China Tolak Tuntutan Pemilu, Hong Kong Rusuh
Senin, 01 September 2014 - 17:00 WIB
China Tolak Tuntutan Pemilu, Hong Kong Rusuh
A
A
A
HONG KONG - Demo rusuh pecah di Hong Kong, Senin (1/9/2014) setelah pemerintah China memutuskan untuk menolak tuntutan rakyat Hong Kong untuk Pemilu langsung tahun 2017 mendatang.
China menolak tuntutan hak demokrasi penuh di Hong Kong.Aparat keamanan menggunakan semprotan merica untuk membubarkan para demonstran yang didominasi aktivis pro-demokrasi.
Komisi Kongres Nasional Rakyat China (NPC) pada Minggu kemarin telah membuat keputusan yang memicu konfrontasi di Hong Kong. NPC menolak tuntutan hak demokrasi penuh di Hong Kong.
Tuntutan itu bertujuan agar rakyat Hong Kong berhak untuk memilih pemimpin mereka melalui Pemilu langsung pada tahun 2017 mendatang.
Penolakan tuntutan hak demokrasi penuh itu memicu demonstran pro-demokrasi turun ke jalan. Bentrokan terjadi setelah demonstran ingin memasuki gedung perwakilan China untuk meminta penjelasan pejabat terkait atas keputusan Beijing.
Para aktivis mengancam akan melumpuhkan aktivitas ekonomi Hong Kong, kecuali pemerintah China memenuhi tuntutan hak demokrasi penuh untuk rakyat Hong Kong.
Pejabat NPC tak mau ambil pusing dengan aksi demonstran. ”Menempati gedung merupakan kegiatan ilegal. Jika kita menyerah, maka akan memicu lebih banyak kegiatan ilegal,” kata Li Fei, Wakil Sekretaris Jenderal Komite Tetap NPC, yang terbang ke Hong Kong untuk menjelaskan keputusan Beijing.
Para aktivis pro-demokrasi yang ada di gedung perwakilan pemerintah China di Hong Kong mencela komentar Li. Mereka meneriakkan slogan-slogan dan mengganggu pidatonya.
Hong Kong telah dikembalikan Inggris ke pemerintah China pada tahun 1997 dengan otonomi luas. Namun, kontrol pemerintahan di Hong Kong tetap pada kendali pemerintah China.
China menolak tuntutan hak demokrasi penuh di Hong Kong.Aparat keamanan menggunakan semprotan merica untuk membubarkan para demonstran yang didominasi aktivis pro-demokrasi.
Komisi Kongres Nasional Rakyat China (NPC) pada Minggu kemarin telah membuat keputusan yang memicu konfrontasi di Hong Kong. NPC menolak tuntutan hak demokrasi penuh di Hong Kong.
Tuntutan itu bertujuan agar rakyat Hong Kong berhak untuk memilih pemimpin mereka melalui Pemilu langsung pada tahun 2017 mendatang.
Penolakan tuntutan hak demokrasi penuh itu memicu demonstran pro-demokrasi turun ke jalan. Bentrokan terjadi setelah demonstran ingin memasuki gedung perwakilan China untuk meminta penjelasan pejabat terkait atas keputusan Beijing.
Para aktivis mengancam akan melumpuhkan aktivitas ekonomi Hong Kong, kecuali pemerintah China memenuhi tuntutan hak demokrasi penuh untuk rakyat Hong Kong.
Pejabat NPC tak mau ambil pusing dengan aksi demonstran. ”Menempati gedung merupakan kegiatan ilegal. Jika kita menyerah, maka akan memicu lebih banyak kegiatan ilegal,” kata Li Fei, Wakil Sekretaris Jenderal Komite Tetap NPC, yang terbang ke Hong Kong untuk menjelaskan keputusan Beijing.
Para aktivis pro-demokrasi yang ada di gedung perwakilan pemerintah China di Hong Kong mencela komentar Li. Mereka meneriakkan slogan-slogan dan mengganggu pidatonya.
Hong Kong telah dikembalikan Inggris ke pemerintah China pada tahun 1997 dengan otonomi luas. Namun, kontrol pemerintahan di Hong Kong tetap pada kendali pemerintah China.
(mas)
