Irak luncurkan inisiatif perdamaian baru untuk krisis Suriah
Rabu, 04 September 2013 - 23:02 WIB
Irak luncurkan inisiatif perdamaian baru untuk krisis Suriah
A
A
A
Sindonews.com – Perdana Menteri Irak, Nuri al-Maliki pada Rabu (4/9/2013), meluncurkan inisiatif perdamaian baru untuk mengakhiri krisis Suriah dan menyerukan negara-negara Arab dan dunia internasional untuk mendukung rencananya.
Maliki mengatakan, bahwa sembilan poin inisiatif yang diajukannya itu adalah versi modifikasi dari rencana perdamaian terdahulu yang diusulkan Irak. Namun, usulan itu ditolak oleh oposisi Suriah pada tahun lalu.
Rencana tersebut meliputi serangkaian proposal, seperti berhenti mempersenjatai kedua sisi konflik, penarikan semua pejuang asing, investigasi pendukung ke dalam penggunaan senjata kimia, dan penolakan terhadap intervensi militer di Suriah, serta mengumpulkan dana untuk kembalinya pengungsi Suriah.
“Pemerintah Suriah dan oposisi harus berkomitmen untuk perundingan di bawah pengawasan dunia Arab dan internasional,” ujar Maliki, seperti dikutip dari Xinhua. Ia menambahkan, bahwa Suriah harus menyetujui road map untuk membentuk pemerintah sementara yang akan mencakup dua sisi, pemerintah dan oposisi Suriah.
Sejak pekan lalu, Irak telah berada dalam status siaga tertinggi menjelang kemungkinan serangan Amerika Serikat dan sekutunya ke Suriah atas tuduhan penggunaan senjata kimia. Washington mengatakan, serangan senjata kimia yang dituduhkan terjadi pada 21 Agustus silam di pinggiran kota Damaskus.
Serangan ini menewaskan lebih dari 1.400 orang dan AS menyalahkan rezim Suriah atas serangan ini. Tuduhan yang disangkal keras oleh Pemerintah Suriah.
Maliki mengatakan, bahwa sembilan poin inisiatif yang diajukannya itu adalah versi modifikasi dari rencana perdamaian terdahulu yang diusulkan Irak. Namun, usulan itu ditolak oleh oposisi Suriah pada tahun lalu.
Rencana tersebut meliputi serangkaian proposal, seperti berhenti mempersenjatai kedua sisi konflik, penarikan semua pejuang asing, investigasi pendukung ke dalam penggunaan senjata kimia, dan penolakan terhadap intervensi militer di Suriah, serta mengumpulkan dana untuk kembalinya pengungsi Suriah.
“Pemerintah Suriah dan oposisi harus berkomitmen untuk perundingan di bawah pengawasan dunia Arab dan internasional,” ujar Maliki, seperti dikutip dari Xinhua. Ia menambahkan, bahwa Suriah harus menyetujui road map untuk membentuk pemerintah sementara yang akan mencakup dua sisi, pemerintah dan oposisi Suriah.
Sejak pekan lalu, Irak telah berada dalam status siaga tertinggi menjelang kemungkinan serangan Amerika Serikat dan sekutunya ke Suriah atas tuduhan penggunaan senjata kimia. Washington mengatakan, serangan senjata kimia yang dituduhkan terjadi pada 21 Agustus silam di pinggiran kota Damaskus.
Serangan ini menewaskan lebih dari 1.400 orang dan AS menyalahkan rezim Suriah atas serangan ini. Tuduhan yang disangkal keras oleh Pemerintah Suriah.
(esn)
