Australia tak dukung pelayaran aktivis ke Papua
Minggu, 18 Agustus 2013 - 22:50 WIB
Australia tak dukung pelayaran aktivis ke Papua
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Australia tidak memberikan dukungan terhadap Freedom Flotilla, kelompok aktivis Australia yang berencana melakukan pelayaran ke wilayah Papua. Demikian diungkapkan Kedutaan Besar Australia dalam sebuah pernyataan.
"Pemerintah Australia tidak mendukung tindakan kelompok yang berusaha untuk melanggar hukum negara lain, termasuk '"Freedom Flotilla", jika mereka berusaha untuk berlayar ke wilayah Indonesia secara ilegal," ungkap isi pernyataan Kedutaan Besar Australia dalam rilisnya.
Menyikapi rencana Freedom Flotilla, kebijakan Pemerintah Australia menyangkut wilayah kedaulatan Indonesia benar-benar jelas. Australia mengakui dan mendukung kedaulatan Indonesia, termasuk Provinsi Papua. Menurut Kedutaan Besar Australia "Freedom Flotilla" adalah aktivis golongan pinggir yang pandangannya tidak didukung oleh kebanyakan warga Australia.
Pernyataan itu merupakan tanggapan atas peringatan Wakapolda Papua, Paulus Waterpauw yang melarang pelayaran Freedom Flotilla ke Papua. "Angkatan Laut akan mencegat setiap kapal yang datang tanpa izin. Mereka mungkin akan ditahan oleh aparat imigrasi," ungkap Waterpauw.
Pelayaran Freedom Flotilla ke Papua bertujuan menyoroti pentingnya terwujud perdamaian dan stabilitas di sana. Guna mewujudkan rencana itu, aktivis itu telah menyiapkan tiga unit kapal yang terdiri dari petinggi Aborigin, pengungsi Papua, pembuat film, dan sejumlah aktivis. Rencananya, mereka akan berlayar dari Cairns ke Papua.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan peringatan keras kepada sejumlah masyarakat internasional. "Tidak ada pihak asing yang boleh melanggar kedaulatan Indonesia dan menimbulkan keresahan. Papua adalah salah salah satu Provinsi di Indonesia, pihak asing harus menghormati itu," tegasnya.
"Pemerintah Australia tidak mendukung tindakan kelompok yang berusaha untuk melanggar hukum negara lain, termasuk '"Freedom Flotilla", jika mereka berusaha untuk berlayar ke wilayah Indonesia secara ilegal," ungkap isi pernyataan Kedutaan Besar Australia dalam rilisnya.
Menyikapi rencana Freedom Flotilla, kebijakan Pemerintah Australia menyangkut wilayah kedaulatan Indonesia benar-benar jelas. Australia mengakui dan mendukung kedaulatan Indonesia, termasuk Provinsi Papua. Menurut Kedutaan Besar Australia "Freedom Flotilla" adalah aktivis golongan pinggir yang pandangannya tidak didukung oleh kebanyakan warga Australia.
Pernyataan itu merupakan tanggapan atas peringatan Wakapolda Papua, Paulus Waterpauw yang melarang pelayaran Freedom Flotilla ke Papua. "Angkatan Laut akan mencegat setiap kapal yang datang tanpa izin. Mereka mungkin akan ditahan oleh aparat imigrasi," ungkap Waterpauw.
Pelayaran Freedom Flotilla ke Papua bertujuan menyoroti pentingnya terwujud perdamaian dan stabilitas di sana. Guna mewujudkan rencana itu, aktivis itu telah menyiapkan tiga unit kapal yang terdiri dari petinggi Aborigin, pengungsi Papua, pembuat film, dan sejumlah aktivis. Rencananya, mereka akan berlayar dari Cairns ke Papua.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan peringatan keras kepada sejumlah masyarakat internasional. "Tidak ada pihak asing yang boleh melanggar kedaulatan Indonesia dan menimbulkan keresahan. Papua adalah salah salah satu Provinsi di Indonesia, pihak asing harus menghormati itu," tegasnya.
(esn)
