Para Diplomat Mogok Kerja, Sejumlah Kedutaan Besar Israel Tutup
Selasa, 28 Maret 2023 - 07:23 WIB
Kedutaan Besar Israel di Washington, AS. Foto/REUTERS
TEL AVIV - Beberapa Kedutaan Besar (Kedubes) dan Konsulat Israel ditutup pada Senin (27/3/2023), setelah diplomat dan staf bergabung dalam pemogokan umum.
Mereka mogok kerja sebagai protes atas rencana Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu merombak peradilan negara.
"Kedutaan Besar Israel akan ditutup hari ini sampai pemberitahuan lebih lanjut dan tidak ada layanan konsuler yang akan disediakan," tweet Elad Strohmayer, juru bicara Kedubes Israel di Washington, pada Senin pagi. Satu tweet dalam bahasa Ibrani di akun kedutaan mengkonfirmasi pengumumannya.
Strohmayer menjelaskan, “Histadrut, serikat pekerja terbesar Israel, menginstruksikan semua pegawai pemerintah untuk mogok, termasuk misi diplomatik Israel di seluruh dunia.”
Kedutaan Besar Israel di Prancis juga bergabung dalam pemogokan tersebut. Namun, kedubes di Inggris tidak membuat pengumuman di akunnya.
Adapun Duta Besar Israel untuk Inggris Tzipi Hotovely mentweet memuji kerja sama keamanan dan intelijen dengan London.
Pemogokan umum telah menutup bandara internasional Ben Gurion di Tel Aviv dan sebagian besar sistem perawatan kesehatan Israel.
Histadrut mengatakan tindakan yang tidak biasa itu dimaksudkan untuk "menghentikan kegilaan" dari reformasi peradilan yang diusulkan Netanyahu.
Rencana Netanyahu untuk mengekang kekuasaan Mahkamah Agung telah ditanggapi dengan kemarahan yang meluas.
Protes terhadap tindakan tersebut menarik lebih dari 600.000 orang ke jalan-jalan Tel Aviv pada Sabtu.
Asaf Zamir, konsul jenderal Israel di New York, mengundurkan diri sebagai bentuk protes. Menteri Pertahanan Yoav Gallant membuat pernyataan publik menentang reformasi peradilan itu pada Minggu, dan segera dipecat.
“Demi persatuan rakyat Israel, demi tanggung jawab, saya menyerukan kepada Anda untuk segera menghentikan legislasi,” desak Presiden Israel Isaac Herzog kepada pemerintah pada Minggu malam.
Reformasi peradilan adalah tuntutan utama dari salah satu mitra koalisi Netanyahu. Jika dia menarik proposal tersebut, pemerintah mungkin kehilangan mayoritas Knesset, memaksa pemilihan umum parlemen keenam dalam lima tahun.
Mereka mogok kerja sebagai protes atas rencana Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu merombak peradilan negara.
"Kedutaan Besar Israel akan ditutup hari ini sampai pemberitahuan lebih lanjut dan tidak ada layanan konsuler yang akan disediakan," tweet Elad Strohmayer, juru bicara Kedubes Israel di Washington, pada Senin pagi. Satu tweet dalam bahasa Ibrani di akun kedutaan mengkonfirmasi pengumumannya.
Strohmayer menjelaskan, “Histadrut, serikat pekerja terbesar Israel, menginstruksikan semua pegawai pemerintah untuk mogok, termasuk misi diplomatik Israel di seluruh dunia.”
Kedutaan Besar Israel di Prancis juga bergabung dalam pemogokan tersebut. Namun, kedubes di Inggris tidak membuat pengumuman di akunnya.
Adapun Duta Besar Israel untuk Inggris Tzipi Hotovely mentweet memuji kerja sama keamanan dan intelijen dengan London.
Pemogokan umum telah menutup bandara internasional Ben Gurion di Tel Aviv dan sebagian besar sistem perawatan kesehatan Israel.
Histadrut mengatakan tindakan yang tidak biasa itu dimaksudkan untuk "menghentikan kegilaan" dari reformasi peradilan yang diusulkan Netanyahu.
Rencana Netanyahu untuk mengekang kekuasaan Mahkamah Agung telah ditanggapi dengan kemarahan yang meluas.
Protes terhadap tindakan tersebut menarik lebih dari 600.000 orang ke jalan-jalan Tel Aviv pada Sabtu.
Asaf Zamir, konsul jenderal Israel di New York, mengundurkan diri sebagai bentuk protes. Menteri Pertahanan Yoav Gallant membuat pernyataan publik menentang reformasi peradilan itu pada Minggu, dan segera dipecat.
“Demi persatuan rakyat Israel, demi tanggung jawab, saya menyerukan kepada Anda untuk segera menghentikan legislasi,” desak Presiden Israel Isaac Herzog kepada pemerintah pada Minggu malam.
Reformasi peradilan adalah tuntutan utama dari salah satu mitra koalisi Netanyahu. Jika dia menarik proposal tersebut, pemerintah mungkin kehilangan mayoritas Knesset, memaksa pemilihan umum parlemen keenam dalam lima tahun.
(sya)
tulis komentar anda