Cegah Penyebaran Covid-19, Thailand Perpanjang Keadaan Darurat
Rabu, 22 Juli 2020 - 19:00 WIB
Thailand perpanjang keadaan darurat guna mencegah penyebaran Covid-19. Foto/The Striats Times
BANGKOK - Thailand akan memperpanjang keadaan daruratnya satu bulan lagi hingga akhir Agustus untuk menahan laju wabah Covid-19 ketika negara itu membuka pintunya bagi warga asing tertentu, termasuk pekerja migran dari negara-negara tetangga dalam upaya untuk menghidupkan kembali ekonominya yang terpukul pandemi.
Sementara negara kerajaan itu telah melaporkan nol transmisi lokal Covid-19 selama hampir dua bulan, Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional Thailand Jenderal Somsak Roongsita mengatakan situasi di seluruh dunia menimbulkan kekhawatiran karena jumlah kasus terus meningkat.(Baca: Enam Nelayan Terdampar di Thailand Akhirnya Tiba di Aceh )
Di pertemuan Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) yang diketuai oleh Perdana Menteri Prayuth Chan o-cha, ia mengatakan CCSA telah setuju untuk mengizinkan orang asing tertentu, termasuk pekerja migran dari negara-negara tetangga, terutama dari Kamboja, Myanmar, Laos dan Vietnam, di sektor infrastruktur dan industri makanan memasuki negara itu.
Selain itu, ia mengatakan wisatawan medis, warga asing yang berpartisipasi dalam konferensi internasional dan pameran dagang, kru produksi film asing dan pemegang kartu Thailand Elite (mereka yang memiliki visa tinggal jangka panjang dan visa tempat masuk ganda) termasuk di antara mereka yang diizinkan memasuki negara tersebut.
Namun, tidak disebutkan kapan mereka akan diizinkan memasuki negara itu.(Baca: Khawatir Gelombang Kedua Covid-19, Thailand Perketat Perbatasan )
"Keadaan darurat masih diperlukan untuk mengendalikan pandemi Covid-19 secara efektif di kerajaan saat Thailand membuka kembali pintunya bagi kelompok pelancong yang dipilih untuk membantu menghidupkan kembali perekonomian negara," ujarnya pada konferensi pers.
“Perpanjangan keadaan darurat hanya untuk mengekang pandemi Covid-19. Itu tidak ada hubungannya dengan demonstrasi politik,” imbuhnya seperti dikutip dari Bernama, Rabu (22/7/2020).
Sementara itu, juru bicara CCSA Thaweesilp Wissanuyothin mengatakan kelompok yang dipilih selain pekerja migran yang akan memasuki kerajaan termasuk diplomat dan pelancong bisnis yang harus menjalani karantina 14 hari di fasilitas negara.
Para pekerja migran diizinkan memasuki kerajaan di sektor infrastruktur dan industri makanan akan menjalani karantina di tempat kerja mereka untuk mengurangi biaya bagi majikan mereka.
Sementara negara kerajaan itu telah melaporkan nol transmisi lokal Covid-19 selama hampir dua bulan, Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional Thailand Jenderal Somsak Roongsita mengatakan situasi di seluruh dunia menimbulkan kekhawatiran karena jumlah kasus terus meningkat.(Baca: Enam Nelayan Terdampar di Thailand Akhirnya Tiba di Aceh )
Di pertemuan Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) yang diketuai oleh Perdana Menteri Prayuth Chan o-cha, ia mengatakan CCSA telah setuju untuk mengizinkan orang asing tertentu, termasuk pekerja migran dari negara-negara tetangga, terutama dari Kamboja, Myanmar, Laos dan Vietnam, di sektor infrastruktur dan industri makanan memasuki negara itu.
Selain itu, ia mengatakan wisatawan medis, warga asing yang berpartisipasi dalam konferensi internasional dan pameran dagang, kru produksi film asing dan pemegang kartu Thailand Elite (mereka yang memiliki visa tinggal jangka panjang dan visa tempat masuk ganda) termasuk di antara mereka yang diizinkan memasuki negara tersebut.
Namun, tidak disebutkan kapan mereka akan diizinkan memasuki negara itu.(Baca: Khawatir Gelombang Kedua Covid-19, Thailand Perketat Perbatasan )
"Keadaan darurat masih diperlukan untuk mengendalikan pandemi Covid-19 secara efektif di kerajaan saat Thailand membuka kembali pintunya bagi kelompok pelancong yang dipilih untuk membantu menghidupkan kembali perekonomian negara," ujarnya pada konferensi pers.
“Perpanjangan keadaan darurat hanya untuk mengekang pandemi Covid-19. Itu tidak ada hubungannya dengan demonstrasi politik,” imbuhnya seperti dikutip dari Bernama, Rabu (22/7/2020).
Sementara itu, juru bicara CCSA Thaweesilp Wissanuyothin mengatakan kelompok yang dipilih selain pekerja migran yang akan memasuki kerajaan termasuk diplomat dan pelancong bisnis yang harus menjalani karantina 14 hari di fasilitas negara.
Para pekerja migran diizinkan memasuki kerajaan di sektor infrastruktur dan industri makanan akan menjalani karantina di tempat kerja mereka untuk mengurangi biaya bagi majikan mereka.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda