Militer akan kerahkan lebih banyak pasukan ke Bangkok
A
A
A
Sindonews.com – Militer Thailand akan meningkatkan jumlah pasukan di Bangkok, menjelang digelarnya pemilu pada akhir pekan ini. Sebelumnya, Pemerintah Thailand telah menegaskan, kalau mereka tidak akan mentolerir gangguan saat pemilu berlangsung.
"Selain 5.000 tentara yang telah dikerahkan di dan sekitar Bangkok untuk membantu memantau keamanan, kami juga akan meningkatkan jumlah pasukan di sekitar lokasi protes. Sebab, ada orang-orang yang mencoba untuk menghasut kekerasan," kata juru bicara militer Thailand, Winthai Suvaree, kepada Reuters, Kamis (30/1/2014).
Selain tentara, 10 ribu polisi juga akan dikerahkan untuk mengamankan pemilu di Bangkok dan sekitarnya. Menteri Perburuhan Thailand, Chalerm Yoombamrung, yang bertanggung jawab atas keadaan darurat yang diberlakukan di Bangkok pekan lalu, mendesak para pengunjuk rasa untuk tidak mengganggu pemungutan suara.
"Jika anggota Komite Reformasi Demokratis Rakyat (PDRC) melakukan itu, orang akan saling mengalahkan dan tidak ada yang bisa mengendalikan situasi seperti itu," kata Yoombamrung. Menurutnya, polisi dan tentara yang dikerahkan tidak akan cukup untuk menangani keamanan di setiap TPS.
Para pengunjuk rasa, anggota PDRC, dan demonstran anti pemerintah telah menyatakan, bahwa mereka akan mengganggu pemungutan suara sebagai bagian dari kampanye mereka untuk menggulingkan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra. Akhir pekan lalu, mereka telah mengganggu pemungutan suara awal di Bangkok.
"Selain 5.000 tentara yang telah dikerahkan di dan sekitar Bangkok untuk membantu memantau keamanan, kami juga akan meningkatkan jumlah pasukan di sekitar lokasi protes. Sebab, ada orang-orang yang mencoba untuk menghasut kekerasan," kata juru bicara militer Thailand, Winthai Suvaree, kepada Reuters, Kamis (30/1/2014).
Selain tentara, 10 ribu polisi juga akan dikerahkan untuk mengamankan pemilu di Bangkok dan sekitarnya. Menteri Perburuhan Thailand, Chalerm Yoombamrung, yang bertanggung jawab atas keadaan darurat yang diberlakukan di Bangkok pekan lalu, mendesak para pengunjuk rasa untuk tidak mengganggu pemungutan suara.
"Jika anggota Komite Reformasi Demokratis Rakyat (PDRC) melakukan itu, orang akan saling mengalahkan dan tidak ada yang bisa mengendalikan situasi seperti itu," kata Yoombamrung. Menurutnya, polisi dan tentara yang dikerahkan tidak akan cukup untuk menangani keamanan di setiap TPS.
Para pengunjuk rasa, anggota PDRC, dan demonstran anti pemerintah telah menyatakan, bahwa mereka akan mengganggu pemungutan suara sebagai bagian dari kampanye mereka untuk menggulingkan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra. Akhir pekan lalu, mereka telah mengganggu pemungutan suara awal di Bangkok.
(esn)