalu dalam sebuah pernyataan.
Bulan lalu, Putin menyatakan bahwa memasukkan Lithuania, Latvia, dan Estonia ke dalam Uni Soviet dilaksanakan berdasarkan kontrak, dengan persetujuan dari otoritas terpilih.
"Ini sejalan dengan hukum internasional dan negara pada waktu itu," tambahnya dalam artikel untuk majalah The National Interest.(Baca: Putin: Amandemen Konstitusi Membuat Rusia Hindari Kesalahan Soviet )
Uni Eropa dan NATO menuduh Rusia melakukan kampanye disinformasi untuk mencoba menggoyahkan Barat dengan mengeksploitasi perpecahan di masyarakat. Namun Rusia membantah taktik semacam itu.
Komisi Eropa mengatakan pada bulan Januari bahwa mereka tidak akan mentolerir distorsi fakta-fakta bersejarah setelah Putin menyatakan Polandia berbagi tanggung jawab untuk memulai Perang Dunia Kedua karena berkomplot dalam rencana Jerman Nazi pada tahun 1938 untuk mengoyak Cekoslowakia.
Presiden Polandia Andrzej Duda menuduh Putin melakukan "kebohongan historis".
Pada tahun 1989, selama periode glasnost atau keterbukaan, di bawah pimpinan Soviet Mikhail Gorbachev, Moskow mengecam pakta rahasia Soviet-Nazi tahun 1939 untuk mengukir Polandia dan negara-negara Baltik yang memungkinkan Uni Soviet mencaplok wilayah tersebut.
Lithuania, Estonia, dan Latvia semuanya meraih kemerdekaan dari Uni Soviet saat negara itu runtuh dan sekarang adalah anggota Uni Eropa dan NATO.
"Kami menentang keras segala upaya Rusia untuk menulis ulang sejarah guna membenarkan pendudukan dan pencaplokan negara-negara Baltik pada tahun 1940 oleh Uni Soviet," tulis Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dalam pernyataan bersama dengan para menteri luar negeri dari tiga Baltik negara seperti disitir dari Reuters, Kamis (23/7/2020).(Baca: PM Johnson: Inggris Memilih Brexit Bukan Karena Tekanan Rusia )
Pernyataan itu menandai peringatan ke-80 deklarasi tahun 1940 oleh plt Menteri Luar Negeri AS Sumner Welles yang saat itu mengecam pengambilalihan Soviet atas ketiga negara tersebut.
Kementerian Luar Negeri Estonia mengatakan bahwa pihaknya telah memanggil duta besar Rusia untuk memprotes pernyataan yang berusaha menggambarkan pendudukan Estonia dan pencaplokannya ke Uni Soviet sebagai tindak yang sah.
"Rusia berusaha memberi kesan bahwa legitimasi dapat lahir dengan ancaman senjata, penindasan dengan kesepakatan bersama - ini sangat sinis," kata Menteri Luar Negeri Estonia Urmas Reinsalu dalam sebuah pernyataan.
Bulan lalu, Putin menyatakan bahwa memasukkan Lithuania, Latvia, dan Estonia ke dalam Uni Soviet dilaksanakan berdasarkan kontrak, dengan persetujuan dari otoritas terpilih.
"Ini sejalan dengan hukum internasional dan negara pada waktu itu," tambahnya dalam artikel untuk majalah The National Interest.(Baca: Putin: Amandemen Konstitusi Membuat Rusia Hindari Kesalahan Soviet )
Uni Eropa dan NATO menuduh Rusia melakukan kampanye disinformasi untuk mencoba menggoyahkan Barat dengan mengeksploitasi perpecahan di masyarakat. Namun Rusia membantah taktik semacam itu.
Komisi Eropa mengatakan pada bulan Januari bahwa mereka tidak akan mentolerir distorsi fakta-fakta bersejarah setelah Putin menyatakan Polandia berbagi tanggung jawab untuk memulai Perang Dunia Kedua karena berkomplot dalam rencana Jerman Nazi pada tahun 1938 untuk mengoyak Cekoslowakia.
Presiden Polandia Andrzej Duda menuduh Putin melakukan "kebohongan historis".
Pada tahun 1989, selama periode glasnost atau keterbukaan, di bawah pimpinan Soviet Mikhail Gorbachev, Moskow mengecam pakta rahasia Soviet-Nazi tahun 1939 untuk mengukir Polandia dan negara-negara Baltik yang memungkinkan Uni Soviet mencaplok wilayah tersebut.
Lithuania, Estonia, dan Latvia semuanya meraih kemerdekaan dari Uni Soviet saat negara itu runtuh dan sekarang adalah anggota Uni Eropa dan NATO.
(ber)
tulis komentar anda