ICC Bikin Afrika Selatan Dilema, Tangkap Vladimir Putin atau Tidak
Kamis, 13 April 2023 - 10:50 WIB
Afrika Selatan dan Rusia telah menjadi mitra dekat sejak Uni Soviet mendukung Kongres Nasional Afrika anti-apartheid, yang saat ini dipimpin oleh Ramaphosa. Di bawah kepemimpinannya, Afrika Selatan menolak mengutuk operasi militer Rusia di Ukraina atau menjatuhkan sanksi terhadap Moskow, sementara militer negara itu ikut serta dalam latihan bersama dengan pasukan Rusia dan China awal tahun ini.
Pretoria memiliki masalah sendiri dengan ICC, dan dihukum oleh pengadilan pada tahun 2017 karena gagal menangkap mantan Presiden Sudan Omar al-Bashir ketika dia mengunjungi negara itu pada tahun 2015 untuk pertemuan puncak para pemimpin Afrika.
Menyusul insiden tersebut, pejabat Afrika Selatan mengajukan permohonan untuk mundur dari ICC, sebuah keputusan yang kemudian dibatalkan setelah keputusan Pengadilan Tinggi menetapkan bahwa langkah tersebut tidak konstitusional.
Dalam mengeluarkan surat perintah tersebut, ICC menuduh Putin dan Komisaris Hak Anak Rusia Maria Lvova-Belova melakukan "deportasi tidak sah" terhadap anak-anak dari "wilayah pendudukan di Ukraina".
Tuduhan tersebut mengacu pada upaya Rusia untuk mengevakuasi warga sipil dari daerah konflik di wilayah Donbas.
Rusia—yang seperti AS, China, dan India, tidak mengakui otoritas ICC—telah menolak surat perintah tersebut dan menganggap batal demi hukum dari sudut pandang hukum.
Pretoria memiliki masalah sendiri dengan ICC, dan dihukum oleh pengadilan pada tahun 2017 karena gagal menangkap mantan Presiden Sudan Omar al-Bashir ketika dia mengunjungi negara itu pada tahun 2015 untuk pertemuan puncak para pemimpin Afrika.
Menyusul insiden tersebut, pejabat Afrika Selatan mengajukan permohonan untuk mundur dari ICC, sebuah keputusan yang kemudian dibatalkan setelah keputusan Pengadilan Tinggi menetapkan bahwa langkah tersebut tidak konstitusional.
Dalam mengeluarkan surat perintah tersebut, ICC menuduh Putin dan Komisaris Hak Anak Rusia Maria Lvova-Belova melakukan "deportasi tidak sah" terhadap anak-anak dari "wilayah pendudukan di Ukraina".
Tuduhan tersebut mengacu pada upaya Rusia untuk mengevakuasi warga sipil dari daerah konflik di wilayah Donbas.
Rusia—yang seperti AS, China, dan India, tidak mengakui otoritas ICC—telah menolak surat perintah tersebut dan menganggap batal demi hukum dari sudut pandang hukum.
(mas)
Lihat Juga :
tulis komentar anda