Afrika Selatan Mungkin Pindah Tempat KTT BRICS ke China, Ini Alasannya
Kamis, 01 Juni 2023 - 09:50 WIB
“Karena kewajiban hukum kami, kami harus menangkap Presiden Putin, tetapi kami tidak dapat melakukan itu,” ujar mantan Presiden Afrika Selatan Thabo Mbeki dalam wawancara radio pekan lalu.
Dia menjelaskan KTT BRICS tidak mungkin terjadi di Afrika Selatan untuk alasan itu.
Menteri Hubungan Internasional dan Kerjasama Afrika Selatan Grace Naledi Mandisa Pandor mengatakan pada Selasa bahwa kekebalan diplomatik yang diberikan kepada semua peserta KTT tidak mengesampingkan surat perintah apa pun yang mungkin telah dikeluarkan oleh pengadilan internasional mana pun.
“Pretoria sedang mempertimbangkan mengesahkan undang-undang yang akan memberinya keleluasaan dalam menegakkan surat perintah penangkapan ICC,” papar Wakil Menteri Tata Kelola Koperasi dan Urusan Adat Obed Bapela kepada BBC pada Selasa.
Namun, seorang pejabat Departemen Kehakiman yang berbicara dengan Reuters secara anonim mengatakan tidak ada cukup waktu untuk mendapatkan undang-undang semacam itu melalui parlemen sebelum pertemuan puncak.
"Belum ada keputusan tegas," ujar Zane Dangor, direktur jenderal departemen hubungan internasional, kepada Reuters.
Dia mengatakan para menteri yang ditugaskan untuk masalah ini akan segera bertemu untuk mempertimbangkan laporan yang menetapkan semua opsi.
Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan pada Selasa bahwa Rusia akan mengambil bagian dalam KTT BRICS pada "tingkat yang tepat".
Dia menambahkan, Moskow mengharapkan negara-negara mitra seperti Afrika Selatan tidak dipandu oleh "keputusan ilegal" seperti surat perintah ICC.
Dia menjelaskan KTT BRICS tidak mungkin terjadi di Afrika Selatan untuk alasan itu.
Menteri Hubungan Internasional dan Kerjasama Afrika Selatan Grace Naledi Mandisa Pandor mengatakan pada Selasa bahwa kekebalan diplomatik yang diberikan kepada semua peserta KTT tidak mengesampingkan surat perintah apa pun yang mungkin telah dikeluarkan oleh pengadilan internasional mana pun.
“Pretoria sedang mempertimbangkan mengesahkan undang-undang yang akan memberinya keleluasaan dalam menegakkan surat perintah penangkapan ICC,” papar Wakil Menteri Tata Kelola Koperasi dan Urusan Adat Obed Bapela kepada BBC pada Selasa.
Namun, seorang pejabat Departemen Kehakiman yang berbicara dengan Reuters secara anonim mengatakan tidak ada cukup waktu untuk mendapatkan undang-undang semacam itu melalui parlemen sebelum pertemuan puncak.
"Belum ada keputusan tegas," ujar Zane Dangor, direktur jenderal departemen hubungan internasional, kepada Reuters.
Dia mengatakan para menteri yang ditugaskan untuk masalah ini akan segera bertemu untuk mempertimbangkan laporan yang menetapkan semua opsi.
Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan pada Selasa bahwa Rusia akan mengambil bagian dalam KTT BRICS pada "tingkat yang tepat".
Dia menambahkan, Moskow mengharapkan negara-negara mitra seperti Afrika Selatan tidak dipandu oleh "keputusan ilegal" seperti surat perintah ICC.
(sya)
Lihat Juga :
tulis komentar anda