Permusuhan Berlanjut, AS Batasi Visa Pekerja Huawei
Rabu, 15 Juli 2020 - 22:19 WIB
AS akan memberlakukan pembatasan visa bagi pekerja Huawei. Foto/Livemint
WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo mengatakan Washington akan memberlakukan pembatasan visa pada beberapa pekerja Huawei Technologies Corp.
Langkah yang diumumkan Pompeo ini adalah yang terbaru dalam upaya AS untuk melarang teknologi Huawei. AS menilai perusahaan teknologi China itu dapat digunakan oleh Beijing untuk memata-matai orang Amerika. Namun Huawei mengatakan beroperasi secara independen.
"AS terus melakukan pembicaraan dengan pemerintah di Beijing tetapi kita harus berurusan dengan China seperti apa adanya, bukan seperti yang kita harapkan," kata Pompeo kepada wartawan di Departemen Luar Negeri seperti dikutip dari Bloomberg, Rabu (15/7/2020).
Diplomat top AS itu mengatakan dia akan pergi ke Inggris dan Denmark minggu depan dalam perjalanan di mana ancaman dari China akan menjadi agenda utama.
Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump telah menandatangani undang-undang sanksi untuk China atas intervensinya di Hong Kong. Tindakan tersebut mengikuti hubungan AS-China yang menukik karena pandemi virus Corona, yang diduga ditutupi oleh pemerintah Komunis China, mencegah kesiapan global.
Bulan lalu, Trump menandatangani Undang-Undang Kebijakan Hak Asasi Manusia Uighur untuk menghukum pejabat China yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap minoritas Muslim Uighur yang sebagian besar Muslim di negara itu. (Baca: Trump Teken UU Sanksi China Terkait Pelanggaran HAM Muslim Uighur )
Langkah yang diumumkan Pompeo ini adalah yang terbaru dalam upaya AS untuk melarang teknologi Huawei. AS menilai perusahaan teknologi China itu dapat digunakan oleh Beijing untuk memata-matai orang Amerika. Namun Huawei mengatakan beroperasi secara independen.
"AS terus melakukan pembicaraan dengan pemerintah di Beijing tetapi kita harus berurusan dengan China seperti apa adanya, bukan seperti yang kita harapkan," kata Pompeo kepada wartawan di Departemen Luar Negeri seperti dikutip dari Bloomberg, Rabu (15/7/2020).
Diplomat top AS itu mengatakan dia akan pergi ke Inggris dan Denmark minggu depan dalam perjalanan di mana ancaman dari China akan menjadi agenda utama.
Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump telah menandatangani undang-undang sanksi untuk China atas intervensinya di Hong Kong. Tindakan tersebut mengikuti hubungan AS-China yang menukik karena pandemi virus Corona, yang diduga ditutupi oleh pemerintah Komunis China, mencegah kesiapan global.
Bulan lalu, Trump menandatangani Undang-Undang Kebijakan Hak Asasi Manusia Uighur untuk menghukum pejabat China yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap minoritas Muslim Uighur yang sebagian besar Muslim di negara itu. (Baca: Trump Teken UU Sanksi China Terkait Pelanggaran HAM Muslim Uighur )
(ber)
tulis komentar anda