Libya coba revisi UU agar lebih Islami
Jum'at, 15 November 2013 - 14:12 WIB
Libya coba revisi UU agar lebih Islami
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Libya berusaha untuk merevisi undang-undang (UU) agar lebih sesuai dengan hukum Syariah. Demikian isi dokumen yang tujukan oleh Kementrian Kehakiman Libya kepada AFP, Kamis (14/11/2013).
Dalam dokumen tersebut disebutkan, bahwa pembentukan sebuah komite untuk merevisi UU dan mengusulkan amandemen yang tidak akan bertentangan dengan aturan dasar dan peraturan hukum Islam. Komite kuat 16 tersebut akan dinominasi oleh Mahkamah Agung dan Mufti (seorang ahli syariah).
Badan legislatif akan melakukan amandemen dengan hasil revisi komite tersebut, sebelum akhirnya diadopsi oleh Kongres Nasional Libya.
Hukum pembatasan poligami merupakan salah satu yang direvisi, hukum yang mengatur tentang poligami sebelumnya diberlakukan dengan ketat oleh rezim diktator Muammar Qaddafi yang digulingkan dan dibunuh pada 2011 lalu. Hukum tersebut dihapuskan setelah revolusi.
Rencana Kementerian Kehakiman Libya nampaknya ditujukan untuk memenuhi tuntutan kelompok Salafis, atau ekstrimis Sunni, kelompok yang telah menuai kekerasan di negara Afrika Utara. Hukum Syariah hanyalah salah satu dari sejumlah isu kunci, termasuk status perempuan dan minoritas yang harus dibahas dalam konstitusi Libya di masa depan.
Ajaran konservatif Islam yang berakar di Libya dan analis percaya bahwa konstitusi baru Libya akan mendapat pengaruh kuatnya hukum syariah dan juga disetir oleh ekstremisme.
Dalam dokumen tersebut disebutkan, bahwa pembentukan sebuah komite untuk merevisi UU dan mengusulkan amandemen yang tidak akan bertentangan dengan aturan dasar dan peraturan hukum Islam. Komite kuat 16 tersebut akan dinominasi oleh Mahkamah Agung dan Mufti (seorang ahli syariah).
Badan legislatif akan melakukan amandemen dengan hasil revisi komite tersebut, sebelum akhirnya diadopsi oleh Kongres Nasional Libya.
Hukum pembatasan poligami merupakan salah satu yang direvisi, hukum yang mengatur tentang poligami sebelumnya diberlakukan dengan ketat oleh rezim diktator Muammar Qaddafi yang digulingkan dan dibunuh pada 2011 lalu. Hukum tersebut dihapuskan setelah revolusi.
Rencana Kementerian Kehakiman Libya nampaknya ditujukan untuk memenuhi tuntutan kelompok Salafis, atau ekstrimis Sunni, kelompok yang telah menuai kekerasan di negara Afrika Utara. Hukum Syariah hanyalah salah satu dari sejumlah isu kunci, termasuk status perempuan dan minoritas yang harus dibahas dalam konstitusi Libya di masa depan.
Ajaran konservatif Islam yang berakar di Libya dan analis percaya bahwa konstitusi baru Libya akan mendapat pengaruh kuatnya hukum syariah dan juga disetir oleh ekstremisme.
(esn)
