Pemerintah dan Pemberontak Filipina Bahas Upaya Damai
Kamis, 26 Juni 2014 - 15:27 WIB
Pemerintah dan Pemberontak Filipina Bahas Upaya Damai
A
A
A
MANILA - Presiden Filipina, Benigno Aquino mengadakan pertemuan mendadak di Jepang dengan pemberontak Muslim Filipina. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas keterlambatan dalam upaya pelaksanaan kesepakatan damai antara kedua belah pihak.
“Pertemuan berlangsung di sela-sela Konferensi Perdamaian di Hiroshima, di mana Aquino dan ketua Front Pembebasan Islam Moro (MILF), Murad Ebrahim, membahas mengenai langkah apa saja yang akan diambil dalam upaya perdamaian kedua pihak,” ungkap juru bicara Kepresidenan Filipina, Edwin Lacierda.
Melansir Channel News Asia, Kamis (26/6/2014), seorang juru bicara MILF menyatakan, pertemuan ini ditujukan untuk membahas mengenai penundaan kesepakatan damai, setelah rancangan undang-undang yang sangat penting untuk perdamaian kedua pihak tidak disahkan oleh Kongres pada bulan ini.
“Pertemuan singkat ini membahas mengenai tentang pembentukan undang-undang penciptaan wilayah otonomi Muslim di Filipina selatan. Mereka berdua berdiskusi mengenai rancangan Dasar Hukum Bangsamoro,” ungkap Lacierda.
Pemberontak Muslim telah berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan atau otonomi di pulau-pulau selatan Filipina sejak tahun 1970-an. Dalam konflik antara pemerintah dan MILF tersebut puluhan ribu nyawa telah melayang.
“Pertemuan berlangsung di sela-sela Konferensi Perdamaian di Hiroshima, di mana Aquino dan ketua Front Pembebasan Islam Moro (MILF), Murad Ebrahim, membahas mengenai langkah apa saja yang akan diambil dalam upaya perdamaian kedua pihak,” ungkap juru bicara Kepresidenan Filipina, Edwin Lacierda.
Melansir Channel News Asia, Kamis (26/6/2014), seorang juru bicara MILF menyatakan, pertemuan ini ditujukan untuk membahas mengenai penundaan kesepakatan damai, setelah rancangan undang-undang yang sangat penting untuk perdamaian kedua pihak tidak disahkan oleh Kongres pada bulan ini.
“Pertemuan singkat ini membahas mengenai tentang pembentukan undang-undang penciptaan wilayah otonomi Muslim di Filipina selatan. Mereka berdua berdiskusi mengenai rancangan Dasar Hukum Bangsamoro,” ungkap Lacierda.
Pemberontak Muslim telah berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan atau otonomi di pulau-pulau selatan Filipina sejak tahun 1970-an. Dalam konflik antara pemerintah dan MILF tersebut puluhan ribu nyawa telah melayang.
(esn)
