Tony Blair Berulang Kali Diberitahu Menginvasi Irak Ilegal tapi Tetap Memerintahkannya

Ketika Blair mengumumkan aksi militer kepada Parlemen pada bulan November, dia menyatakan: "Saya tidak ragu bahwa kami memiliki otoritas hukum yang tepat, seperti yang terkandung dalam dokumen resolusi Dewan Keamanan [PBB] berturut-turut."

Para pejabat Inggris mengeklaim bahwa resolusi tahun 1990 yang mengizinkan anggota PBB untuk memaksa tentara Saddam Hussein keluar dari Kuwait memberi mereka izin untuk campur tangan lagi di Irak, sebuah argumen yang hanya didukung oleh AS, Jepang, dan Portugal.

Menurut dokumen tersebut, Blair melihat pengeboman Irak sebagai hal yang penting untuk mempertahankan hubungan dekatnya dengan Clinton.

Dalam pertemuan dengan para penasihat pada bulan November, dia mengatakan bahwa kegagalan untuk campur tangan akan menyebabkan "kerusakan ekstrem" pada hubungan AS-Inggris.

Pada hari yang sama, bahkan ketika pembantunya sendiri menyatakan bahwa intervensi itu ilegal, Blair mengatakan kepada Clinton: "AS dapat mengandalkan dukungan kami."

Lima tahun kemudian, Blair menemukan dirinya dalam situasi yang sama, ketika dia dengan salah mengeklaim bahwa Saddam Hussein menyimpan senjata pemusnah massal dan meminta resolusi Dewan Keamanan PBB sebelumnya untuk membenarkan penyerangan ke Irak.

Sekali lagi, Blair diperingatkan oleh jaksa agungnya bahwa tindakan militer akan melanggar hukum internasional, dan lagi-lagi dia terus maju.

Lebih dari satu dekade kemudian, penyelidikan publik menemukan bahwa kasus hukum untuk invasi itu "jauh dari memuaskan", sementara Sekretaris Jenderal PBB saat itu, Kofi Annan, sejak awal menyatakan bahwa perang itu ilegal.