PM Palestina diisukan mundur
Kamis, 20 Juni 2013 - 23:51 WIB
PM Palestina diisukan mundur
A
A
A
Sindonews.com – Perdana Menteri Palestina yang baru dilantik dua pekan lalu, Rami Hamdallah, dikbarkan telah mengajukan pengunduran dirinya kepada Presiden Mahmoud Abbas, Kamis (20/6/2013).
Kabar ini kali pertama dihembuskan oleh sebuah sumber di kantor Hamdallah. Menurut sumber itu, Hamdallah ingin mengundurkan diri karena adanya "serangan terhadap kekuasaannya" dan campur tangan oleh beberapa pihak.
Sebelum surat pengunduran diri diserahkan kepada Abbas, seorang pejabat Palestina di kantor Abbas mengaku mendengar tentang rumor tentang keinginan Hamdallah untuk berhenti. Tapi menurutnya, kemungkinan besar Abbas akan menolak pengunduran diri itu.
Hamdallah, seorang akademisi dan profesor linguistik terapan di Universitas terkemuka di Tepi Barat, dilantik pada 6 Juni lalu. Ia menggantikan Salam Fayyad, yang mengundurkan diri karena perbedaan dengan Abbas.
Beberapa saat setelah dilantik sebagai Perdana Menteri, Hamdallah menegaskan, bahwa pemerintahnya akan memerintah hanya untuk "masa transisi", sampai pembentukan pemerintah persatuan yang terdiri dari faksi Fatah dan Hamas. Hingga kini, koalisi seperti yang tercantum dalam perjanjian di Kairo, Mesir pada 2011, belum terlaksana.
Kabar ini kali pertama dihembuskan oleh sebuah sumber di kantor Hamdallah. Menurut sumber itu, Hamdallah ingin mengundurkan diri karena adanya "serangan terhadap kekuasaannya" dan campur tangan oleh beberapa pihak.
Sebelum surat pengunduran diri diserahkan kepada Abbas, seorang pejabat Palestina di kantor Abbas mengaku mendengar tentang rumor tentang keinginan Hamdallah untuk berhenti. Tapi menurutnya, kemungkinan besar Abbas akan menolak pengunduran diri itu.
Hamdallah, seorang akademisi dan profesor linguistik terapan di Universitas terkemuka di Tepi Barat, dilantik pada 6 Juni lalu. Ia menggantikan Salam Fayyad, yang mengundurkan diri karena perbedaan dengan Abbas.
Beberapa saat setelah dilantik sebagai Perdana Menteri, Hamdallah menegaskan, bahwa pemerintahnya akan memerintah hanya untuk "masa transisi", sampai pembentukan pemerintah persatuan yang terdiri dari faksi Fatah dan Hamas. Hingga kini, koalisi seperti yang tercantum dalam perjanjian di Kairo, Mesir pada 2011, belum terlaksana.
(esn)
